Jurnal Balikpapan

Jurnal Balikpapan | Suara Balikpapan

Wujudkan Pelayanan Hukum Yang Lebih Komprehensif, PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Gelar Rakornas Legal

Kamis, 12 Desember 2019
JAKARTA - Sebagai wujud komitmen pelayanan hukum yang lebih komprehensif, Divisi Legal PT Angkasa Pura I (Persero)  menggelar Rakornas di Jakarta.
Poto: Wayan Sutawijaya
Vice  President Legal PT. Angkasa Pura I
Kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal 9-11 Desember 2019 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelaksana fungsi hukum di masing-masing bandara di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura I (Persero).

"Fungsi hukum dalam sebuah perusahaan bukan hanya sebuah supporting unit, tapi juga menjadi inti yang menentukan arah baik buruknya sebuah perusahaan. PT Angkasa Pura I (Persero) sangat memahami hal tersebut. Sehingga pada kesempatan ini diberikan pembekalan terkait pelayanan hukum kepada seluruh pelaksana hukum di lingkungan perusahaan," ungkap Vice President Legal PT Angkasa Pura I (Persero) I Wayan Sutawijaya.

Wayan menegaskan bahwa Divisi Legal AP1 wajib memimpin seluruh lini proses bisnis di Perusahaan, karena seluruh hasil proses kerja Legal dijadikan rekomendasi utama Direksi di dalam mengambil keputusan, sehingga insan legal harus kreatif, lincah dan tajam pemikirannya.

Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, pada Rakornas kali ini dibahas isu-isu utama dalam bisnis kebandarudaraan, yaitu efisiensi birokrasi termasuk penerapan omni bus law, restrukturisasi piutang perusahaan dan perkuatan inti bisnis perusahaan.

Tak hanya itu, guna mengedepankan efisiensi birokrasi dalam proses penyediaan layanan hukum, pada kesempatan Rakornas juga disampaikan sosialisasi aplikasi pelayanan hukum berbasis elektronik yang diberi nama “Sistem Informasi Analisa Pelayanan Hukum” (SIAP).

Wayan menjelaskan bahwa kehadiran  SIAP merupakan digitalisasi komprehensif atas pelayanan hukum yang terdiri atas pembuatan Legal Drafting, Legal Opinion, Legal Audit, Legal Due Diligence dan Legal Aid.

"Sistem ini merupakan forum Analisa yang dapat disimak dan diikuti oleh seluruh insan Legal karena terdapat e-learning, real time alert, e-library atas seluruh produk pelayanan legal termasuk rangkaian proses hukum di Pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya," ungkapnya.

Wayan menambahkan bahwa aplikasi SIAP memiliki mesin pencari pintar yang dapat menampilkan seluruh produk legal yang serupa atau mirip. Sehingga produk pelayanan hukum yang diminta akan standar bahkan akan memperkaya produk legal sebelumnya.

"Yang lebih membanggakan, SIAP merupakan produk orisinil yang dikembangkan oleh tim legal AP1 sehingga sistem ini dapat diandalkan karena mengenal karakter kerja dan proses bisnis di AP1," ujarnya.

Hadir sebagai pembicara dalam Rakornas dari unsur Kejaksaan Agung RI yaitu Amir Yanto yang merupakan Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung RI dan Robert Waloni, pakar industri kebandarudaraan. Dalam kesempatannya, Amir Yanto menyampaikan ungkapan apresiasinya atas kerjasama yang telah terjalin baik antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Kejaksaan Agung RI, utamanya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

"Lingkup wewenang bidang Datun, selama ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh PT Angkasa Pura I (Persro) sebagai counterpart dalam penegakan hukum, bantuan hukum, dan pertimbangan hukum di berbagai kondisi termasuk pada proyek-proyek strategis nasional," ungkapnya.

Upaya peningkatan kompetensi SDM dan pendekatan digital untuk efisiensi birokrasi pelayanan hukum di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) ini menjadi tolak ukur pentingnya fungsi legal dalam kehidupan perusahaan.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura I (Persero) berhasil meraih penghargaan prestisius dalam ajang The 6th Indonesia Law Awards 2019 yang diselenggarakan oleh Asian Legal Business (ALB) untuk kategori Tim Hukum Perusahaan (In-House) sub kategori Transportation and Logistics In-House.

