Terkait korupsi Pembangunan Sirkuit Lamuru, Kejagung Kembali Memeriksa Penajab BPN


Ket Foto : Ilustrasi



BALIKPAPAN.JB - Proyek Pembagunan Sirkuit pembebasan lahan sirkuit yang terletak di RT 22 Lamaru, terus didalami pihak kejaksaan Agung.Dimana pembebasan lahan terjadi pada tahun 2008 lalu. Sebelumnya Beberapa pejabat telah turut dipanggil untuk dimintai keterangan. Dimana Diantaranya Pejabat Pemkot Balikpapan yang dimintai keterangan salah satunya Kepala Dinas PU Balikpapan Ir Tara Alaronte. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Balikpapan Yohanes Gerson Lakburlawal SH saat itu mengatakan, ada juga pejabat Balikpapan yang pemeriksaan dilakukan di kantor Kejagung di Jakarta.

Hingga saat ini penyelidikan dugaan mark up atau penggelembungan harga pembelian lahan yang digunakan untuk pembanguna sirkuit Lamaru di Balikpapan Timur oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sejak Februari 2014 lalu, saat ini masih terus bergulir. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara (Kanwil BPN) Provinsi Kalimantan Timur, Made Ngurah Pariatna mengatakan, informasi yang diterimanya sudah beberapa pejabat BPN Balikpapan diperiksa oleh Kejagung.

“Yang diperiksa itu panitia pengadaan tanah, salah satunya Kepala Kantor BPN Balikpapan juga diperiksa dalam proses pengadaan tanah tersebut,” terang Made kepada wartawan usai melakukan penyerahan sertifikat kepada sejumlah warga Kaltim terkait program strategis pertanahan Kanwil BPN Provinsi Kaltim tahun 2014.

Penyelidikan yang dilakukan Kejagung ini terkait adanya ganti rugi terhadap tenah milik negara. Namun menurut Made, ini hanya masalah perebedaan pemahaman tekknis yang terjadi antara penegak hukum dan BPN. “Di sana ada masyarakat penggarap, yang bertempat tinggal lama di sana, secara formal memang tidak ada sertifikat. Tentunya teman-teman dari aparat melakukan penyelidikan, itu tanah negara yang garap kok diganti rugi. Itu masalah kesefisifikasi,” ungkapnya.

Berkaitan dengan pembuatan sertifikat tanah, Made menuturkan untuk proses pembuatan sertipikat akan melalui sejumlah proses seperti proses pengukuran luas tanah, pemeriksaan tanah serta pemeriksaan dokumen. “Saya kira ada prosesnya, kalo dokumennya lengkap dan berjalan dengan baik satu bulan sudah bisa selesai. Biasanya kendalanya di kelengkapan dokumen saja,” tandas Made

Dalam penyerahan sertifikat tanah yang dihadiri sekitar 50 warga dari sejumlah wilayah di Kaltim di Gedung Benua Patra. Mereka yang menerima sertifikat secara simbolos mengatakan, pengurusan saat ini lebih cepat dibanding pengurusan sebelumnya di BPN. [Af]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website