Jurnal Balikpapan

Jurnal Balikpapan | Suara Balikpapan

Komisioner KPU Balikpapan Ridwansyah: Apresiasi Pemuda Balikpapan

Jumat, 24 Januari 2020
BALIKPAPAN-Terkait undangan KPU Balikpapan, di acara Pelantikan Pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa Balikpapan dan Samarinda (KPMB) di Rumah Jabatan Walikota Balikpapan, Selasa (21/1/2020).
Ridwansyah
Komisioner KPU Balikpapan
Komisioner KPU Balikpapan Ridwansyah mengapresiasi pemuda Balikpapan yang ada di Samarinda, telah mengundang KPU Balikpapan, diacara pelantikan tersebut sebagai narasumber. Guna menyampaikan penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Balikpapan 2020.

Menurutnya, pihak KPU Balikpapan sangat terbantu, dalam melaksanakan sosialisasi terkait penyelenggaraan pilkada Balikpapan 2020, dilibatkan dalam kegiatan KPMB ini.

"Kami apresiasi bagi pelajar atau pemuda kita saat ini, khususnya yang ada di Samarinda. Telah mengundang kami di KPU untuk menyampaikan informasi terkait pemilihan walikota dan wakil walikota Balikpapan 2020.

" Kami sangat terbantu, sering dilibatkan diacara kepemudaan, tentunya kami menyampaikan kapasitas kami selalu penyelenggara pilkada  Balikpapan 2020," jelasnya.

Sebagai informasi, pihak KPU Balikpapan saat ini juga tengah melaksanakan sosialisasi pilkada ke sekolah-sekolah, khusus tingkat SMA se kota Balikpapan.

Penulis: Ahmad Yani

KPU Balikpapan Segera Lelang Kertas Surat Suara Pemilu 2019

Jumat, 24 Januari 2020
BALIKPAPAN-Sekretaris KPU Balikpapan Syabrani menyampaikan, lelang surat suara pemilu 2019, akan segera dilakukan. Dinilai logistik pemilu ini, memiliki nilai ekonomis bagi negara.
Syabrani
Sekretaris KPU Balikpapan

Pihak KPU Balikpapan, saat ini masih menunggu surat KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk segera dilakukan pelelangan kertas suara tersebut.

"Kemungkinan surat KPKNL ini turun pekan depan," ungkap Sekretaris KPU Balikpapan.

"Kami belum melakukan pelelangan, bilik suara dan kotak suara," katanya.

Ia menegaskan, bila logistik pemilu itu dinilai ada nilai ekonomisnya makan wajib masuk dalam daftar kekayaan Negara, sebagaimana logistik pemilu saat ini.

"Pada prinsipnya, bila surat KPKNL itu turun kami akan segera melakukan lelang," jelasnya.

Perlu diketahui kertas suara saat ini, masih ada di Kantor KPU Balikpapan, tersimpan rapi dan diamankan sebagai aset negara.

Penulis: Ahmad Yani

Pendaftaran PPK di KPU Balikpapan, Masih Dibuka

Jumat, 24 Januari 2020
BALIKPAPAN-Komisioner KPU Balikpapan Divisi Sosialisasi dan Publikasi Syahrul Karim menyampaikan, minat pendaftaran PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di KPU Balikpapan, baru sekira 63 orang pendaftaran hingga, Kamis (23/1/2020).
Syahrul Karim
Komisioner KPU Balikpapan Divisi Sosialisasi dan Publikasi
Menurutnya, pendaftaran PPK ini masih dibuka hingga, Jumat (24/1/2020), pihaknya akan melihat kondisi pendaftaran bila memungkinkan untuk segera dilakukan seleksi lebih lanjut.

Mengenai persyaratan jasmani dan rohani, dinilai memberatkan bagi pendaftar. Pihak KPU Balikpapan akan menyurat ke pemerintah kota Balikpapan, untuk kerjasama Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan dalam pemeriksaan jasmani dan rohani bagi pendaftar PPK.

