Kunjungan Sisters in Islam ke Komnas Perempuan


Balikpapan.JB- Komnas Perempuan menerima kunjungan dari Sisters in Islam (20/06/2014). Sisters in Islam merupakan lembaga dari Malaysia yang selama ini giat mempromosikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip Islam mengenai keadilan, kebebasan dan kesetaraan. Mereka yang diundang oleh Sister in Islam hadir ke Komnas Perempuan adalah ulama, jurnalis, peneliti, aktivis dan akademisi. Kehadiran mereka disambut oleh Andy Yentriyani (Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat) dan Yuniyanti Chuzaifah (Ketua Komnas Perempuan). Diskusi berlangsung dengan hangat terutama mengenai perkembangan pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Perempuan di kedua negara.  Selepas pemaparan mengenai sejarah kelahiran Komnas Perempuan maka diskusi mengalir kepada beberapa topik yang terkait dengan kondisi di Indonesia, baik mengenai Undang-Undang Perkawinan, UU PKDRT dan sebagainya. Terkait dengan Undang-Undang Perkawinan yang selama ini selalu dikaitkan dengan aktivitas poligami, maka Andy Yentriyanti mengatakan,”Di dalam hukum kriminal kami juga menyatakan ada yang namanya kejahatan perkawinan. Di Indonesia ini kaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan kami. Asas perkawinan adalah monogami tapi orang-orang dengan agama tertentu membolehkan praktik beristri lebih dari satu boleh mempraktikannya namun dengan syarat dan prosedur yang benar. Dengan tujuan untuk melindungi kaum yang lemah yaitu perempuan itu sendiri.” Alasan seorang dapat melakukan praktik poligami, seperti istri sudah tidak dapat melahirkan kembali dan sebagainya, meskipun untuk beberapa alasan seperti yang terdapat di Undang-Undang Perkawinan, Komnas Perempuan sendiri masih terus mendiskusikannya.  Namun yang perlu digarisbawahi juga bahwa prosedur-prosedur untuk menikah lagi tersebut harus mendapat ijin dari istri sebelumnya dan ijinnya tidak boleh secara lisan melainkan tertulis dan disahkan pengadilan. Bilamana hal tersebut diabaikan maka pelakunya akan dikenai sebagai pelaku Kejahatan Perkawinan.  Dalam pertemuan ini banyak hal yang dibincangkan terutama untuk mempelajari beragam penanganan kasus dan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual. Diantaranya kasus kekerasan seksual yang dilakukan pejabat publik, pernikahan dini, termasuk kasus-kasus kekerasan yang mengatasnamakan moralitas agama dan keyakinan, dan sebagainya. Untuk kasus pernikahan dini Komnas Perempuan juga mengupayakan agar usia pernikahan bagi perempuan bukan lagi 16 tahun melainkan 18 tahun.  Kasus lain yang menarik bagi teman-teman Sisters in Islam adalah mengenai desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang banyak ditengarai dengan perda-perda yang diskriminitif terhadap perempuan. Salah satu kasus yang dibahas mengenai hubungan pusat dan daerah adalah Kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelpia, yang mana putusan dari pemerintah pusat ternyata dapat “dibatalkan” oleh putusan pemerintah daerah.  Sebelum forum diskusi berakhir, Yuniyanti Chuzaifah menitipkan pesan mengenai kasus perempuan migran Indonesia,”Mengadvokasi isu migran cukuplah sulit karena melindungi perempuan yang berada di luar jangkauan kita. Untuk itu, Komnas Perempuan pernah bekerjasama dengan Arab Saudi dan lainnya. Saya berharap dengan teman-teman Sisters in Islam dari yang hadir ini berasal dari ulama, CSO, akademisi untuk bersama-bersama melihat persoalan bersama ini tidak hanya karena sebagai warga negara melainkan persoalan humanity. Sehingga bagaimana kita bisa memulai bersama sebuah perlindungan community based protection kepada perempuan migran.” Kerjasama yang melampaui batas-batas negara melainkan berdasarkan sisters in solidarity *). (Divisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website