Pada ajang ini, Divisi Legal Angkasa Pura I melalui serangkaian proses penilaian, seperti penilaian dokumen proposal terkait kinerja legal, wawancara oleh Tim Penilai dari Singapura terkait strategi penyelesaian hukum litigasi di pengadilan dan arbitrase, serta legal business practice perusahaan tanpa membuka kerahasiaan perusahaan.

Rilis: Humas AP I Balikpapan
Editor: Ahmad Yani

Guru, Ibu Dia Warna

Nopember telah tiba dengan beberapa pernik yang melengkapinya, salah satu dari pernik itu adalah hari guru. Warna guru memang tak ada habis nya untuk di bicarakan, lihat saja , semua orang hampir pernah sekolah, sedikit sekali bukan orang yang tidak sekolah ? dan disekolah ada berbagai komponen, salah satunya guru.

Dari sumber Dapodik 2019 yang diolah oleh Bang Imam Berbagi menyebutkan bahwa jumlah guru di Indonesia sebesar 2.755.020 . Dan dari jumlah tersebut, berdasarkan jenis kelamin, hampir seluruh jenjang didominasi oleh perempuan.

      Bila dipersentasikan, sebanyak 64,35% merupakan guru berjenis kelamin perempuan. Karena jumlah guru perempuan saat ini mencapai 1.773.034 orang. Angka yang besar dengan dua warna, sebagai tauladan bagi murid-muridnya dan sebagai pendidik utama dan pertama bagi buah hatinya.

Sebagai “ibu guru”, keberadaan dan perannya amat menentukan keberhasilan pendidikan. Guru sebagaimana diketahui adalah tenaga pendidik yang bertugas membimbing, mengajar dan melatih hinga guru memegang peranan sebagai mediator dalam proses belajar. Artinya guru sebagai perantara dalam usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku siswa.

Sebagai seorang ibu untuk buah hatinya, perempuan juga memiliki peranan penting. Seorang penyair Hafidz Ibrahim mengatakan dalam syairnya, “Seorang ibu adalah madrasah," yaitu madrasah pertama bagi anaknya. 

Betapa pentingnya madrasah pertama itu. Karena yang pertama adalah yang paling dasar. Seseorang tidak akan mungkin mencapai puncak jika ia belum bisa mencapai dasar. Itulah pentingnya seorang ibu.

 Di era saat ini, banyak sekali seseorang yang terpaksa harus melakukan peran ganda karena desakan ekonomi. Melejitnya dan melambungnya harga kebutuhan pokok membuat seorang perempuan pun ikut membantu dalam menyumbang pemasokan ekonomi rumah tangga. 

Hingga menjadikan profesi guru sebagai pemasukan. Tentu saja ini adalah niatan yang keliru walau sulit sekali lepas dari relita yang ada. Aturan dan kebijakan  yang tak pro dengan rakyat membuat  niatan tulus mendidik di “senggeolkan” dengan kebutuhan pribadi.

Jika kita berkaca pada peradaban islam, kabar dan suasana pendidikan  tak pernah lepas dari peran perempuan yang berhasil melahirkan ilmuwan-ilmuwan dari “rahim perut” dan  “rahim persekolahan”.

Dan hal ini bukan didasarkan karena desakan ekonomi karena sistem ekonomi islam dengan peraturannya akan memudahkan tiap masyarakatnya  memenuhi kebutuhan sehingga para guru perempuan mampu memaksimalkan kemampuan sebagai ibu dua warna yang mencerdaskan.

Pada generasi Islam ke-2, sejarah pun menampilkan aksi-aksi kaum perempuan di ranah publik. sebut saja, Rabi’ah al-‘Adawiyah (Guru Sufi), Sayyidah Nafisah (sahabat sekaligus guru Imam al-Syafi’i) kemudian ada lagi  tokoh perempuan dalam ranah nasional yang bergerak dibidang perempuan seperti Dewi Sartika, R.A. Kartini, Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam, Maria Ulfah Santoso,Pratiwi Sudarmono, Mien Uno dan sebagainya.

Peran perempuan dalam pendidikan pun menentukan peradaban suatu bangsa dan agama. Lewat pengajaran ilmu-ilmu agama umat bisa memahami, meyakini, dan mengamalkannya. 

Di antara banyaknya cendekiawan tentu ada segilintir kaum perempuan yang ikut dalam mengembangkan dan mencerdaskan umat dan bangsa. Adanya pengakuan posisi dan peran perempuan baik oleh nash-nash Islam, ataupun dalam sejarah, mendorong para founding father bangsa untuk menerjemahkan peran “mencerdaskan kehidupan bangsa”. 

