HUT Balikpapan ke-121 Raih Barbagai Prestasi Penghargaan

BALIKPAPAN- Berbagai penghargaan didapatkan Kota Balikpapan di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-121 kali ini, diantaranya Keberhasilan Bidang Industri, Keberhasilan Daya Saing Daerah, Keberhasilan Bidang Kesehatan, Keberhasilan Bidang Pendidikan, Keberhasilan Bidang Hukum dan HAM dan Keberhasilan Bidang Penanggulangan Kemiskinan.

Penghargaan tersebut merupakan upaya kerja keras bagi pemerintah kota Balikpapan dala menjalankan tugasnya kepada masyarakat Balikpapan. Pengrhargaan tersebut didapatkan dari propinsi dan pemerintah pusat.
Walikota Balikpapan Rizal Effendi bersama anak-anak prestasi Balikpapan (Foto: ay)

Walikota Balikpapan Rizal Efendi mengatakan, Balikpapan dapat meraih prestasi tersebut dikarenakan kerjasama yang baik antara pemerintah kota, DPRD Balikpapan dan masyarakat Balikpapan untuk mendukung pembangunan kota selama kepemimpinannya.

“Diulang tahun kota ini kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Balikpapan yang telah mendukung pemerintah dengan berbagai program yang kami jalankan,” ungkap Rizal.

Menurutnya, prestasi tersbut sangat berarti bagi Balikpapan dan merupakan hadiah diulang tahun kali ini. Kedepan prestasi ini harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, untuk menjaga nama baik Kota Balikpapan.


“Yang terpenting bagi kita adalah menjaga kondusivitas Kota Balikpapan sebagai Kota layak dihuni dan nyaman dihuni agar investasi Balikpapan terus mengalami peningkatan, demikian dikatakan Rizal Effendi usai rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Balikpapan di Aula Pemkot Balikpapan, Jumat (09/02/2018). (ay)

KPU Balikkpapan Sampaikan Hasil Verifikasi Peserta Pemilu 2019

BALIKPAPAN – Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi, Kepengurusan, Keterwakilan perempuan, domisili kantor  tetap dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2019 oleh KPU Kota Balikkpapan dilaksanakan di Swiss-Bellhotel Balikpapan Kamis, (08/2/2018) pukul 10.30 (wita).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Noor Thoha mengawali penyampaian hasil verifikasi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang hasil akhir Verifikasi adalah memenuhi Syarat ( MS).
Ketua KPU Balikpapan
Noor Thoha (Foto: A. Arham)

Ia menyampaikan, untuk Partai Politik lainya yakni, Golkar, PKS, Perindo, Nasdem, Berkarya, PAN, PPP, PKPI, PKB, Garuda, Demokrat, Hanura dan PBB. Yang dibacakan Komisioner KPU Balikpapan Nurwiyanto  dan Komisioner lainya dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Dari hasil disebutkan diatas dua belas (12) Partai lama dan Empat (4) Partai baru oleh KPU Balikpapan dinyatakan lolos atau memenuhi syarat Keterwakilan perempuan domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019.

Noor Thoha S.pd SH menyampaikan, sebagaimana yang dianut KPU yakni sistem keterbukaan atas proses, keterbukaan akan hasil.

“Maka tidak boleh ada yang ditutup tutupi, hari ini merupakan ending dari peroses verifikasi,” ungkapnya.

Noor Thoha menambahkan, rapat pleno terbuka ini dihadiri oleh perwakilan empat belas (14) partai politik dan Panwaslu dan perwakilan Pemerintah.

