Jurnal Balikpapan

Jurnal Balikpapan | Suara Balikpapan

Tim Irjen TNI Laksamana Audit Wilayah Kaltim

Jumat, 23 Agustus 2019
BALIKPAPAN-Irjen TNI Letjen TNI Herindra memimpin Taklimat Akhir Audit Kinerja Itjen TNI pada KO/Sat TNI wilayah Kodam VI/Mulawarman, Kalimantan Timur dan Kodam XII/Tanjungpura, Kalimantan Barat di ruang Yudha Kodam VI/Mlw, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, Kamis kemarin  (22/8/2019).

Proses pelaksanaan Kegiatan audit kinerja diselenggarakan sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai 14 Agustus 2019 dalam keadaan aman dan lancar.

Dalam taklimat akhir tersebut dihadiri oleh Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Subiyanto bersama Pangdam XII/Tpr Mayjend TNI Herman Asaribab, dan para pejabat terkait Kodam VI/Mlw serta Undangan lainnya.

Dalam sambutannya Irjen TNI Letjen TNI Herindra menyampaikan, bahwasanya kegiatan audit kinerja merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan di jajaran TNI.

Pelaksanaan audit kinerja bertujuan agar kedepan dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran dapat diselenggarakan dengan lebih baik lagi sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sehingga, dapat menghindari terjadinya penggunaan anggaran yang tidak pada pos anggaran masing-masing dan mengakibatkan adanya temuan-temuan yang tidak diinginkan," jelasLetjen TNI Herindra.

Pada laporan keuangan Kemhan TNI yang keluar pada bulan Juni 2019 terdapat adanya peningkatan, bahwsanya Institusi TNI telah mendapat predikat penilaian kinerja Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Predikat WTP yang telah diraih ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi dengan baik dan harus terus dipertahankan," tambah Letjen TNI Herindra.

Sebelum menutup sambutannya Irjen TNI Letjend TNI Herindra menegaskan, Dalam penyelenggaraan latihan agar mempedomani Peraturan Panglima TNI no 5517 tanggal 5 Juli 2011, Tentang buku petunjuk administrasi penyelenggaraan latihan.

Anggaran Operasi agar mempedomani Keputusan Panglima TNI no 845 tanggal 5 desember 2012, tentang buku petunjuk induk koperasi TNI.

Pedomani peraturan Panglima TNI no 457 tanggal 21 Juli 2008 tentang Jukin Binter TNI dan Peratuaran Panglima TNI no 41 tanggal 11 Januari 2012 tentangBujuklak pemberian tunjangan kinerja bagi prajurit danPNS di lingkungan TNI.

Dalam Orgnisasi pengadaaan pedomani Perpres no 16 tahun 2018 tentang, pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga penyelesaian pekerjan dapat dilaksanakan dengan tuntas.

Tingkatkan fungsi sistem pengawasan internal (SPI) di satuan dan ciptakan pembangunan zona integritas guna wujudkan reformasi birokrasi secara komperhensif.

Tingkatkan peran dan fungsi wasgiat secara optimal guna tercapainya sasaransesuai program untuk mengurangi terjadinya kesalahan.

"Manfaatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Sebagai konsultan dan penjamin mutu serta pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan," tegas Letjen TNI Herindra.

Sumber: Pendam VI/Mulawarman.
Editor: Ahmad Yani

DPRD Balikpapan Paripurna Terakhir Masa Jabatan 2015-2019

Jumat, 23 Agustus 2019
BALIKPAPAN-DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan perancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD Kota Balikpapan tahun anggaran 2019 menjadi peraturan Daerah Kota Balikpapan. Rapat Paripurna ini yang terakhir dilakukan diakhir masa jabatan 2015-2019 di gedung DPRD Balikpapan, Kamis kemarin (22/8/2019).

Rapat Paripurna yang dipimpin, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz, Sabaruddin Parencalle, Syarifuddin Odang dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, serta dihadiri Forkopimpda.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Thohari Aziz mengatakan, melalui rapat paripurna ini adalah kesempatan yang baik untuk membicarakan tentang kepindahan Ibu Kota Indonesia di Kalimantan timur dan mari bersama-sama membuktikan kalau Kaltim adalah salah satu pilihan yang tepat.

"Selain pembahasan wacana pemindahan Ibu Kota di Kaltim, ada juga kejadian-kejadian di Daerah lainnya, oleh karena itu marilah kita menjaga persatuan, baik beda Agama, beda suku, beda Budaya dan tentunya menghargai setiap perbedaan yang ada di Indonesia khusus Balikpapan," ungkapnya.

