Izin KP di Kukar Bencana Bagi Petani


Ilustrasi

"Pelanggaran sebagai pelaku bisnis tambang batu-bara marak, izin kuasa pertambangan Desak KPK Audit Izin Tambang Yang Dikeluarkan Pemkab Kukar "

TENGGARONG.JB– Sejumlah izin kuasa pertambangan (KP) di Kutai Kartanegara (Kukar) diduga melanggar hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran itu justru disinyalir dilakukan oleh oknum birokrasi dengan pengusaha tertentu dalam praktik kongkalikong yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Maka tak heran muncul tudingan miring terhadap izin KP di Kabupaten Kukar, bahkan disebut-sebut mulai mengancam lahan pertanian milik warga. Pasalnya, kegiatan penambangan batu bara di Kukar kini kian membabi buta. Hal itu dapat dibuktikan, karena sejauh mata memandang hampir di setiap sudut Kota Raja nampak asset-aset wisata warisan pasca tambang berbentuk lubang yang menganga dan tergenang air bagaikan danau Kalimutu alias kubangan raksasa.

Mencermati kenyataan itu, terkadang kita hampir tidak percaya, apakah kita masih di planet Bumi? Tapi, ada juga yang berpendapat, kalau itu hanya rasa ketakutan kita yang sangat berlebihan. “Paranoit”, kata mereka yang ingin menepis isu miring tentang kasus–kasus pertambangan yang ada.Memang pemerintah maupun pelaku bisnis tambang kerap kali menyuarakan bahwa “Perusahaan Tambang Bagi yang ada semata-mata untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Suatu kalimat yang tak terpisahkan, ibarat iming-iming hanya pepesan kosong dan jargon belaka. Sebab, dampak lingkungan yang ditimbulkan tak seimbang dengan jaminan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar tambang selama ini. Kabupaten Kukar dikenal dengan berlimpahnya sumber daya alam. Apakah ini sebuah berkah atau bencana bagi masyarakat di bumi Etam tersebut.

Hasil penelusuran www.jurnal balikpapan.com di wilayah Kukar, ada beberapa titik pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis tambang terhadap lahan pertanian masyarakat di Kukar saat ini. Contoh kecil, pelanggaran yang di lakukan PT Trias selaku pemilik izin KP dan PT Mahardika Novitasari dan PT Cakrawala selaku Sub Kontraktor itu. Ketiga perusahaan itu kini tengah menggerogoti serta memporak porandakan lahan pertanian warga sekitar diKabupaten Kukar.

Sejatinya, tidaklah berlebihan jika disebut kukar yang berangan-angan untuk menjadi petani karet dan peternak ikan yang sukses di desanya terkadang harus rusak akibat genangan air limbah tambang batu-bara.

salah satu warga Kukar, Kurni, yang memiliki Lahan seluas 3,3 ha milik tadinya tumbuh subur dengan hijaunya dedaunan tanaman keret, buah-buahan, dan liuk desirnya air kolam, kini berubah menjadi sebuah danau yang membelah lahannya, karena digenangi air limbah tambang batu bara PT Mahardika Novitasari dan PT. Cakrawala, dari lahan KP PT Trias yang beroperasi di sekeliling lahan Kurni. “Memang kami pernah dapat ganti rugi yang katanya untuk ganti rugi harga benih ikan dan biaya pembangunan tambak itu, namun ganti rugi yang diberikan perusahaan (PT Mahardika Novitasari) tidak sesuai seperti yang kami harapkan.

Mereka semaunya melakukan pembayaran, semat-mata berdasarkan kwitansi yang kami miliki ketika melakukan pembelian benih ikan dan upah orang membuat atau kolam berapa waktu lalu,” ujarnya. Pihak perusahaan tidak mempertimbangkan kerugian jangka panjang yang dialami Kurni, karena tidak dapat lagi bercocok tanam di atas lahan seluas 3,3 tersebut. “Baru-baru ini kami coba mengajukan lagi permohonan ganti rugi tanam tumbuh yang semakin hari semakin banyak terendam air.

Audit Izin KP Secara terpisah Budi N, Ketua LSM Kaltim Integritas Kutai berpendapat bahwa dengan maraknya pelanggaran sebagai ulah pelaku bisnis tambang batu-bara selama ini, maka izin KP di Kukar perlu diaudit kembali oleh pemerintah Pusat (Jakarta). “Saya menilai masih banyak perusahaan tambang di Kukar yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, yakni terkait pasal yang mengatur penggunaan lahan terbuka bebas rumput dalam area konsensi yang selama ini dijadikan sebagai pusat produksi perusahaan-perusahaan tambang batu-bara.

Untuk itu, pemerintah pusat diminta agar segera mengaudit,” katanyaBahkan, kata Budi, dilakukan dialog interaktif Bupati, DPRD, Tokoh Masyarakat dan, LSM, melalui media ektronik.

“Saat ini pemerintah pusat harus segera mengaudit pelaku binis tambang yang di Kukar, terlebih PT Trias, PT. Mahardika Novitasari dan PT Cakrawala. Apakah dia akan dikategorikan telah melanggar HAM atau melanggar lingkungan, karena itu hanya bisa diketahui setelah dilakukan audit, maka perlu diketahui bahwa pengertian audit itu luas sekali. Jadi, bukan bank saja yang harus diaudit,” urai Budi panjang lebar.Di singgung tentang perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU Minerba, Budi mengatakan bahwa hal itu hanya bisa diketahui apabila pelaku bisnis tambang yang ada di Kukar sudah menjalani audit, termasuk indikasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Sebab, ujar Budi meyakinkan, yang dilawan ini ‘buaya’ dan tidak bisa dikatakan sesuatu begitu saja tanpa mengetahui terlebih dahulu hasil audit. “Indikator pelanggaran bisa saja dilaporkan ke Kementerian Pertambangan dan Energy RI di Jakarta, jika fakta–fakta lapangan dan bukti pendukung lainnya sudah kita kumpulkan. Oleh sebab itu, kita juga berharap kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kukar,” pungkas Budi.(andy fathir)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website