“Sebagaimana hasil verifikasi tersebut, ada empat (4) partai baru dan dua belas (12)) partai lama yang lolos verifikasi dan partai lama juga telah diverifikasi ulang sebagaimana keputusan Mahkamah Kontitusi,“ pungkasnya. (*/Rony/Arham)

Mantan Pemimpin Bangladesh Dijatuhi Hukuman 5 Tahun Penjara

Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Khaleda Zia, dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas dakwaan korupsi.
Zia, yang berusia 72 tahun, menerima putusan itu hari Kamis (8/2) di sebuah pengadilan di ibukota, Dhaka. Ia dinyatakan bersalah menggelapkan uang hingga 250 ribu dolar dari sebuah dana perwalian yang diperuntukkan bagi sebuah panti asuhan pada masa ia menjabat perdana menteri dari tahun 2001 hingga 2006.
Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Khaleda Zia, melambaikan tangannya kepada para aktivis setibanya di Dhaka, 20 Januari 2014 untuk berkampanye. (Foto: dok).

Putra Zia, Tarique Rahman, dan empat orang lainnya yang dinyatakan bersalah dalam kasus itu dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun atas keterlibatan mereka dalam kejahatan itu. Putra Zia itu tinggal dalam pengasingannya di London.

Vonis itu melarang Zia, ketua Partai Nasionalis Bangladesh yang beroposisi, mencalonkan diri dalam pemilihan nasional yang ditetapkan bulan Desember mendatang. Para pengacaranya mengecam kasus itu yang mereka sebut bermotif politik.

Ribuan pendukung Zia turun ke jalan-jalan di Dhaka menjelang sidang hari Kamis dan mengikuti iring-iringan kendaraan bermotor yang membawa Zia ke pengadilan, meskipun polisi anti huru-hara dikerahkan dalam jumlah besar di seantero kota itu.

Panggung politik Bangladesh selama puluhan tahun didominasi oleh persaingan sengit antara Zia dan perdana menteri yang menjabat sekarang ini, Sheikh Hasina. [uh]

Sumber: Voa

DPRD Balikpapan Kedatangan Tamu dari Enam Daerah Berbeda

Sudah menjadi kebiasaan kunjungan kerja DPRD sebagai bentuk bagian agenda kerja anggota legislatif. Kali ini DPRD Balikpapan kedatangan anggota DPRD dari enam daerah, Kab. Purbolinggo, Kab. Bangkalan, Kab. Pendeglang, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Mandar Polewali dan Kota Batam

BALIKPAPAN- Kunjungan kerja DPRD enam daerah tersebut diterima sekaligus Ketua DPRD Balikpapan Abdollah di ruang rapat Paripurna Dewan Balikpapan, Kamis (8/2/2018. Penerimaan rombongan ini dilakukan sekaligus dikarenakan kedatangan mereka pada saat bersamaan dan sangat memungkinkan untuk diterima secara bersamaan.

Ketua DPRD Balikpapan Abdollah mengatakan, kedatangan anggota DPRD Purbolinggo, Pandeglang, Tanah Bumbu, Bangkalan, Polewali Mandar dan Kota Batam sebuah penghargaan bagi Kota Balikpapan. Dan hal ini perlu diapresiasi, menandakan Kota Balikpapan memiliki imej yang baik bagi daerah lain.
Ketua DPRD Balikpapan Abdollah (Foto: Dok. Yani)
 

Menurutnya, salah satu ketertarikan mereka untuk studi banding di Balikpapan dikarenakan adanya prestasi Kota Balikpapan yang selama ini terdengar baik. Seperti, peraihan adipura 18 kali berturut-turut. Termasuk pengelolaan keuangan dan reses yang baik, hal tersebut menjadi penting bagi daerah tersebut untuk belajar di Balikpapan.

“Kunjungan tersebut sebagai wujud nyata Kota Balikpapan mendapat nilai baik baik daerah lain. Dengan harapan nilai investasi dapat meningkat, sebagaimana paparan yang kami sampaikan,” ungkap Abdollah.

Suatu kehormatan bagi DPRD Balikpapan dengan kedatangan enam daerah disaat yang bersamaan bahkan, dihari yang sama juga kedatangan anggota DPRD Berau dan Minahasa Selatan.   