 Marilah kita bersama mewujudkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual demi menyosong tantangan baru di abad ini dengan aturan islam.

 Oleh : Martinah S.PdT (Tenaga Pendidik Kab. Paser) 

Pelayanan Air PDAM Terganggu, IPAM Kampung Damai Stop Produksu

Rabu, 11 Desember 2019
BALIKPAPAN-PDAM Balikpapan menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan khususnya, jalur IPAM Kampung Damai.
IPAM Kampung Damai Stop Produksi, akibat terjadinya  kebocoran pipa jenis ACP (Aluminium Composite Panel) di simpang tiga, lampu merah Balikpapan Permai, Tugu Beruang Madu.

Kebocoran terjadi sejak pukul 06.00 Wita, Tim Tanggap Darurat bagian distribusi akan segera melaksanakan kegiatan perbaikan, Rabu (11/12/2019) pagi hari ini pukul 10.00 Wita sampai dengan selesai (target pekerjaan lebih cepat lebih baik).

Akibatnya Instalasi Pengolahan Air Minum Kampung Damai stop produksi sementara waktu, kurang lebih 45% pelayanan distribusi Air Bersih dari aliran IPAM Kampung Damai terganggu.

Adapun daerah yang mengalami gangguan di IPAM Kampunh Damai yakni Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, Sebagian Balikpapan Tengah dan Balikpapan Barat: Simp.Tiga Kp.Damai, Komp.Bank Duta, Perum Pos & Giro, Komp.BDS, Komp.BDI, Komp.PLN Pikitring Ring-Road, Gg.Mex, Gg.Teratai, Gg.PLN, Gg.Sampurna, Gg.Orienz, Simpang Tiga Jl.Mt.Haryono, Stalkuda, Gn.Bakaran, Sepinggan s/d Mulawarman (PJHI) Batakan.

Termasuk Balikpapan Permai, Pasar Baru, Markoni, Klandasan, Pelayaran, Prapatan, Jl.Melati, Telogorejo, Bhayangkara, Cendrawasih, Dondang, Gn.Malang, Belakang Toko Utama, Gn.Malang Radar, Auri, Marbo, Siaga, Markoni Auto 2000, Gn.Guntur, Gn.Rambutan, Gn.Kawi, Kr.Rejo, Kp.Damai (Al’Makmur), Komp.Telkom, Terminal Tangki PDAM, Gg.Agung Tunggal.

Hingga Komp.Bpp.Baru, Sebagian Daun Village, Muara Rapak, Kr.Anyar, Pdn.Sari, Pdn.Wangi, Kebun Sayur, Semoi, Kp.Baru Tengah, 21 Januari, Sepaku dan sekitarya, seluruh aliran Distribusi air dari IPAM KP.Damai.

Rilis: Humas PDAM Balikpapan.
Editor: Ahmad Yani

Noor Thoha: Ajak Media Netral Dalam Pilkada Balikpapan 2020

Selasa, 10 Desember 2019
BALIKPAPAN-Usai pertandingan persahabatan mini soccer dengan para awak media, KPU Balikpapan sebagai penyelenggara pilkada Balikpapan 2020, mengharapkan media untuk netral dalam pemilihan walikota dan wakil walikota (pilwali dan wawali) Balikpapan.
Noor Thoha
Ketua KPU Balikpapan
Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha menyampaikan, dalam penyelenggaraan pilkada Balikpapan tahun depan, masyarakat, stakeholder dan media dituntut untuk menjaga netralitas berjalannya pilkada yang baik.

Menurut Noor Thoha, KPU Sebagai penyelenggara pilkada dituntut netral dalam pelaksanaan Demokrasi. Semua pihak harus mampu menjaga netralitas, dalam pelaksanaan pilkada Balikpapan.

Ia mengharapkan, baik lembaga dan media yang MoU (memorandum of understanding) dalam pelaksanaan pilkada 2020, juga mampu menjaga netralitas masing-masing.

"Bagi teman-teman media juga netral gitu, karena teman-teman menyampaikan tentang peserta itu, boleh-boleh saja. Namun, saat menyerahkan tim kampanye jangan sampai nama-namanya masuk. Bila demikian dinilai media tidak netral, dan akan membahayakan penyelenggara," jelasnya.