Selanjutnya mengenai pengesahan APBD Kota Balikpapan tahun 2019 yang diserahkan pada bulan 8 Agustus kemarin, DPRD Balikpapan mengesahkan anggaran APBD Balikpapan sebasar Rp. 2,6 triliun sebagaimana yang dibacakan Seketaris Dewan DPRD Balikpapan, Abdul Aziz di mimbar rapat paripurna.

Dia menjelaskan, pendapatan Daerah semula Rp. 2.464 triliun yang berkurang menjadi Rp. 2.419 triliun, serta belanja Daerah semula Rp. 2.497 triliun menjadi Rp. 2.682 triliun atau naik Rp. 262 miliar lebih dan pembiayaan Daerah semula Rp. 26.6 miliar menjadi Rp. 289 miliar, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah menjadi Rp. 29.2 miliar dan pembiayaan jaringan (netwoking) setelah perubahan Rp.262 miliar sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran setalah perubahan, tidak ada (nihil).

Dan setalah pembacaan tersebut, melalui pimpinan sidang rapat paripurna  dan dinyatakan bersama 31 Anggota DPRD Balikpapan yang hadir, Wali Kota Balikpapan dan Forkopimda, serta lainnya menyetujui perda anggaran perubahan 2019.

Penulis: Fadli
Editor: Ahmad Yani

Ruko Pelangi Residence Jadikan Sekretariat PANI Kaltim

Kamis, 22 Agustus 2019
BALIKPAPAN-DPW PANI (Pegiat Anti Narkoba Indonesia) Kalimantan Timur menggelar Koordinasi internal yang di hadiri Ketua DPW Andi Aziz Martadi, S.Pd, M.Pd, Bendahara R. Ayu Setyaningrum Sri Wahyuni, SH, Wakil Ketua I Deddy Lesmana, Ketua Bidang Humas Taufik Djohan dan Bidang Penyuluhan Koesyadi di Cafe Damang Komplek Perumahan Balikpapan Baru, Kamis (22/8/2019).

Dalam koordinasi tersebut Bendahara DPW PANI Kaltim Raden Ayu memberikan solusi yang sangat brilian. Yakni, menyediakan satu unit ruko di kawasan Pelangi Cozy Residence Jl. Sepinggan Baru III Kecamatan Balikpapan Selatan untuk dipergunakan sebagai Sekretariat DPW PANI Kaltim.

"Agar PANI Kaltim dapat melakukan kegiatan organisasi dengan baik dan benar maka sangat dibutuhkan Sekretariat, agar PANI Kaltim keberadaannya dapat dikenali masyarakat," terang Raden Ayu yang baru mendarat di Balikpapan pagi tadi.

Masih menurut Raden Ayu, yang juga merupakan Duta Narkoba ini menambahkan, dengan adanya Sekretariat diharapkan dapat menambah semangat kerja para pegiat narkoba yang tergabung di PANI. Dan Insha Allah mulai Oktober mendatang Sekretariat sudah bisa di gunakan.

Sementara itu Ketua DPW PANI Kaltim Andi Aziz Martadi, memberikan apresiasinya kepada Raden Ayu, yang telah menyediakan Sekretariat. Semoga dengan adanya sekretariat ini PANI Kaltim dalat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan kredibel.

Penulis: Edgy
Editor: Ahmad Yani

DPRD Balikpapan Tetapkan Anggaran Perubahan 2019

Kamis, 22 Agustus 2019
BALIKPAPAN-DPRD Balikpapan menetapkan rancangan perda anggaran perubahan 2019 menjadi perda anggaran perubahan 2019, disampaikan Sekretaris Dewan Balikpapan, Abdul Aziz penetapan perda anggaran perubahan 2019 adalah, pendapatan daerah semula Rp.2.triliun 464 miliar lebih berkurang Rp.44 miliar lebih.

Adapun pendapatan setelah perubahan sebesar Rp.2.triliun 419 miliar, belanja daerah semula Rp.2.triliun 437 miliar lebih, bertambah menjadi Rp.244 miliar lebih setelah perubahan menjadi Rp.2 triliun 782 miliar lebih,  sementara defisit setelah perubahan sebesar Rp.262 miliar lebih.

Selanjutnya, pembiayaan daerah semula Rp.0 menjadi Rp.295 miliar lebih, jumlah pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.291 miliar.