Sementara Ketua DPRD Purbolinggo Musayid Nahrowi mengatakan, Balikpapan sebagai kota jasa memiliki berbagai kelebihan bagi Kabupaten Purbolinggo, dipandang baik untuk melakukan kunjungan kerja agar beberapa konsep kota dapat dipelajari. Salah satunya adalah bagaimana peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pengelolaan anggaran yang baik.

“Yang kami tahu Balikpapan sebagai kota yang banyak memiliki kelebihan dan prestasi sehingga, kami butuh informasi dari dari pihak DPRD Balikpapan dan instansi terkait mengani hal tersebut,” ungkapnya.

Hal yang sama dikatakan Ketua rombongan DPRD Batam Bustamin Hasibuan, antara Kota Batam dan Balikpapan memiliki kesamaan. Keduanya, sebagai kota jasa, sehingga PAD diprioritaskan dari pajak dan retribusi dari perusahaan dan jasa lainnya. 

“Kota Batam adalah kota jasa dan industri, perkembangan Kota Batam diprioritaskan pada pendapatan pajak dan retribusi dari perusahaan yang beroperasi di Batam. Maka dari itu juga diperlukan pengelolaan keuangan dan anggaran yang baik,” jelas Bustamin.

Lain halnya DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Banjarmasin melalui Ketua rombongannya H. Muhammad menyampaikan, pengelolaan sumber daya alam diperlukan pengelolaan yang baik khususnya masalah izin pertambangan. Sementara untuk Kota Balikpapan pengelolaan pertambangan Batu Bara tidak diperbolehkan.
Foto bersama anggota DPRD Kota Batam, Purbolinggo, Polewali Mandar, Pandeglang, Tanah Bumbuh dan Bangkalan

“Beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Tanah Bumbu sekarang, dinilai perlu dilakukan regulasi yang baik. Agar penghasilan pajak dan retribusinya tidak merugikan daerah,” ungkapnya.

Muhammad juga menyampaikan, mengenai pengelolaan dana reses yang selama ini perlu penataan yang baik agar dana reses dapat bermanfaat dan tidak membebani anggota DPRD. Untuk diketahui, Kabupaten Tanah Bumbu baru berumur sepuluh tahun, terbentuk sebagai Kabupaten baru dari hasil pemekaran Propinsi Banjarmasin.(ay)       

DPRD Minahasa Selatan Berkunjung ke Balikpapan

Anggota DPRD Minahasa Selatan (Minsel) Sulawesi Utara berkunjung ke Balikpapan untuk mengambil perbandingan mengenai pengelolaan tenaga asing.

BALIKPAPAN- Ketua Komisi III DPRD Minahasa Selatan selaku Ketua Rombongan Toar mengatakan, kunjungan kali ini merupakan bagian dari agenda kegiatan DPRD Minahasa Selatan. Untuk mengambil perbandingan tentang pengelolaan retribusi perusahaan di wilayah Minahasa Selatan.
Ketua Komisi III DPRD Minahasa Selatan, Toar
Menurut Toar, sebagai daerah yang memiliki wilayah operasional perusahaan asing memerlukan regulasi yang jelas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah. Sampai saat ini beberapa perusahaan asing beroperasi di Minahasa Selatan belum memiliki kontribusi signifikan terhadap Kabupaten Minahasa Selatan.

“Dengan kunjungan ini harapan kita ada sebuah perbandingan antara Kota Balikpapan dan Minahasa Selatan dalm pengelolaan tenaga asing,” ungkapnya.

Toar sebagai Ketua Komisi III di DPRD Minahasa Selatan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat utamanya dalam peningkatan PAD di Minahasa Selatan. Maka salah satu kota diambil sebagai rujukan karena dinilai Balikpapan memiliki beberapa kelebihan utamanya PAD yang cukup besar dibanding Minahasa Selatan.