"Kami akan menyurat ke pemkot Balikpapan, khususnya DKK agar, dapat bekerjasama terkait syarat surat keterangan jasmani, rohani dan bebas narkoba bagi pendaftar PPK, agar biaya lebih murah," kata Syahrul.

"Meski keterangan jasmani bukan keharusan, syarat mutlak. Paling utama keterangan kesehatan dari Puskesmas dan surat keterangan bebas narkoba," urainya.

Perlu diketahui, pengajuan kerjasama dengan pemkot Balikpapan, terkait syarat surat keterangan kesehatan dan jasmani bagi pendaftar PPK. Dinilai syarat tersebut, memberatkan bagi pendaftar.

Sebagaimana, sebelumnya dilakukan rapat koordinasi pembentukan badan adhock, pilkada Balikpapan 2020, Rabu (15/1/2020) lalu, di Tiga Mustika Hotel Balikpapan.

Rilis: Ahmad Yani

Hutan dalam Pusaran Kapitalisme

Senin, 20 Januari2020
Luas hutan Kalimantan Timur terdata pada tahun 2015 adalah 8.339.151 ha. Terbagi menjadi 6 jenis hutan, yaitu hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata, hutan produksi terbatas, hutan produksi  tetap, hutan produksi yang dapat di konversi dan hutan pendidikan/penelitian. 
Jumlah hutan konsesi di Kaltim sebanyak 58 perusahaan dengan luas 3.856.141 ha konsesi hutan, sementara Hutan Tanaman Industri tercatat 1.590.164 ha dikelola oleh 42 perusahaan perkebunan. Produksi hutan yang ada, kayu bulat pada tahun fiscal 2015 mencapai 791.674,06 M3 dari  30.888,33 ha luas panen. Untuk kayu olahan, kayu lapis adalah produk yang paling besar yaitu 458.178 M3, termasuk yang dihasilkan juga adalah kayu gergajian, blackboard,  veneer dan lainnya. Ini adalah jumlah terdata perusahaan resmi yang memperoleh ijin dalam hal pengelolaan, pembukaan dan penebangan hutan.
Hanya saja tidak bisa dihindari maraknya illegal logging yang kerap terjadi. Berdasarkan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di Kalimantan Timur sepanjang 2018 terdapat 33 kasus pembalakan liar dan 13 kasus pertambangan illegal.
Dan illegal logging ini meningkat di tahun 2019, di Berau hingga 11 kasus. Balai Gakkum Kalimantan KLHK membongkar jual beli kayu olahan hasil pembalakan liar di hutan Kalimantan Timur, lebih dari 1000 M3 kayu menjadi barang bukti, dan yang terbesar di tahun 2019. Enam bos perusahaan menjadi calon tersangka. Kayu ini berasal dari hutan di Kutai Barat dan di tampung di enam perusahaan di Samarinda. 
Dirjen Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Sustyo Irioni menjelaskan bahwa kerugian akibat illegal logging ini mencapai Rp 6 Miliar, sesuai harga pasaran dengan asumsi Rp 6 juta perkubik, tetapi yang jelas kerusakan hutan akibat illegal logging ini tidak bisa dinilai. ( Merdeka.com, 25 Nov 2019). Kapolda Kaltim Irjen Muktiono mengatakan akan melakukan penindakan berdasakan pertimbangan pada fungsi dan kegunaan kayu tersebut.

