Awasi APBD Kukar


Ilustrasi

Perjalanan Dinas Fiktif Diduga Banyak Dilakukan Pejabat Kukar

Tenggarong.JB- Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, ditengarai banyak melakukan perjalanan dinas keluar daerah secara fiktif, dengan biaya yang bersumber dari APBD Kukar.

Apalagi saat ini dimana APBD sebesar 7 Triliun para pejabat kukar akan lebih leluasa untuk memanupulasi data - data terkait perjalanan dinas karena hal itu dianggap paling sangat menguntukan para pejabat kukar, " Alasan urusan dinas segalah.

Pasalnya, banyak pejabat yang tidak melengkapi dokumen pertanggungjawaban perjalanan sebagaima mestinya, diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012.

Ketua LSM Jurnal, Ahmad Yani menjelaskan, modus perjanan dinas fiktif dilakukan mulai PNS,yang memiliki jabatan tinggi sampai ke staf, artinya mulai Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, kabag, kepala dinas sampai ke staf.ujarnya kepada jurnal balikpapan.com, Kamis (8/5).

“Pejabat PNS dan Non PNS di lingkungan Pemkab Kukar melakukan pejanan dinas keluar daerar diduga fiktif karena jarang-jarang ada pejabat yang sudah menggunakan anggaran APBD untuk melakukan perjalanan dinas tapi tidak melengkapi dokumen pertanggungjawaban perjalanan sebagaimana diatur dalam perundang undangan, tidak melampirkan tiket pesawat, airpot tak dan boarding pas, “ paparnya.

Kemudian melampirkan tiket pesawat dan boarding pas atas nama orang lain, tiket pesawat dan boarding pas yang digunakan berulang ulang beberapa orang pejabat, pns dan non pns. Selain itu adalah tiket pesawat airpotek dan boardingpas yang dilampirkan tanggal dan daerah tujuan tidak sebagaimana mestinya, beberapa kejanggalan lainnya.

Selain itu ada pula pejabat PNS non PNS dilingkungan Pemkab Kukar melakukan perjalanan dinas ke luar daerah pada tahun 2012, yang menerima biaya perjalanan dinas melebihi biaya yang semestinya, sehingga asas pembiayaan perjalanan dinas berdasarkan kebutuhan dilanggar.

“Patut diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum yang bepotensi merugikan keuangan negara sebagaimana mana, yakni beberapa perjalanan dinas yang diduga fiktif dan atau pembayaran biaya perjalanan dinas keluar daerah yang melebihi kebutuhan nyata, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan perjlanan dinas bagi pejabat pegawai negeri sipil dan non PNS pemerintah Kukar.” Katanya.

Pihaknya menurut dia, sebenarnya sudah meminta klarifikasi kepada Pemkab Kukar, namun tidak ada jawabannya, sehingga, maka dengan itu kami juga mendesak pihak yang berwenang dalam hal ini kejaksaan dan Tipikor Untuk Bersama-sama mengawasi penggunaan APBD kabupaten kukar karena dengan porsi APBD yang besar maka potensi untuk melakukan korupsi juga sangat besar, tandasnya.(andy fathir)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website