"Teman-teman kami harapkan, fungsi netralitas tetap terjaga, sebagaimana fungsi media itu sendiri," tandasnya.

Penulis: Yudi
Editor: Ahmad Yani


Sambut Pilkada 2020 KPU Balikpapan, Ajak Mitra Main Mini Soccer

Selasa, 10 Desember 2019
BALIKPAPAN-Jelang pilkada Balikpapan 2020, pemilihan  Walikota dan wakil walikota Balikpapan, KPU Balikpapan menggelar pertandingan persahabatan mini soccer  bersama para awak media, dan Bawaslu Balikpapan, di Tenis Indoor Beje-Beje, Gunung Bahagia, Selasa (10/12/2019).
Noor Thoha
Ketua KPU Balikpapan
Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha menyampaikan, pertandingan persahabatan ini digelar, untuk menjalin keakraban bersama KPU Balikpapan dengan para awak media sebagai Mitra, dalam penyelenggaraan pilkada 2020 Balikpapan.

"Pertandingan persahabatan mini soccer ini, kami laksanakan untuk meningkatkan kemitraan bersama para awak media dan Bawaslu Balikpapan. Utamanya, untuk menghadapi, pilkada 2020 nanti," kata Noor Thoha.

Menurutnya, baik KPU Balikpapan sebagai penyelenggara pilkada, akan menjalankan tugasnya telah diamanahkan oleh aturan dan undang-undang.

"Sedangkan, media juga akan melaksanakan tugasnya sebagai pengawasan berjalannya proses pilkada Balikpapan," urainya.

"Antara KPU Balikpapan dan media akan tetap menjalankan tugasnya, dengan profesional," harap Noor Thoha.

Ia menegaskan, pilkada Balikpapan tahun depan, sebagai momentum bagi masyarakat Balikpapan, untuk menggunakan hak pilihnya, secara demokratis. Mewujudkan pilkada Balikpapan jujur dan adil.

Penulis: Yudi
Editor: Ahmad Yani

Mungkinkah Perwali Jam Belajar Malam Atasi Kenakalan Remaja?

Meningkatnya kenakalan remaja membuat khawatir sejumlah elemen masyarakat. Mulai dari ngelem, merokok, mabuk-mabukan, hingga narkoba. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, dibutuhkan fokus pengawasan yang dimulai dari orang tua di rumah.
poto: Djumriah Lina Johan 