Beliau mengiyakan ketika banyak kios pedagang kayu olahan banyak dijumpai di Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kertanegara, dimana kayu tersebut di gunakan masyarakat dan bukan untuk di jual kembali apalagi sampai di eksport. Namun akan berbeda ketika kayu yang di ambil secara illegal dilakukan dalam jumlah banyak dan kemudian di eksport dengan memalsukan dokumen dan modus lainnya, maka petugas akan menindak tegas. ( PROKAL.CO.BALIKPAPAN, 2 januari 2020).
Kasus illegal logging sebenarnya bukanlah kasus yang baru. Kasus terbesar yang pernah di ungkap di Kalimantan Timur melibatkan Mantan Sekjen Depnakertrans, Mayjen TNI (purn) Gusti Syaifuddin yang melakukan penebangan liar di luar wilayah perusahannya sejak tahun 1999. Maret 2006 Tim Tastipikor dan Tim khusus anti pembalakan liar Mabes Polri telah menyita 6.200 M3 kayu hasil tebangan liar dengan kerugian Rp 3,4 M. Dan sayangnya sejak tahun 2004, Mayjen (purn) Gusti Syaifuddin menjadi DPO keluar negeri dan mengakibatkan empat perwira Polda Kaltim menjalani pemeriksaan oleh Provost Mabes Polri. 
Selama ini penegakan hukum dalam kasus pembalakan liar lebih ditekankan kepada pelanggaran undang-undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan, padahal faktanya tindak pidana illegal logging lebih bermuatan ekonomi, selalu ada perusahaan besar di baliknya, baik sebagai pelaku ataupun penadah. 
Tindakan dari aparat penegak hukum tidak akan pernah bisa menghentikan maraknya praktek illegal logging, sepanjang pengelolaan, pembukaan dan penebangan hutan bisa di lakukan oleh swasta/ perusahaan dengan luasnya area yang bisa mereka kuasai. Hal ini dapat di pahami karena system ekonomi kapitalis yang menjadi rujukan di negeri ini telah membuka celah yang lebar bagi perusahaan untuk dapat mengelola sumber daya alam, membuat para pelaku tergiur dengan keuntungan yang besar ini. 

Tidak adanya pengawasan ataupun efek jera menjadi bukti dengan semakin meningkatnya kasus ini dari tahun ke tahun. Maka semakin jelas bahwa yang menjadi sumber utama kegagalan pengelolaan hutan termasuk maraknya illegal logging adalah diterapkannya ideology kapitalisme dengan sistem ekonomi kapitalis. Karakter kapitalisme yang individualis telah mewujud dalam sikap menomorsatukan kepemilikan individu yang akan melahirkan sikap eksploitatif atas sumber daya alam serta mengabaikan moralitas.
Bagaimana Islam mengelola hutan ?
Dalam perspektif Islam, hutan termasuk dalam kepemilikan umum,yakni menjadi hajat atau kebutuhan hidup orang banyak, berdasarkan hadist Rasulullah Saw,” Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, dalam air, padang rumput dan api.” (HR. Abu Dawud).  Pemanfaatan kepemilikan umum bisa dilakukan dengan dua cara. 
Pertama, untuk benda-benda milik umum yang mudah di manfaatkan secara langsung, misal jalan umum, maka rakyat boleh memanfaatkan secara langsung. Kedua, untuk benda-benda milik umum yang tidak mudah di manfaatkan secara langsung serta membutuhkan keahlian, sarana atau dana besar untuk memanfaatkannya, seperti tambang gas, minyak dan emas maka hanya Negara yang berhak mengelolanya. 
Adapun pengelolaan hutan menurut syariah hanya boleh di lakukan oleh Negara, sebab pemanfaatan atau pengolahan hutan tidaklah mudah dilakukan secara langsung oleh orang per orang dan membutuhkan keahlian, sarana serta dana yang besar. Sebagaimana hadist Rasulullah  Saw:” Imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya).”(HR.Muslim). 
 Di kecualikan dalam hal ini, pemanfaatan hutan yang mudah dilakukan secara individu ( misal oleh masyarakat di sekitar hutan)  dalam skala terbatas di bawah pengawasan Negara. Misalnya pengambilan ranting-ranting kayu, atau penebangan pohon dalam skala terbatas atau pemanfaatan hutan untuk berburu hewan liar, mengambil madu, rotan, buah-buahan dan air di dalam hutan. 
Semua ini dibolehkan selama tidak menimbulkan bahaya dan tidak menghalangi hak orang lain untuk turut memanfaatkan hutan. Negara pun memasukkan segala pendapatan hasil hutan ke dalam kas Negara (Baitul mal) dan mendistribusikan dananya sesuai kemaslahatan/kepentingan rakyat.  
Negara juga wajib melakukan pengawasan terhadap hutan dan pengelolaannya. Fungsi pengawasan operasional lapangan dijalankan oleh lembaga peradilan, yaitu Muhtasib (Qadhi Hisbah) yang bertugas untuk menjaga terpeliharantya hak-hak masyarakat secara umum. Missal menangani kasus pencurian kayu hutan, pembakaran atau perusakan hutan. 
Muhtasib bertugas disertai oleh aparat polisi dibawah wewenangnya, Muhtasib dapat bersidang di lapangan dan menjatuhkan vonis di lapangan. Negara pun wajib mencegah segala bahaya atau kerusakan pada hutan, Negara pun berhak untuk menjatuhkan sanksi yang tegas atas segala pihak yang melakukan perusakan terhadap hutan. Adanya efek jera bagi pelaku tindakan kejahatan akan  berpengaruh bagi masyarakat umum agar tidak kembali terulang. Maka  kembali kepada Islam kaffah akan menjadikan peran Negara   sebagai pelayan ummat yang mengurusi urusan ummat untuk kesejahteraan akan tercapai.