Ia mencontohkan, kesulitan dalam penanganan tenaga asing dikarenakan keberadaan kantor di Kota Provinsi sementara area operasional di daerah. Sehingga, pungutan pajak dan sebagainya sementara masih diambil oleh provinsi.

Selain, kunjungan DPRD Minahasa Selatan dihari yang sama juga Kamis, (8/2/2018) DPRD Kabupaten Berau, Kalimantan Timur juga berkunjung ke Kota Balikpapan dalam rangka hal yang sama untuk mengambil perbandingan. Mengenai pengelolaan PAD Kota Balikpapan serta berbagai perestasi yang dimiliki Kota Balikpapan selama ini.

Termasuk keinginan untuk banyak belajar mengenai kebersihan Kota Balikpapan yang selama ini sudah 18 kali berturut-turut meraih adipura dan adipura kencana.(ay)

Iran Desak Turki Batasi Operasi Militer di Suriah

Iran adalah negara paling akhir yang menyampaikan seruan kepada Turki untuk membatasi operasi militernya melawan milisi Kurdi di Suriah. Hubungan Turki-Iran baru saja membaik, namun Iran tampak makin khawatir dengan kurangnya kejelasan mengenai cakupan dan lamanya operasi militer Turki dan tujuan Turki.
"Kami berharap agar operasi Turki di Suriah berakhir secepatnya," kata Presiden Iran Hassan Rouhani kepada wartawan, Selasa (6/2).
Menlu Turki Mevlut Cavusoglu (kiri) bertemu Menlu Iran Mohammad Javad Zarif di Teheran, hari Rabu (7/2).

Sampai kini, Iran umumnya diam mengenai serangan Turki terhadap milisi YPG. Pasukan Turki yang didukung oleh pemberontak Suriah memasuki daerah kantong Afrin di Suriah yang dikuasai YPG hampir empat minggu yang lalu.

Turki menuduh YPG sebagai kelompok teroris yang terkait dengan pemberontakan Kurdi di Turki.
"Iran tadinya tidak menganggap operasi itu besar, sekarang ragu-ragu dan dianggap sebagai ancaman," kata pakar Iran, Djamshid Assadi dari Sekolah Bisnis Burgundy di Prancis.

"Iran tidak menginginkan operasi militer Turki yang besar di Suriah. Itan tidak ingin melihat ancaman apapun terhadap sekutunya (Presiden Suriah) Bashar al-Assad dan rezim Islam Iran tidak ingin melihat negara tetangga sebagai saingan di Suriah," imbuhnya.

Seruan Rouhani untuk mengakhiri segera operasi itu menyusul laporan bentrokan fatal antara pasukan Turki dan milisi yang didukung Iran di Suriah pekan ini.

Menlu Turki Mevlut Cavusoglu hari Rabu (7/2) melawat ke Iran untuk bertemu dengan rekannya Menlu Mohammad Javad Zarif. Pertemuan itu sedianya membahas kerjasama yang sedang berlangsung untuk menyelesaikan perang sipil di Suriah.

Tahun lalu, Rusia, Iran dan Turki bekerja sama, dalam apa yang telah dijuluki "Proses Astana". Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berusaha meredakan ketegangan dengan Iran di Suriah dengan menyangkalnya sebagai sebuah konspirasi Amerika.

"Amerika mungkin punya rencana mengenai Turki,Iran dan mungkin Rusia, tapi kami akan tetap teguh," kata Erdogan pada pertemuan dengan anggota parlemennya. [my/jm]

SBY Mengaku Tak Pernah Terima Informasi Proyek e-KTP Bermasalah

Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membantah dugaan keterlibatannya dalam kasus mega korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menurut SBY, penyebutan namanya dalam kasus tersebut penuh dengan rekayasa.

