Pemkot Bungkam Terkait Proyek PT Agung Podomoro


Bangunan Jembatan Agung Podomoro

BALIKPAPAN.JB- Pemerintah Kota Balikpapan, seolah-olah bungkam dan tidak pernah mengeluarkan satu stetmen terkat dugaan pelanggaran PERDA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ). Dimana sebelumnya sejumlah aktivis di Kota Balikpapan mempertanyakan Perda tersebut yang diduga sarat dengan kontroversial.

LIRA, melalui Wakil Walikotanya, Efendy mengatakan, seharusnya pemkot menerimah ivestor untuk dapat meningkat pendapatan akan tetapi, masih banyak yang seharusnya disesuaikan dengan kondisi Kota Balikpapan yang ada, jangan karena dia ( PT.PODOMORO.Red ) adalah perusahaan besar sehingga dengan muda diberikan satu kemudahan untuk dapat memberikan kemudahan bagi investor yang akan menanamkan sahamnya di Kota Balikpapan ini, ujarnya kepada jurnal balikapapan.com, Kamis (8/5).

Efendy menambahkan, seharusnya dalam hal ini Satpol PP dapat menjalankan fungsinya, dikarenakan tugas dan tupoksi Satpol PP adalah Penegagk perda. "Jangan hanya masyarakat kecil saja yang suka ditindak, sedangkan untuk perusahaan sekelas PT Agung Podomoro dibiarkan saja", tandasnya.

Sebelumnya diketahui, PT Agung Podomoro, melakukan pembangunan di atas bibir sungai Klandasar Ulu, dimana dalam Perda Nomor 3 tahun 2012, pada pasal ke 16, ayat 6 berbunyi, Setiap bangunan langsung atau tidak langsung dilarang dibangun diatas sungai/ selokan/ parit/ lahan kritis/ hutan kota dan kawasan konservasi lainnya kecuali memliki ijin walikota.

Dengan adanya kata pengecualian, kuat dugaan Perda tersebut sarat kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN ). Dimana sudah jelas-jelas dilarang dibangun, tapi dibolehkan asalkan memliki ijin walikota.(andy fathir)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website