Penulis: Irma Ismail-Aktivis Perempuan

Imbas Sekuler Di Sudut Muara

Senin, 20 Januari 2020
Tidak lama ini dunia sejagad raya  digeger atas kasus perkosaan “luar biasa” di salah satu Negara yakni UK Inggris. Pemberitaannya pun viral di media massa Inggris pascavonis hukuman seumur hidup penjara yang dijatuhkan pengadilan Inggris atas pelaku. 
Sedang berita lain hadir dari sebuah  desa hasil pemekaran  kecamatan Batu Sopang yang disahkan pada tanggal 29 Desember 2003 yakni Desa Muara Samu. Menurut media lokal telah terjadi peristiwa pencabulan Seorang pria berinisial Am (30) yang tega melakukan terhadap Sr yang masih berusia 4,5 tahun, jelang akhir tahun lalu, tepatnya Sabtu (28/12) pukul 16.00 Wita di Desa Muara Pasir, Kabupaten Paser.
Bak jarum jam yang terulang begitu pula kasus akibat pengendalian seksual yang tidak terkendali terus berulang, bukan hanya skala dunia namun juga telah masuk ke relung-relung terkecil sudut wilayah. Lebih miris lagi, kelakuan menyimpang dan keji ini dapat menimpa siapa saja, bukan lagi hanya kaum perempuan saja namun kaum lelaki bahkan terhadap seorang anak kecil juga.
Selaras dengan kenyataan yang ada di masyarakat rupanya hal ini juga menyedot perhatian LPSK Jakarta Timur "Dalam pandangan kami dari hasil permohonan yang masuk, kasus kekerasan seksual satu kasus yang mengkhawatirkan situasi kita saat ini, hampir tiap Minggu, setidaknya ada 4 kasus kekerasan seksual yang kami putuskan (tangani), angkanya dari 2016-2019 terus meningkat secara signifikan berdasarkan jumlah pemohon LPSK. 
Kami yakin angka-angka itu hanya puncak gunung es, belum angka dan jumlah riil korban kekerasan seksual, kami mengkhawatirkan fakta di lapangan jauh lebih besar yang tidak sampai ke LPSK." kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu saat konferensi pers .
Kejadian ini tentu saja makin membuat semua orang dewasa dan orang tua khawatir sekaligus prihatin terhadap kondisi generasi yang semakin banyak menjadi korban kekerasan dan kejahatan disemua lingkungan Indonesia. Adapun upaya pemerintah yang telah mencanangkan Gerakan Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) dan akan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan instruksi presiden (inpres), dinilai tidak menyentuh akar munculnya persoalan.
“Bila dicermati program pemerintah ini lebih banyak mengembalikan tanggung jawab perlindungan anak dari kekerasan kepada orang tua dan keluarga. Tanggung jawab pemerintah seolah cukup diwujudkan dengan pemberian sanksi yang lebih berat pada pelaku kejahatan, dan pemberian fasilitas agar korban kekerasan mendapatkan bantuan pengobatan dan pemulihan kondisi mental,” tulis Iffah Ainur Rochmah, Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI).
Padahal persoalan ini, menurut Iffah, buah dari penerapan sistem sekuler dan liberal yang rusak,  yang hanya melahirkan kerusakan dan kebobrokan di semua lini kehidupan.  Tidaklah cukup menyelesaikan masalah ini hanya dari satu sisi, misalnya pendidikan seks pada anak semenjak dini, atau memperberat hukuman terhadap pelaku termasuk dengan memberikan suntikan hormon yang kerap disebut kebiri kimiawi.
Kata Iffah, perlindungan menyeluruh bagi anak dari kekerasan seksual mengharuskan negara membuat evaluasi menyeluruh atas kebijakan terkait berjalannya fungsi keluarga, adanya lingkungan yang kondusif, kurikulum pendidikan yang sejalan serta penegakan hukum.
“Ini artinya, negaralah pihak yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan sistem yang akan memberi perlindungan seutuhnya bagi anak. Bila sistem sekuler dan liberal yang berjalan saat ini terbukti hanya melahirkan maraknya kejahatan seksual terhadap anak, selayaknya sistem ini dibuang jauh-jauh dari kehidupan umat yang mayoritas Muslim ini,” tegas Iffah.
Selaras dengan pernyataan Iffah, saya pun sebagai tenaga pendidik menyetujui bahhwa perlindungn yang sistematik harus di lakukan negara melalui penerapan aturan dari segi sistem ekonomi sosial sistem pendidikan, sistem interaksi sosial, pengaturan media masa dan penerapan sistem sanksi yang hanya ada dalam sistem khilafah islam.