Jakarta- Nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik pada 22 Januari dengan terdakwa Setya Novanto. Nama SBY kembali disebut tiga hari kemudian dalam sidang 25 Januari yang menghadirkan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR (Banggar) Mirwan Amin dalam kapasitas sebagai saksi, dan mengatakan bahwa SBY mengetahui jika proyek KTP elektronik bermasalah, tetapi tetap ingin melanjutkannya.
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dalam jumpa pers soal kasus KTP elektronik di Jakarta, Selasa (6/2). (VOA/Fathiyah)

Ketika itu, lanjut Mirwan, ia mendengar informasi dari pengusaha Yusnan Solihin bahwa ada masalah dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Mendapat informasi tersebut, Mirwan mengatakan telah meminta SBY untuk menghentikan proyek KTP elektronik itu, namun usulan itu ditolak SBY dengan alasan sedang menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (6/2) membantah tudingan tersebut. Yudhoyono mengaku tidak pernah ada laporan terhadap dirinya saat masih menjabat Presiden tentang adanya masalah dalam pengadaan proyek KTP elektronik.

Proyek e-KTP menurutnya sudah dijalankan sesuai mekanisme, prosedur, dan aturan yang berlaku. SBY juga meminta Mirwan Amir agar membuktikan bahwa pernah melaporkan kepada dirinya soal proyek KTP elektronik bermasalah.

"Tidak pernah ada yang melapor kepada saya bahwa ada masalah serius teradap pengadaan e-KTP dan kemudian progam itu harus dihentikan.Tidak ada dari siapapun. Dari tim pengarah, dari mendagri,dari tim teknis, lembaga penegak hukum tidak pernah ada, termasuk yang mengaku menyampaikan kepada saya Mirwan Amin, tolong di mana, kapan dan konteks apa menyampaikan kepada saya, siapa yang mendampingi," tandas SBY.

Salah satu kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya menyatakan bahwa proyek e-KTP dikuasai pemenang pemilu tahun 2009, yakni Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
SBY mengatakan adanya rekayasa dalam ucapan Firman Wijaya terkait keterlibatannya dalam korupsi e-KTP. SBY menyatakan pernyataan Firman di hadapan pers yang menudingnya sebagai aktor di balik kasus mega korupsi itu jelas telah diatur sedemikian rupa.

Untuk itu, SBY hari Selasa (6/2) melaporkan Firman ke Badan Reserse Kriminal Polri karena telah menfitnah dan mencerman nama baiknya. SBY dan tim kuasa hukumnya menyerahkan barang bukti berupa video dan salinan berita dari media online.

"Hari ini saya secara resmi mengadukan secara hukum yang saya nilai merusak dan mencemarkan nama baik saya. Yang dampaknya sangat luas dan bisa saudara-saudara saya rakyat Indonesia percaya atas apa yang difitnahkan dan dituduhkan itu," tambah SBY.

Kuasa hukum Setya Novanto Firman Wijaya dalam pesan singkatnya kepada VOA menilai pelaporan tersebut sangat mengganggu penegakan hukum, karena ia hanya menjalankan profesinya dalam pengungkapan kasus korupsi e-KTP. Meskipun demikian ia menghormati langkah hukum yang diambil SBY.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) , Tama Satya Langkun, mengatakan pertanggungjawaban pemerintah dalam proyek e-KTP harus jelas. Proyek kasus korupsi yang merugikan uang negara 2,3 trilliun rupiah ini harus diungkap secara tuntas.

"Kerugian 2,3 triiliun rasanya tidak adil kalau hanya dibebankan pejabat sekelas dirjen, yang kemudia menurut saya tidak mungkin dia juga mempunyai kekuatan yang bisa merancang proyek sampai triliunan rupiah. Pihak pemeritnah tetap harus bertanggung jawab tetapi kita perlu mengukur masing-masing pejabat sampai Presiden misalnya sampai di mana tanggung jawab dia, apakah tanggung jawab dia ternyata dapat keuntungan juga, mengendalikan proyek itu kemudia yang ditelusuri. Kita tidak bisa terlalu pagi menyimpulkan terlibat ataupun tidak terlibat tetapi dengan fakta-fakta yang ada saya harap pertanggung jawaban pemerintah terhadap e-KTP harus betul-betul clear," ujar Tama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berencana memanggil Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el). Namun hingga laporan ini disampaikan KPK masih mempelajari fakta-fakta yang muncul di persidangan. [fw/em]

Sumber: Voa

Dit. Reskrimum Polda Kaltim Ungkap, Kasus Pembunuhan Sadis di Sambaliung-Berau

Balikpapan- Polda Kaltim melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. 