Sementara Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan, apresiasi kepada DPRD Balikpapan yang telah melakukan penyempurnaan anggaran Pemerintah daerah menjadi perda. Termasuk memasukan dana bagi hasil dari Provinsi sebesar Rp.48 miliar lebih dan bantuan keuangan sebesar Rp.74,2 miliar lebih.

hal ini harus disesuaikan baik dari sisi pengeluaran dan belanja daerah. Namun, ia berharap, agar daya serap anggaran dapat maksimal.

Penulis: Agus
Editor: Ahmad Yani

Isran Noor: Proyeksikan Pembentukan Ibu Kota Baru di Kaltim

Rabu, 21 Agustus 2019
BALIKPAPAN-Menyusul pidato presiden Joko Widodo, mengenai perpindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan. Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan, rencana pengembangan lokasi Ibu Kota di Kaltim. Dalam acara Dialog Pemindahan Ibukota di Kaltim, Rabu (21/8/2019).
Ket. Poto: Isran Noor Gubernur Kaltim
Dialog ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti, surat Kementerian Perencanaan Pembangunan, untuk menyatukan visi dan misi masyarakat Kalimantan Timur.

Dalam pemaparannya, Isran Noor menyampaikan pengembangan Ibu Kota, diperlukan perencanaan yang matang. Tidak hanya kesiapan lokasi tetapi, juga kesiapan masyarakat Kaltim secara khusus dalam perencanaan ini.

"Pengembangan Ibu Kota, tidak hanya melibatkan pemerintah saja, melainkan pihak swasta dalam pembangunan ini sangat penting," ungkapnya.

Menurutnya, dalam perencanaan ini diperlukan pembentukan Badan Otorita. Memiliki fungsi, memgelola dana investasi baik dari BUMN maupun swasta, mengelola aset di kawasan ibu kota baru dan kerjasama dengan pemerintah dan pihak ketiga. Selanjutnya, mengelola proses pengalihan aset pemerintah di Pusat untuk membiayai pembangunan Ibu Kota baru.

Penulis: Agus
Editor: Ahmad Yani

Antre Solar Sampai Dua Hari, Aptrindo Balikpapan Dukung Penghapusan Subsidi

Rabu, 21 Agustus 2019

BALIKPAPAN-Pengusaha angkutan barang yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DPC Balikpapan mengadu ke Indonesia Shipping Gazette di Jakarta.  Ihwal sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jeni solar. Bahkan, harus antre selama dua hari untuk mendapatkan pasokan.
Ket. foto: ki-ka: H Kasmir, Sekretaris Risman Sirait dan Bendahara H Ismail saat menyampaikan keluhan ke Indonesia Shipping Gazette di Jakarta
Keluhan itu diungkapkan Sekretaris DPC Aptrindo Balikpapan, Risman Sirait didampingi  Bendahara H Ismail dan H Kasmir selaku anggota, Selasa kemarin (20/8/2019).

“Ini aneh BBM diproduksi di Balikpapan tapi warga justru kesulitan untuk mendapatkan pasokan. Karena itu kami dukung usulan Ketua DPP Aptrindo Gemilang Tarigan, hapuskan saja solar subsidi agar tidak sulit dapat BBM," tutur Risman.

Perkara harga lebih mahal, pihaknya tinggal melakukan penyesuaian tarif alias ongkos angkut yang dibebankan kepada pengguna jasa.

Padahal menurut Risman, kegiatan angkutan barang anggota Aptrindo di Balikpapan cukup baik menyusul produksi handling (troughput) petikemas di Terminal Petikemas Karingau di bawah kelola PT Kaltim Karingau Terminal (KKT), semakin meningkat sekitar 30 ribu Twenty Foot Equivalent Units (TEUs) setiap bulannya.

Apalagi, pelabuhan kontainer tersebut telah berkembang menjadi pelabuhan transhipment menangani petikemas ke sejumlah pelabuhan lain. Seperti Pelabuhan Pantoloan-Palu, Bitung, Makasar dan Pelabuhan Berau.

Adapun Perusahaan pelayaran yang beroperasi di pelabuhan tersebut meliputi Meratus, Tanto, Spil dan Temas. Selain itu dari KKT juga ada direct call ke Hongkong dan Singapura tiga kali sebulan.