Penulis: Martinah S.PdA-Aktivis Kampus

Mega Fariany: Manfaat Upacara Menuju Pilkada Balikpapan 2020

Senin, 20 Januari 2020
BALIKPAPAN-Komisioner KPU Balikpapan Mega Fariany Ferry menjadi pembina upacara di SMK Kartika V-I Balikpapan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari sosialisasi KPU Balikpapan ke sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK terkait, penyelenggaraan pilkada Balikpapan 2020, Senin (20/1/2020).
Mega Feryany Fery Komisioner KPU Balikpapan (kiri) menyerahkan
Maskot si Dapan maskot pilkada, ke Kepala Sekolah
SMK Kartika V-I Balikpapan, Ardian Aris Susanto
Komisioner KPU Balikpapan Divisi Teknis Penyelenggaraan Mega Fariany Ferry mengatakan, sosialisasi KPU Balikpapan "go to school" ini untuk menyampaikan informasi terkait pemilihan walikota dan wakil walikota Balikpapan 23 September 2020 mendatang.

Menurutnya, penting bagi siswa mengetahui cara berdemokrasi, cara pemilihan dan perlu mengetahui waktu dan tanggal pemilihan dilaksanakan.

Ia berharap, agar pemilih pemula untuk berperan aktif mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk memberikan hak suaranya.

"Pastinya menambah partisipasi masyarakat, target kita dapat menyamai target nasional. Paling tidak mengulang kesuksesan kita di pemilu 2019 (78℅ jumlah pemilih, red)," harapnya.

"Meski di tahun-tahun sebelumnya tingkat pemilih kita masih rendah, tahun ini bisa meningkatkan dari tahun sebelumnya," urainya.

Ia berharap, agar siswa dapat mengerti pemilihan dapat berperan aktif tidak pasif, menganggap pemilihan itu, biasa-biasa saja.
"Karena pemilihan walikota dan wakil walikota Balikpapan, kami berharap agar seluruh masyarakat Balikpapan dapat datang ke TPS memberikan hak pilihnya," imbuhnya.

