LSM LIRA Desak Walikota Balikpapan Hentikan Penggusuran PKL

Ket Foto : LSM LIRA Balikpapan, Efendy Bachtiar,S.Sos
BALIKPAPAN.JB,- Wakil Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Balikpapan, Efendy Bahctiar,S.Sos Menyoroti Pemerintah Kota Balikpapan yang dinilai diskriminatif terhadap PKL dengan tidak memberikan izin melakukan aktifitas ekonomi di lokasi yang diinginkan pedagang, dan di sisi lain Pemerintah kota balikpapan memberikan izin untuk untuk para investor pengembang plaza atau mall untuk diberikan ruang."Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang mempidanakan PKL dengan UU Perda dinilai merupakan intimidasi dan teror bagi rakyat miskin yang ingin menyambung hidup.

Penggusuran atau larangan terhadap para PKL berorientasi capital, hal tersebut terlihat dari mulusnya modal besar masuk sedangkan pelaku usaha bermodal kecil dihancurkan.Maka itu, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Balikpapan mendesak walikota balikpapan  untuk segera menghentikan segala bentuk penggusuran yang dilakukan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya para PKL yang berjualan disepanjang lapangan merdeka dan sekitarnya.ujarnya kepada jurnal balikpapan.com, sabtu (15/6).

Efendy bactiar, Menambahkan, bahwa Berdasarkan kajian di atas, kami menilai Pemerintah Kota Balikpapan telah melanggar hak konstitusional warga PKL sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 45 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”, Pasal 38 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

Dimana Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainya” dan Pasal 13 UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menyatakan “Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk: menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima , serta lokasi lainnya. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.”ungkapnya.

Ditambahkan, Dengan adanya beberapa ketentuan di atas, pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun di dalam Perda kota balikpapan tentang Ketertiban Umum terdapat pelarangan pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki lima.

Jika mengikuti paradigma berpikir legalisme, maka sebetulnya ada kecacatan dalam proses penalaran hukum yang dilakukan oleh Pemkot Pekanbaru yang mengklaim bahwa para PKL telah melakukan pelanggaran hukum dengan hanya berpijak pada UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diketahui di atas.tambahnya.

Pemkot Balikpapan tampaknya lupa bahwa salah satu teori kebenaran yang dipakai dalam ilmu hukum selain teori kebenaran pragmatis adalah teori kebenaran koherensi. Artinya tidak hanya dapat dilihat dari satu kasus atau sedikit sudut pandang perundang-undangan saja, melainkan harus secara menyeluruh meliputi semua perundang-undangan yang terkait baik secara horizontal (sesama UU) maupun secara vertikal (UU dengan UUD). Realitas PKL jika ditinjau dari UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mungkin akan diterjemahkan sebagai suatu pelanggaran hukum. Tetapi jika merujuk pada UUD 1945 sebagai hukum dasar Indonesia, maka realitas PKL juga terkait dengan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dimana negara dalam hal ini pemerintahlah yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan atas constitutional rights ini yang oleh karenanya bersifat mutlak harus dipenuhi.tandasnya.(andy fathir)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website