Penulis: Ahmad Yani
Editor: Redaksi

Golkar Balikpapan, Plenokan Rahmad Mas'ud Bakal Calon Walikota, Dalam Pilwali 2020

Selasa, 20 Agustus 2019
BALIKPAPAN-Selain merekomendasikan enam calon Ketua DPRD Balikpapan, Rapat Pleno Pengurus Harian Diperluas juga memutuskan mencalonkan Ketua DPD Partai Golkar Balikpapan H Rahmad Mas’ud SE sebagai bakal calon Wali Kota Balikpapan untuk bertarung pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 23 September 2020.
Ket. Poto: Ketua Harian Golkar Balikpapan Kashariyanto(kanan)  
didampingi Wakil sekjen Golkar Balikpapan 
Muhammad Rabindra Chandra
"Keputusan  itu diambil secara aklamasi tidak ada yang menolak dan itu  berlangsung dua menit saja,” ungkap Ketua Harian Golkar Balikpapan Kasharyanto (20/08/2019).

Menurutnya, rapat pleno tidak hanya dihadiri Pengurus Harian namun, juga perwakilan organisasi sayap partai dan yang mendirikan.

Menyinggung pendamping Rahmad, pihaknya masih harus melakukan komunikasi dengan pihak direkomendasikan (calon walikota). Sehingga, akan ada pleno lagi kedepanya, pada September apakah polanya menggunakan konvensi, system rekrutmen langsung atau diserahkan kepada yang bersangkutan.

Namun pihaknya berharap, calon Wakil Walikota memiliki figurnya merakyat, paham tentang birokrasi.

“Pak Rahmad kan elektabilitas sudah bagus nah perlu pendamping yang dimata masyarakat bisa merangkul semua masyarakat terutama itu. Kedua ya harus mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Semua itu bisa dipelajari makanya dari unsur mana saja bisa,” tandasnya.

Calon Wakil Walikota menurutnya, bisa saja dari unsur birokrat, akademisi, politikus, tokoh masyarakat maupun pengusaha.

"Kalau perlu beberapa nama calon pendamping pak Rahmad kita akan lakukan survei terlebih dahulu guna mengetahui elektabilitasnya di masyarakat,” tuturnya.

Kasharyanto menambahkan, dipastikan SK DPP atas nama Walikota akan ditetapkan pada akhir Desember 2019 mendatang. meskipun tahapan Pilwali di KPUD sudah mulai pada Oktober 2019.

“Januari kan pendaftarannya untuk calon Walikota dan Wakil Walikota,” ucapya.

Rilis: Humas Golkar
Editor: Ahmad Yani

Enam Nama Kader Golkar, Mencuat Diusulkan Jadi Ketua DPRD Balikpapan

Selasa, 20 Agustus 2019
BALIKPAPAN-Pleno Partai Golkar Pengurus Harian diperluas menetapkan enam bakal calon ketua DPRD Balikpapan untuk periode 2019-2024, sebagai partai pemegang suara terbanyak dalam pilkada lalu.
Enam orang tersebut yakni, Sekretaris Golkar Balikpapan juga ketua  DPRD Abdulloh, caleg DPRD terpilih Andi Arif Agung yang juga kordinator Bapilu Balikpapan, anggota DPRD yang juga caleg terpilih Jhoni NG, Fadilah, Suwarni dan caleg terpilih dapil Balikpapan Barat Alwi.

Pleno diperluas digelar, Senin malam (19/8/2019),  dihadiri 84 ditambah dua perwakilan pengurus DPD I Golkar Kaltim. Yakni, Syahril Basran Wakil Ketua DPD I Golkar Kaltim dan Fatur Wakil Sekretaris Golkar Kaltim.

Kursi Ketua DPRD Balikpapan periode 2019-2024 dipastikan  masih milik Partai berlambang Beringin, setelah meraih kursi terbanyak pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 sebanyak 11 kursi.

 “Jadi hasil keputusan rapat pleno pengurus harian diperluas  Senin malam ini, merekomendasikan keenam nama ini,” ujar Ketua Harian DPD Partai Golkar Balikpapan, Kashariyanto didampingi Wakil Sekretaris Golkar Balikpapan Muhammad Rabindra Chandra, Selasa sore tadi (20/8/2019).

Keenam anggota legislatif yang direkomendasikan ini telah memenuhi beberapa kriteria. Diantaranya, jumlah perolehan suara legislatif, pengalaman organisasi partai, pengalaman dan jabatan selama di legislatif, serta lamanya menjadi anggota partai.

Kasharyanto mengatakan, peraih suara terbanyak saat Pileg 2019 memang belum menjadi jaminan untuk otomatis menjadi Ketua DPRD. “Tetapi penilaian berdasarkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki para calon tersebut. Misalnya, pengalaman di partai serta pengalaman dan jabatan sewaktu duduk sebagai anggota legislatif,” tuturnya.

menurutnya, nama kandidat Ketua DPRD Balikpapan akan diserahkan kepada Ketua DPD Partai Golkar Balikpapan Rahmad Mas’ud. Kemudian diserahkan kepada pengurus Golkar Provinsi, selanjutnya diserahkan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar.