Sementara Kepala Sekolah SMK Kartika V-I Balikpapan, Ardian Aris Susanto mengapresiasi KPU Balikpapan, telah menjadikan SKM Kartika sebagai salah satu sekolah tempat sosialisasi penyelenggaraan pilkada.

"Sosialisasi ini bagus sekali memberikan, edukasi kepada siswa terkait pilkada Balikpapan. Khususnya, bagi pilih pemula," kata Ardian.

Ia berharap, siswa masuki usia pemilih, tidak Golput (tidak memilih, red) dan memberikan hak suaranya sesuai hati nurani.

Sebagai informasi, sedikit 400 siswa SMK Kartika V-I Balikpapan akan memiliki hak suara dalam pilkada mendatang. Dan KPU Balikpapan hari ini, Senin (20/1/2020) melaksanakan sosialisasi pilkada di empat sekolah yakni, SMK Pangeran Antasari, SMK Kartika V-I, SMK Setia Budi dan SMK Negeri I Balikpapan.

Liputan: Yudi Djauhardi
Editor: Ahmad Yani

Go to School KPU Balikpapan, Hadir di SMK Pangeran Antasari

Senin, 20 Januari 2020
BALIKPAPAN-Sosialisasi KPU Balikpapan go to school kembali digelar di SMK Pangeran Antasari, diikuti semua siswa dan para guru saat upacara bendera dimulai, Senin (20/1/2020).
Komisioner KPU Balikpapan Ridwansyah menyampaikan, sosialisasi ini bertujuan, agar para pelajar mengetahui pilkada Balikpapan akan di gelar 23 September mendatang.

"Sedikitnya ada 19 sekolah tingkat SMA/SMK akan dilakukan sosialisasi, mengenai penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Balikpapan," katanya.

Menurutnya, pemilih pemula ini perlu diberikan pengetahuan agar penyelenggaraan pilkada nanti, dapat terlihat. "Penting lagi, agar tidak terkontaminasi dengan money politik," harapnya.

Ia mengatakan, hasil pemilihan berkualitas, akan dilihat dari penyelenggaraan berkualitas, pemilih berkualitas dan calon yang berkualitas.

Sementara, Kepala Sekolah SMK Pangeran Antasari Hernowo Rini mengapresiasi pihak KPU Balikpapan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi ini.

Menurutnya, sekitar 400 siswa SMK Pangeran Antasari akan memasuki usia wajib pilih pada September pilkada mendatang.

"Harapan kami ini, baik sosialisasi dilaksanakan disini. Agar siswa kami juga akan mengetahui, tatacara penyelenggaraan pilkada, dan pentingnya tidak terkontaminasi dengan money politik," tandasnya.

Untuk diketahui, diacara sosialisasi ini diberikan pertanyaan seputar pilkada, bagi siswa yang menjawab akan mendapat hadiah maskot beruang madu si "Dapan" (Pilkada Balikpapan).

Penulis: Ahmad Yani

Balikpapan Barometer Pilkada se Kaltim 2020

Kamis, 16 Januari 2020
BALIKPAPAN-Wakil Ketua Komisi I DPRD provinsi Kaltim H. Yusuf Mustafa mengunjungi Kantor KPU Balikpapan, untuk melakukan koordinasi terkait, kesiapan pemilihan  walikota dan wakil walikota Balikpapan 2020, Kamis (16/1/2020).
Poto bersama Komisi I DPRD Kaltim
Bersama staf KPU Balikpapan
Menurutnya, kunjungan ini untuk menyampaikan arahan dan melakukan koordinasi mengenai kesiapan Pilkada Balikpapan. "KPU Kabupaten/Kota se-Kaltim merupakan Mitra kami. Tentunya, kami melakukan koordinasi kesiapan Pilkada mendatang," ungkapnya.

Adapun arahan disampaikan, utamanya keamanan dalam penyelenggaraan Pilkada dan partisipasi masyarakat.