Pengelola PAUD Islam di Balikpapan
Selain itu, pemerintah kota juga diminta mengambil kendali dengan mengaktifkan jam malam bagi anak-anak. Apalagi sebelumnya telah ditertibkan Peraturan Wali kota (Perwali) Nomor 35 Tahun 2013 yang menerapkan jam belajar malam, namun belum maksimal berjalan. 
“Anak-anak ini harusnya diatur jam malamnya. Seperti perwali jam malam, harus diberlakukan dan gencarkan lagi sosialisasinya di tengah masyarakat,” terangnya, salah satu media Balikpapan, Jumat, (22/11/2019) lalu. 
Upaya memaksimalkan Perwali Jam Belajar, pengawasan orang tua dan sanksi kepada toko yang menjual lem kepada anak-anak pada hakikatnya tidak cukup untuk mengatasi masalah kenakalan remaja. Sebab, pangkal permasalahan kenakalan remaja bukan hanya sekedar karena kurangnya pengawasan. Ibarat ada asap, tidak mungkin jika tidak ada api. 
Sehingga memaksimalkan kembali Perwali tersebut seakan hanya mengipasi asap tanpa mematikan api yang menjadi akar permasalahannya.
Untuk dapat memberikan solusi yang solutif, perlu didudukkan terlebih dahulu apa penyebab kenakalan remaja. Pertama, kenakalan remaja mayoritas disebabkan karena masalah keluarga. 
Mulai dari perceraian orang tua, kedua orang tua yang sibuk bekerja, hingga orang tua yang abai akan pemenuhan hak anak-anaknya. Sehingga anak pun mencari pelarian keluar rumah dan akhirnya terjebak dalam kenakalan remaja.
Kedua, kesalahan memilih komunitas pertemanan. Tak jarang, remaja yang merupakan anak dari keluarga baik-baik bahkan anak dari seorang ustadz terjerumus ke dalam lingkaran pertemanan yang salah. Berawal dari sekedar keingintahuan, memperluas pergaulan, dan alasan-alasan lain mewarnai benak generasi hingga terjebak di lubang kemaksiatan.
Ketiga, imbas dari konten tayangan televisi, sosial media, bahkan komik dan novel. Kemajuan teknologi yang tidak dibarengi peningkatan ilmu agama mengakibatkan kenakalan remaja secara massal dan masif. Jika dulu kenakalan remaja hanya dipicu oleh sinetron, film, dan iklan, kini serangan kerusakan tersebut melalui jejaring media sosial yang sudah tidak terbendung lagi. 
Apalagi jika melihat mudahnya generasi mengakses internet. Tak jarang usia SD bahkan sudah memiliki smartphone sendiri. Maka kerusakan pun tak bisa dihindarkan.
Keempat, masyarakat yang abai pada masalah generasi. Masyarakat yang seharusnya menjadi pengontrol generasi, kehilangan fungsi dan perannya tersebut. Hal ini disebabkan terjangkitnya virus individualisme yang dampaknya invidivu masyarakat hanya memikirkan masalah dirinya dan keluarganya. Walhasil semakin rusaklah generasi di negeri ini.
Kelima, hilangnya peran sekolah sebagai pencetak generasi berkualitas. Sekolah dengan kurikulumnya yang sekarang, hanya bertugas mencetak generasi yang berorientasi pada materi saja. Bukan menghasilkan generasi yang siap untuk beribadah kepada Allah swt. Hasilnya, generasi sekarang miskin adab, akhlak, dan bodoh.
Keenam, negara yang lalai dari tugasnya sebagai pengurus dan pelindung generasi. Sudah menjadi kewajiban negara untuk mengurusi dan melindungi generasi dari kerusakan moral. Namun, negara ini justru disibukkan dengan narasi radikalisme, pengangkatan staf khusus, dan seremonial-seremonial lain yang tidak lebih penting dari permasalahan generasi sekarang. 
Jika generasi saat ini diwarnai dengan kenakalan remaja, maka bagaimana nasib negara ini di masa depan? Itulah sebabnya, negara berperan sangat besar dalam mengatasi permasalahan remaja ini.
Ketujuh, dari banyaknya faktor yang menjadi penyebab kenakalan remaja, faktor ini yang berperan sangat penting dalam menjaga atau justru merusak generasi. Yakni, sistem kehidupan. 
Sistem kehidupan sekuler liberal yang diadosi negeri ini menjadi asal muasal rusaknya generasi. Kehidupan serba bebas dan serba boleh yang diterapkan di negeri ini tanpa campur tangan agama menjadikan negeri ini berada di jurang tak berujung.
Sebab, sebuah kehidupan yang tanpa aturan hanya menghantarkan kepada kehancuran. Lihatlah kondisi Negeri Ginseng sekarang! Korea Selatan yang dielu-elukan oleh hampir seluruh generasi muda di dunia mengalami termasuk Indonesia dalam kurun waktu tahun 2019 saja sudah banyak dihiasi kasus pelecehan seksual, narkoba, depresi, dan yang masih hangat diingatan bunuh diri Idol.
Tak hanya di Korea Selatan, Jepang, China, Amerika Serikat, dan negeri-negeri lainnya menambah daftar panjang rusaknya generasi akibat tak ingin kehidupan mereka diatur. 
Tentu kita sebagai negeri dengan penduduk mayoritas muslim tidak ingin negara kita seperti negara-negara non muslim di atas. Maka tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan generasi dari kenakalan remaja melainkan dengan kembali kepada hukum Allah.
Keimanan yang ada di dalam diri seorang muslim pasti akan menghantarkan dirinya kepada keinginan menerapkan hukum Islam. Karena, puncak dari perwujudan keimanan seseorang adalah dengan menerapkan aturan Allah swt. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah pula yang berhak untuk mengatur manusia dengan aturanNya.
Islam memandang generasi sebagai aset negara yang wajib diurusi dan dilindungi. Bahkan Allah pun menegaskannya di dalam QS. Ali ‘Imran ayat 110, “Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia.”
Sehingga Islam memiliki pengaturan yang komprehensif dalam mengurusi dan melindungi generasi dari kerusakan dan menjadikan mereka generasi emas. Pertama, keluarga berkewajiban mendidik anak-anaknya agar memiliki keimanan yang kuat dan kokoh. Keimanan ini yang akan menjadi benteng utama ketika datang godaan untuk bermaksiat.
Kedua, masyarakat berkewajiban melakukan amar makruf nahi mungkar. Masyarakat memandang bahwa generasi bukan hanya anak orang tuanya tetapi anak mereka juga yang wajib dijaga dan dilindungi. Ketika remaja melakukan kemaksiatan, maka individu-individu di masyarakat mengingatkan dan menasehati. Apabila tidak diindahkan, maka masyarakat akan melaporkan kepada pihak yang berwajib agar dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketiga, negara berkewajiban mengurusi dan melindungi remaja dari kerusakan. Negara wajib memastikan setiap keluarga yaitu suami dan istri, memahami peran, hak, dan kewajibannya masing-masing. Istri sebagai ibu, pendidik pertama dan utama bagi anaknya dan sebagai pengatur rumah tangga. 
Suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah bagi keluarganya. Sehingga kasih sayang dan pendidikan dapat tercurah kepada anak secara sempurna.
Negara menerapkan kurikulum yang berasaskan akidah Islam. Materi yang diajarkan mulai dari penguatan dari aspek keimanan, penjelasan sistem pergaulan Islam yang berisi menundukkan pandangan, menutup aurat, larangan khalwat dan ikhtilat, dan lain-lain.
Negara wajib mengontrol konten tayangan yang ada di sosial media, internet, buku, majalah, tabloid, koran, komik, novel, film, drama, sinetron, iklan, dan lain sebagainya dari tayangan-tayangan berbau pornografi maupun pornoaksi. Negara menjaga generasi dari paparan dan memberantas peredaran narkoba serta minuman beralkohol.
Terakhir, adanya sistem sanksi bagi anak-anak yang terbukti melakukan kemaksiatan. Ketika semua hal tersebut di atas diterapkan maka zero kenakalan remaja bisa diwujudkan. Namun, sekali lagi itu semua hanya bisa dilaksanakan secara menyeluruh apabila Islam dijadikan asas dalam kehidupan bernegara. Wallahu a’lam bish shawab.

