Hari Ini KPK Periksa Plt. Sekertaris Propinsi Abdul Latif dan Beberapa Pejabat PDAM Kota Makassar Sebagai Saksi, Terkait Korupsi PDAM

Ket Foto : Logo KPK
" Kasus Korupsi PDAM Berpotensi Seret Banyak Pihak "

MAKASSAR.JB,-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status hukum Ilham Arief Sirajuddin terkait kasus korupsi PDAM Kota Makasar, dengan menaikan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, dengan menyadang status baru Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS) sebagai Tersangka kasus korupsi.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Johan Budi, dimana Ilham yang seharusnya besok 8 Mei mengakhiri masa jabatanya sebagai Walikota dan ini merupakan hadiah pensiun Ilham dari KPK seperti Hadi Poernomo mantan Ketua BPK RI.

"Penyelidikan kerjasama kelola dan transfer PDAM Kota Makassar, KPK menetapkan Walikota Makassar (IAS) sebagai tersangka korupsi PDAM," ujar Jubir KPK Johan Budi di kantornya, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan beberapa hari lalu

Ilham dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain Ilham, KPK menetapkan Direktur PT Traya Tirta Makassar berinisial HW (Hengky Widjaja) dalam kasus yang sama. Hengky dijerat pasal yang sama dengan Ilham. Diduga, akibat perbuatan keduanya, negara mengalami kerugian sekitar Rp 38,1 miliar.

Sebelumnya, KPK pernah meminta keterangan Ilham dalam proses penyelidikan proyek PDAM. KPK menggelar penyelidikan terkait proyek ini sejak 2013. Lembaga antikorupsi itu telah meminta hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kondisi keuangan PDAM 2012.

Berdasarkan hasil audit BPK tersebut, ditemukan kerugian negara sekitar Rp 38 miliar dalam kerja sama antara PDAM dengan PT Traya Tirta Makassar. BPK juga menemukan adanya potensi kerugian negara dalam tiga kerja sama PDAM dengan pihak swasta lainnya."Juga ditemukan dua alat bukti untuk tersangka HW," kata Johan.

Selain itu, kerja sama antara PDAM Makassar dengan PT Baruga Asrinusa Development yang dinilai berpotensi mengurangi potensi pendapatan PDAM sebesar Rp 2,6 miliar, penyalahgunaan wewenang dan upaya memperkaya diri sendiri dan orang lain. Dia terancam hukuman 20 tahun penjara."Untuk tahun anggaran 2006-2012," kata Johan menambahkan.

Dimana tepat hari ini, Selasa (15/7) Komisi Pemberantasan Korupsi Kembali memeriksa sejumlah saksi diantaranyan Plt, Sekertaris Propinsi Abdul Latif yang diduga mengetahui  proyek PDAM, dimana Abdul Latif yang saat itu masih menjabat sebagai kepala dinas binar marga propinsi saat proyek PDAM dilaksanakan dipercaya menjabat sebagai ketua Badan Pengawas PDAM,selain Abdul Latif, KPK juga mengambil keterangan Tim TPK Instalasi pengolahan air PDAM makassar Hamzah Ahmad sebagai dirut PDAM kota makassar dan Asdar Ali selaku Direktur Keuangan PDAM kota makassar.

laporan : Fathir

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website