Dua tersangka berhasil diringkus, masing-masimg berinisial A (24) dan M (28), tersangka A diamankan lebih dulu di wilayah Kabupaten Berau dan saat ini telah diamankan oleh Kepolisian Kabupaten Berau. 

Sedangkan tersangka M ditangkap di rumah orang tuanya, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (5/2/2018) lalu. Dalam pembunuhan tersebut, korban atas nama Redi Siswanto dibunuh lalu mobilnya diambil.
Tersangka tiba di Bandara Sepinggan Balikpapan (Foto: dok. Abidin)
 

Tak hanya dibunuh,  jasad korban tersebut juga dikuburkan dengan cara tak wajar. Kejadian itu bermula saat tersangka A dan M masuk ke rumah korban saat malam hari sekira pukul 23.30 Wita, dengan tujuan untuk mencuri. 

Namun,  aksi keduanya itu ketahuan oleh korban,  tersangka A panik, kemudian memukulkan balok ke kepala korban hingga meninggal. Ini terjadi pada awal Januari 2018 lalu. Saat itu korban hanya dia sendiri di rumahnya.(abd)

Kapolres Balikpapan Menghimbau, Warga Balikpapan Bijak Gunakan Medsos

Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Firta menyampaikan, agar masyarakat Balikpapan bijak dalam menggunakan Medsos (media sosial) apalagi menjelang suksesi Pilkada Gubernur Kalimantan Tikmur 2018.

Balikpapan- Sosialisasi bijak menggunakan media sosial (Medsos) diadakan (FKPM) Forum Kemitraan Polisi Masyarakat  dan (PWI) Persatuan Wartawan Indonesia, Balikpapan di Kantor Aula  Kecamatan Balikpapan Utara, Sabtu (3/2/2018).
Kapolres Balikpapan AKPB Wiwin Firta (Foto: Dok. abd)

Kapolres AKBP Wiwin Firta mengkampanyekan  bijak menggunakan media sosial (Medsos) dan stop penyebaran berita hoax (berita bohong), terus dilakukan di tengah tengah masyarakat.

Kegiatan sosialiasi yang mengambil tema "Ayo Bijak Gunakan Media Sosial, dan Stop Sebar Berita Hoax" menghadirkan pembicara Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Firta dan Ketua PWI Balikpapan Sumarsono dan Ahli PERS Imam Santoso. 

Ketua FKPM Kel. Muara Rapak selaku Panitia dan Penanggung Jawab menyampaikan, selain itu, puluhan tokoh masyarakat hadir dalam sosialisasi tersebut, diantaranya, LPM dan Karang Taruna Kota Balikpapan. Ikutpula Mahasiswa Uniba dan Organisasi lainnya.

“Sosialisasi tersebut juga dihadiri pejabat Polres Balikpapan, Kasat Bhinmas Balikpapan AKP Jamiah. Bhinmas Balikpapan Utara Kompol Sofyan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa se- Balikpapan Utara”, ungkapnya.

“Turut hadir juga Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sarifuddin Odang dan Sekcam Balikpapan Utara Selamet Junaidi, Ketua FKPM Sebalikpapan”, jelas Abidin.

AKBP Wiwin mengajak, masyarakat semakin bijak menggunakan media sosial.

"Hampir semua warga saat menggunakan media sosial. Kalau tidak hati-hati bisa membahayakan kita. Ada pepatah 'Jarimu Harimaumu'," ujarnya.