"Kami memulai kunjungan ini dari Balikpapan, karena menjadi barometer bagi semua daerah kabupaten dan kota se Kalimantan Timur," ungkapnya.
H. Yusuf Mustafa (kanan)
Bersama H. J. Jahidin 
Yusuf Mustafa menambahkan, setelah kunjungan dilaksanakan di KPU Balikpapan. Pihaknya akan melanjutkan kunjungannya ke kabupaten dan kota lain di Kaltim, yang akan melaksanakan Pilkada tahun ini.

Selain Yusuf Mustafa sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim mendatangi kantor KPU Balikpapan, turut serta Ketua Komisi I DPRD Kaltim H. J. Jahidin bersama anggota, diterima Sekretaris KPU Balikpapan M. Syabrani dan sejumlah staf KPU Balikpapan.

Liputan: Yudi
Editor: Ahmad Yani

Tiga Rumah Retak Dari Pengerjaan Drainase Wonorejo, Belum Dapat Ganti Rugi

Rabu, 15 Januari 2020
BALIKPAPAN-Perbaikan drainase waduk Wonorejo, Gn. Samarinda beberapa waktu lalu oleh pihak kontraktor, terdapat tiga rumah mengalami keretakan. Akibat dari pekerjaan tersebut.
Mulia Arahap
Ketua RT 35 Wonorejo, Gn. Samarinda
Bukan hanya keretakan tiga rumah, bahkan jalan disekitar waduk juga mengalami keretakan.

Ketua RT 35 Wonorejo Gn. Samarinda Mulia Arahap mengatakan, sebelumnya ada pertemuan difasilitasi Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Amin Hidayat bersama pihak kontraktor.

Pihak kontraktor menyatakan, kesiapan yang untuk melakukan pergantian tiga rumah mengalami keretakan akibat pekerjaan proyek belum lama ini.

"Namun, hingga saat ini belum ada realisasi," ungkap Arahap.
Pondasi Warga retak akibat pengerjaan proyek drainase
Ia berharap, untuk pihak kontraktor untuk segera merealisasikan janjinya, untuk memperbaiki rumah warga yang retak tersebut.

"Keinginan warga agar pondasi yang retak segera diperbaiki kembali," harapnya.

Liputan: Yudi
Editor: Ahmad Yani

Perbaikan Drainase Waduk Wonorejo, Menyisahkan PR Pihak PU

Rabu, 15 Januari 2020
BALIKPAPAN-Pengerjaan drainase waduk Wonorejo, Kel. Gn. Samarinda, Balikpapan Utara menyisahkan pekerjaan rumah (PR) pihak DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Balikpapan.
Amin Hidayat
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan
Hasil pekerjaan dinilai warga akan menyusahkan warga RT. 36 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara. Spek pekerjaan tidak sesuai keinginan warga.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Amin Hidayat, langsung meninjau lokasi menyatakan, keinginan warga beton parit lama tidak perlu dibongkar, agar sesuai dengan ketinggian beton parit waduk akan dibangun.

"Sekarang kita lihat, beton parit sebelah tidak sama, alias ketinggian. Khawatirnya, air akan meluber ke rumah warga," kata Amin.

Sementara pengakuan dari pihak DPU bagian perairan menyatakan, surat pembongkaran parit lama atas persetujuan RT setempat.

"Sementara, pengakuan warga surat pernyataan dimaksud menyepakati untuk dilakukan perbaikan, bukan untuk membongkar beton parit lama," urainya.

Warga juga menyoroti Terkait, kualitas pengerjaan dilakukan Dinas PU. "Pandangan yang hanya memakai ulin," tegasnya.
Sunaryo
Ketua RT 36 Wonorejo Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara
Sementara, Ketua RT 36 Wonorejo Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara Sunaryo mengatakan, saluran air tidak perlu dicor agar saluran air bisa lancar.

"Termasuk, perlunya membuat pagar atau tembok drainase demi keamanan warga setempat, karena di sini banyak anak-anak kalau bermain dikhawatirkan keselamatan mereka," ungkap Sunaryo.

Liputan: Yudi
Editor: Ahmad Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website