Oleh : Djumriah Lina Johan
(Pengelola PAUD Islam di Balikpapan)

KPU Balikpapan Raih Penghargaan Web Award Tingkat Provinsi Kaltim

Senin, 9 Desember 2019
SAMARINDA-Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan penganugerahan penghargaan Web Award Badan Publik Provinsi Kaltim, Kamis (11/12/2019).
Syahrul Karim
Komisioner KPU Balikpapan
Mewakili Gubernur Kaltim, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Diddy Rusdiansyah membuka acara tersebut, di Swisbell hotel Samarinda. 

KI (Komisi Informasi) Kaltim sebelumnya telah melaksanakan monitoring di 365 website dan 50 aplikasi dari 1.700 web badan publik ada di Kaltim. Mulai dari instansi vertikal, OPD hingga Kecamatan, Kelurahan, Desa, BUMD dan Perguruan Tinggi dan lainnya. 

"Sedikitnya 361 badan publik sebagai hasil monitoring, dapat dilakukan verifikasi dan penilaian sebagai badan publik, dan mendapatkan penganugerahan Award Web," kata Rusdiansyah. 

Verifikasi badan publik ini, tidak hanya dilakukan pada instansi dilingkungan pemerintah Provinsi. Melainkan, instansi vertikal yang ada di Kaltim juga menjadi bagian dari monitoring ini, oleh Komisi Informasi (KI) Kaltim. 

"Penganugerahan ini dilakukan sebagai apresiasi bagi badan publik yang konsisten  menerapkan keterbukaan informasi, standar layanan, memberikan motivasi dan kepuasan serta mengedepankan semangat keterbukaan dan dapat pertanggung jawabkan," jelas Diddy Rusdiansyah. 

Penganugerahan ini dilakukan sesuai dengan 
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang, Keterbukaan Informasl Publik dan Perlu Nomor 1 Tahun 2010Tentang Standar Layanan lnfnrmasl Publik dan Implementasi Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tata Pemerintahan Terbuka (open data).

Dan hasil monitoring, terhadap 361 Badan Publik. KPU Kota Balikpapan meraih prestasiWebAward Badan Publik 2019 pada perlnskat pertama kategori Implementasl Keterbukaan lnforrnasi Publik Vla Webasite Terbalk Lembaga Daerah KPU dan Bawaslu se-Kallmantan Timur.

Sedangkan juara kedua, untuk kategori tersebutdlraih oleh Bawaslu Kata Balikpapan. Juara ketiga yaitu Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Penghargaan Web Awards Badan Publik Tahun 2019 ini dihadiri Ketua Komisioner KPU Balikpapan, Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Syahrul Karim. 