“Setelah pelantikan anggota DPRD Balikpapan terpilih 26 Agustus nanti, hasil rekomendasi kandidat Ketua DPRD ini sudah kami terima,” harapnya.

Penulis: Ahmad Yani

Kebakaran Hutan, Anggota DPR Bambang Haryo Sebut Menteri Siti Gagal

Selasa, 20 Agustus 2019
JAKARTA-Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Tragedi yang berulang ini, melumpuhkan aktivitas warga bahkan, perekonomian daerah pun terdampak.
Ket. Poto: Bambang Haryo Anggota Komisi V DPR RI
Sebanyak 4.258 titik kebakaran hutan dilaporkan tersebar di 25 wilayah dan membuat masyarakat yang terkena dampak mengalami gangguan pernapasan.

Badan Restorasi Gambut (BRG) menyebutkan 500 ribu orang menderita Inspeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan lebih dari 60 juta orang terkena polusi asap.

Terkait itu, anggota komisi V DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, kebakaran hutan yang terjadi ini tidak bisa diremehkan, apalagi diabaikan.

"Pemerintah harus bertanggung jawab karena sesuai dengan UU No 41 tahun 1999 Pemerintah memiliki kewajiban untuk melestarikan dan melindungi hutan," tegas Bambang.

"Di negara tetangga, seperti Malaysia, hampir tidak pernah mengalami kebakaran hutan karena sistem penjagaan yang digunakan cukup efektif seperti memasang alat deteksi untuk asap dan kelembapan sebagai langkah antisipasinya serta ditunjang SDM yang kompeten,” tuturnya.

Sementara di dalam negeri, sambung Bambang, kebakaran hutan akan padam karena turunnya hujan.

"Jadi kalau musim hujan aman, begitu musim kemarau muncul kebakaran lagi dan ini berulang-ulang,” terangnya.

Bambang menyebut, sebagai representatif Presiden Joko Widodo maka Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi.

Menteri KLH, lanjut Bambang memberi penilaian, kurang menguasai tata kelola hutan karena latar belakang pendidikannya bukan dari kehutanan melainkan pertanian.

“Maka wajar jika tidak mengerti soal itu, harusnya pak Jokowi menempatkan orang yang pas di posisi itu, karena soal kehutanan itu menyangkut keamanan nyawa publik dan masa depan bangsa dan negara ini,” kritiknya.

Penulis: Ahmad Yani

Ketua DPRD Balikpapan Abdollah, Ajak Ormas Bersama-sama Bangun Balikpapan

Senin, 19 Agustus 2019
BALIKPAPAN-Ketua DPRD Balikpapan Abdollah mengapresiasi sejumlah Ormas mengkritisi pembangunan Balikpapan. Hal ini disampaikan Abdollah, saat pertemuan sejumlah Ormas dan Tim sebelas mendatangi Kantor DPRD Balikpapan, Senin (19/08/2019).
Ket. Poto: Jona Fortuna Ketua HARIAN
Markas Cabang LMP Balikpapan
Sejumlah Ormas mendatangi Kantor Dewan  ini, akibat pernyataan Walikota Balikpapan, terkait penurunan PAD sektor parkir akibat Ormas. Meski Walikota Balikpapan Rizal Effendi tidak menyebutkan Nama ormas dimaksudkan.

"Kami menghargai kedatangan saudara dan mengkritisi pembangunan Balikpapan. Bagi kami ormas memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan Balikpapan," ungkapnya.

Menurutnya, pelaksanaan pembangunan saat ini perlu dilakukan pengawasan, baik dari masyarakat maupun dari ormas ataupun Tim sebelas saat ini," jelasnya.

Ia mengharapkan, ormas tetap saja mengawal pembangunan. "Jangan sampai kami anggap Kinerja kami baik, padahal belum tentu bagi kalian," cetusnya.

Sementara koordinator ormas Jona Fortuna mengatakan, pemkot tidak semestinya mengeluarkan pernyataan seperti itu. "Yang dapat memicu ketersinggungan ormas khususnya, kami-kami ini," tegas Jona.

"Meski pernyataan ormas yang mana dimaksudkan, tetapi kami merasa hal ini perlu diluruskan. Hubungan penurunan retribusi dengan ormas ini kan perlu dipertanyakan," ungkapnya.

"Menurunya nilai pendapatan retribusi tidak ada hubunganya dengan ormas," pungkas Jona.

Penulis: Agus
Editor: Ahmad Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website