Kapolres menyambut baik tema yang diangkat panitia, terlebih bertepatan menjelang Pilkada serentak di Kaltim. Penyebar hoax melalui medsos bisa mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat.

Selain menangkal berita hoax dan tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar itu, demi menjaga kondusivitas, khususnya di Balikpapan warga juga diminta mengaktifkan kembali poskamling di setiap lingkungan RT.

"Peran tokoh masyarakat, khususnya yang bergabung dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Silakan lapor segera ke kami jika ada kejahatan atau hal-hal mencurigakan di lingkungan Anda," kata Kapolres.

“Dalam acara tersebut Kapolres juga menyerahkan, baju rompi keseluruh Ketua FKPM se-Balikpapan Utara  termasuk enam  Kelurahan. Salah satunya, Graha Indah Kel. Karang Joang dan Batu Ampar, Gn. Samarinda Lama dan Gn. Samarinda Baru”, pungkas Abidin. (red)

Kunjungan DPRD Banjarmasin ke Balikpapan

Anggota DPRD Banjarmasin melakukan studi banding ke DPRD Balikpapan, Senin (5/02/2018) dalam kunjungan kali ini DPRD Banjarmasin ingin mengetahui bagaimana penataan ruang  Kota Balikpapan dan potensi PAD.

Balikpapan- Ketua rombongan DPRD Banjarmasin juga selaku Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Suprayoki mengatakan, beberapa hal yang perlu dipelajari dari Kota Balikpapan. Agar memungkinkan untuk diterapkan di Banjarmasin-Kalimantan Selatan.

Menurutnya, beberapa potensi di Banjarmasin belum dapat berjalan secara maksimal. Seperti, pajak perusahaan BUMN, yang kini banyak melakukan aktivitas pengerjaan proyek di Banjarmasin namun belum dapat dilakukan pemungutan pajak secara maksimal.
Aminuddin serahkan cinderamata ke anggota DPRD Banjarmasin

Selain itu, pihaknya juga ingin melihat pengelolaan drainase Kota Balikpapan yang dinilai tahan banjir. 

Aminuddin Anggota Komisi III DPRD Balikpapan selaku yang menerima rombongan mengatakan, untuk penanggulangan banjir saat ini juga menjadi masalah bagi Kota Balikpapan namun, tidak separah di kota lain. Seketika itu juga air dapat surut, karena aliran air saat ini dinilai mampu menampung debit air.

“Persoalan banjir di Balikpapan juga masih menjadi kendala namun, dengan kerjasama yang dengan pihak pemkot Balikpapan dalam hal ini DPU. Sehingga, penataan ruang drainase yang sudah dirancang menjadi patokan bagi siapa saja ingin melakukan pembangunan khususnya bagi pengembang,” jelas Aminuddin.

Ia menambahkan, untuk penanganan infrastruktur di Balikpapan memang menjadi priortitas, anggaran yang paling banyak terserap berada di dinas tersebut.

Sementara pajak untuk perusahaan BUMN, Aminuddin menyampaikan saat ini Balikpapan hanyalah sifatnya pungutan retribusi parkir saja. Seperti, Bandara Aji Sulaiman Sepinggan Balikpapan. 

Ibu Rita yang mewakili Dinas PU Balikpapan menyampaikan, tata ruang yang baik akan menentukan konsep pengelolaan perkotaan yang baik. Sebagaimana Kota Balikpapan yang telah merancang tata ruang drainase mulai tahun 2005 dilakukan perubahan tahun 2015 saat ini menjadi patokan dalam pengembangan infrastruktur kota Balikpapan kedepan khususnya drainse. 

“Beberapa drainase dalam kota telah dirancang sedemikian rupa sehingga, tidak ada lagi pembongkaran drainase atau torotoar dikarenakan pekerjaan pipa atau kabel telkom dan lainnya,” pungkas Rita. (ay)  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website