"Penghargaan ini menjadi pemacu kami dalam menjalankan tugas dengan baik. Khususnya, melaksanakan keterbukaan informasi," katanya. 

"Jadi kami arus terus melakukan upaya perbaikan, memberikan data  informasi publik, sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku," tandas Syahrul. 

Rilis: KPU Balikpapan
Editor: Ahmad Yani

Mulai 11 Desember, Berkas Dukungan Balon Perseorangan Dapat Diserahkan ke-KPU Balikpapan

Senin, 9 Desember 2019
BALIKPAPAN-Menjelang pilkada Balikpapan  2020,
Bakal Calon (Balon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan melalui jalur independen yang akan bertarung, dapt menyerahkan berkas dukungan pada 11 Desember 2019.
Noor Thoha
Ketua KPU Balikpapan

“Bagi semua tim verifikasi berkas bagi tim calon independen diwajibkan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) pencalonan dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon)," kata Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha. 

"Berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan harus memiliki lebih dari 40 ribu dukungan, dan semua dukungan harus terverifikasi setiap lembar dengan menggunankan aplikasi Silon,” jelasnya, belum lama ini. 

"Sementara berkas dukungan perseorangan yang diserahkan ke KPU diperiksa tim verifikasi. Terbagi dua tim yaitu, verifikasi yang dilakukan pegawai KPU dan verifikasi faktual akan melibatkan pihak ketua RT," urai nya. 

“Untuk syarat jumlah dukungan bagi calon perseorangan atau independen telah ditentukan dalam rapat pleno. Yakni sebesar 8,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT). Sebagaimana rumusan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang, jumlah minimal batas dukungan bagi balonl untuk melaui jalur independen,” benernya. 

Noor Thoha menambahkan, bagi balon kepala daerah yang berniat maju melalui jalur independen, atau perseorangan, saat ini sudah dapat menyerahkan berkas dukungan ke KPU Balikpapan. 

Sekarang ini KPU Balikpapan, tengah menyiapkan tim verifikasi berkas, untuk pengumpulan dukungan mulai 11 Desember 2019 sampai 5 Maret 2020 mendatang. 

Penulis: Ahmad Yani

Pengumuman KPU Balikpapan Tentang, Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Perseorangan

PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 9 Desember 2019

Mengeluarkan surat Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan  Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 bernomor: 338/PL02.2-Pu/6471/KPU-Kot/XII/2019.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ballkpapan Nomor 140/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2019 tentang penetapan Syarat, Paling Sedlkit Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemlllhan Wallkota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020.

Maka dengan ini KPU Kota Ballkpapan mengumumkan kepada seluruh warga masyarakat yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Walikota dan Wakl Walikota Balikpapan Tahun 2020 melalui jalur perseorangan untuk menyerahkan persyaratan dukungan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari, Tanggal dan Tempat Penyerahan dukungan diserahkan pada, Rabu-Minggu, tanggal 19-23 Pebruari 2020, pukul08.00 16.00 Wita (Tanggal 19 s.d 22 Februari 2020).

Pukul: 08.00-24.00 WITA (Tanggal 23 Februari 2020/hari terakhlr penyerahan syarat dukungan) bertempat di Kantor KPU Kota Balikpapan Jl. Jenderal Sudirman 19 Balikpapan. 

Syarat Minimal Dukungan, 
a. Rekapitulasi daftar pemlllh tetap (DPT) pada Pemllu/Pemlllhan terakhlr sebanyak 464.114 ( Empat Ratus Enam Puluh Empal Ribu Seratus Empat Belas ) dengan total kecamatan berjumlah 6 (enam) Kecamatan;

b. Persentase syarat Jumlah dukungan pasangan calon perseorangan paling sedlklt 8,5 % darl daftar pemilih tetap (DPT) pada PemiIu/Pemilihan terakhir yang tersebar, di lebih dan 50 % Jumlah kecamatan;

c. Bakal Pasangan calon perseorangan harus didukung mmlmal sejumlah 39.450 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh) dukungan yang tersebar minimal di 4 (empat) Kecamatan.

