KPK: Kasus Suap Terkait Lahan 2.754 Ha, Bupati Bogor Terima Rp 4,5 M untuk Proyek Konversi Hutan


Ilustrasi

JAKARTA.JB- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Bogor Rachmat Yasin diduga menerima suap dari PT Bukit Jonggol Asri yang berkeinginan untuk mendapatkan rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor seluas 2.754 hektare.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini."Jadi ada pihak lain yang diduga terlibat. Tapi tergantung proses pemeriksaan selanjutnya. Penting dilakukan karena kami ingin mengusut tuntas," kata Bambang.

"Dengan uang suap Rp1,5 miliar, dia (PT Bukit Jonggol Asri) minta rekomendasi luas kawasan hutan 2.754 hektar. Dahsyat sekali kezalimannya," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Kamis (8/5).

Bambang menjelaskan tanah tersebut akan digunakan oleh PT Bukit Jonggol Jaya untuk suatu proyek tertentu. Bambang belum bisa mengungkap proyek yang akan dikerjakan perusahaan tersebut."PT BJA punya kaitan dengan pengembang," kata Bambang.

Dari pihak pemberi, KPK menjadikan FX Yohan Yap, Wakil dari PT Bukit Jonggol Asri sebagai tersangka.

Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan uang tersebut diberikan kepada Rachmat secara bertahap.

"Dalam operasi tangkap tangan ditemukan uang Rp1,5 miliar. Namun sebelumnya sudah dilakukan pemberian uang kepada tersangka RY. Pemberian pertama Rp1 miliar dan kedua Rp2 miliar," kata Abraham di kantor KPK, Kamis (8/5).

Abraham menjelaskan informasi adanya pemberian uang sebelum operasi tangkap tangan didapatkan dari hasil pemeriksaan saksi dan pendalaman.Soal pemberi suap, dipastikan Abraham berasal dari perusahaan yang sama."Pihak pemberinya sama," kata Abraham.

Hari ini, KPK menetapkan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap berkaitan dengan pemberian rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor.

Rachmat disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 atau pasal 11 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Bersama Rachmat, KPK juga menjadikan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin sebagai tersangka. Kepada Zairin, KPK menyangkakan adanya pelanggaran terhadap pasal 12 a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Adapun dari pihak pemberi, KPK menjadikan FX Yohan Yap, Wakil dari PT Bukit Jonggol Asri. KPK menyangkakan Yohan dengan pasal 5 ayat 1 a atau b atau pasal 13 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai tertangkap tangan tengah melakukan transaksi suap pada Rabu (7/5). Para tersangka dibawa ke KPK dan dilakukan pemeriksaan secara intensif. Sore tadi, penyidik KPK melakukan gelar perkara memaparkan hasil tangkap tangan. Dari situ disimpulkan bahwa sudah ada dua bukti yang cukup untuk menetapkan ketiga orang tersebut sebagai tersangka.(AF)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website