Dokumen dukungan yang diserahkan yakni:

1. Surat pernyataan dukungan dengan menggunakan formulir model B.l-KWK, dengan rincian :

a. disusun secara perorangan (pendukung 1 surat pernyataan); b. ditempel dengan fotocopy KTP Elektronik atau dilampiri dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dlnas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan ditempel pada kolom yang tersebut di pojok kiri atas formulir Model B.l-KWK Perseorangan. (JIka berupa Surat Keterangan blsa dllampurkan di belakang formulir  Model B.l-KWK Perseorangan). c. serahkan dalam 1 (satu) rangkap asli; d. Tanda tangan asli pendukung tidak perlu dibubuhi meteran; e. Dikelompokan berdasarkan wilayah kelurahan.

2. Surat pernyataan bakal pasangan calon perseorangan dengan menggunakan formullr Model 814-wa Perseorangan dengan rincian:

a. Surat pernyataan bakal pasangan calon perseorangan yang berisi daftar

nama pendukung; b. dibubuhi tanda tangan bakal pasangan calon perseorangan dan

dibubuhi materai; c. Tidak perlu dibubuhi tanda tangan pendukung; . d. Dicetak dari Sistem lnformasi: Pencalonan (SILON); e. Diserahkan dalam 1 (satu) rangkap aslu dan 1 (satu) rangkap salinan; f. 

Disusun berdasarkan wilayah kelurahan.

3. Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon  perseorangan dengan menggunakan formulir Model B. I-KWK. Perseorangan, dengan rincian :

a. Berisi rekapitulasi Jumlah dukungan; b. Dibubuhi tanda tangan bakal pasangan calon perseorangan dan dlbubuhi materai; c. Dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON); d. Diserahkan dalam 1 (satu) rangkap asli; e. dibuat rekapitulasi utntuk semua kelurahan dan kecamatan.

Dan lain-lain diatur:
1. Bakal pasangan calon perseorangan menyampaukan surat mandat Laison Officer (L0) yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan dan dibubuhi materai 6000;

2. Surat mandat harus memuat Informasi : a. Nama Bakal Calon Walikota dan Wakil walikota beserta gelar; b. NIK masmg masmg baka! calon; c. Tempat dan tanggal alamat, masing-masing bakal calon; d. Alamat masing masing bakal calon; e. Jenis kelamin masing-masing bakal calon; f. Pekerjaan masing-masing bakal calon

3. HaI-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Helpdesk Pencalonan

KPU Kota Balikpapan di Kotor KPU Kota Balikpapan pada jam 08.00 s.d 16.00 Wita.

Pengumuman ini dikeluarkan di Balikpapan, 3 Desember 2019.

Sumber: KPU Balikpapan
Editor: Ahmad Yani

Pemuda Muhammadiyah Apresiasi KPU Balikpapan, Adakan Sosialisasi Pilkada Balikpapan 2020

Minggu, 8 Desember 2019
BALPAPAN-Sosialisasi KPU Balikpapan, dikalangan pelajar atau pemilih pemula, salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi pilkada 2020, pemilihan Walikota dan wakil walikota Balikpapan, mendatang.
Khairil Anwar
Ketua Pemuda Muhammadiyah
Sosialisasi tahapan penyelenggaraan pilkada, di kalangan pelajar tidak hanya dilakukan secara dialogis namun, sosialisasi juga diharapkan lewat diskusi langsung disekolah ataupun komunitas lain.

Menurut Khairil Anwar, Ketua Pemuda Muhammadiyah Balikpapan, pilkada 2020 mendatang menjadi ajang Demokrasi, masyarakat Balikpapan, patut kita sukseskan bersama.

Khairil mencontohkan, sosialisasi dilaksanakan melalui dialogis juga dinilai efektif untuk menyampaikan tahapan pilkada Balikpapan.

Ia berharap, partisipasi pilkada Balikpapan digelar September 2020 mendatang, dapat meningkat. "Paling tidak partisipasi masyarakat, dapat menyamai partisipasi pilpres dan pileg lalu, mencapai 70 persen lebih," harap Khairil.

Sementara Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha menyatakan, tahapan penyelenggaraan pilkada Balikpapan 2020, dimulai saat tahapan launching penyelenggaraan pilkada dimulai pada 9 Oktober lalu.

"Tahapan itu, kan dimulai saat launching pilkada pada Oktober lalu, hingga saat ini. Tahapan sosialisasi terus berjalan, agar masyarakat Balikpapan, mengetahui tata cara dan waktu pelaksanaan pilkada 2020 Balikpapan," tandas Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha, belum lama ini.

Penulis: Ahmad Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website