PEKERJAAN RUMAH UNTUK MENTERI BUMN YANG BARU : SELESAIKAN PERMASALAHAN OUTSOURCING DI BUMN

Senin, 27 Oktober 2014, Presiden dan Wakil Presiden melantik 34 (tiga puluh empat) Menteri untuk bersama-sama menjalankan tugas 5 (lima) tahun ke depan untuk Bangsa dan Negara Indonesia. Besar harapan kami kepada para Menteri yang terpilih dapat memberikan perubahan dan perbaikan atas sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan pada periode pemerintahan yang lalu.

Gerakan Bersama Pekerja/Buruh BUMN (GEBER BUMN) merupakan gerakan buruh/pekerja BUMN yang berbasis pada data, pemikiran serta kesadaran kolektif guna menghadapi permasalahan- permasalahan  (khususnya)  Ketenagakerjaan yang terjadi  di perusahaan BUMN, Atas dilantiknya Menteri Negara BUMN yang baru, Ibu Rini M. Soemarno, GEBERBUMN mengingatkan, ada kasus ketenagakerjaan soal Outsourcing  BUMN di Perusahaan-perusahaan BUMN. Dan GEBERBUMN mendesak untuk segera dibukanya dialog yang solutif ke arah penyelesaian kasus dimaksud.

Bahwa perlu diketahui, sudah kurang lebih satu setengah tahun ini, GEBER BUMN bersama dengan LBH Jakarta, mengadvokasi kasus pelanggaran aturan ketenagakerjaan tersebut. Ada 3 (tiga) temuan yang perlu jadi perhatian untuk diselesaikan, yaitu : (1) Pelanggaran Sistem Kerja Outsourcing, (2) Pengabaian dan pelanggaran  hak normatif pekerja dan (3) Pemberangusan Serikat Pekerja.

Faktanya, bahwa hingga kini sistem kerja outsourcing di perusahaan BUMN belum dihapus, pekerja outsourcing di perusahaan BUMN belum diangkat menjadi pekerja tetap di perusahaan BUMN, dan pekerja yang di PHK secara sepihak belum dipekerjakan kembali serta hak-hak normatif mereka tidak dibayarkan.

Ais selaku koordinator GEBER BUMN mengatakan bahwa penyelesaian permasalahan ini secara berlarut-larut dikarenakan karena ketidakpatuhan dan keengganan Menteri Negara BUMN dahulu (Dahlan Iskan) dan Direksi-Direksi BUMN untuk bersungguh-sungguh dan serius menyelesaikan permasalahanoutsourcing dan mengangkat pekerja outsourcing di BUMN menjadi pekerja tetap BUMN. Bahwa penuntasan permasalahan outsourcing dan penghapusanoutsourcing di BUMN ini harus segera diselesaikan dengnan formula dasar beracuan pada Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI 22 Oktober 2013, hasil kesepakatan pada rapat-rapat kerja, RDP atau RDPU Komisi IX DPR RI dengan pemerintah (Kemenakertrans, Kementerian BUMN, Direksi-Direksi BUMN) serta Nota hukum pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan baik di daerah maupun di pusat”, tambahnya.

Wirdan Fauzi, Pengacara Publik LBH Jakarta menambahkan, bahwa pelanggaran sistem kerja outsourcing di BUMN ini telah melanggar Pasal 59 Jo. Pasal 65 dan Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, pekerja outsourcing BUMN harus diangkat menjadi pekerja tetap BUMN tanpa seleksi atau serta merta sebagaimana Frase “Demi Hukum” Pasal 59 (7), Pasal 65 (8) dan Pasal 66 (4) UU Ketenagakerjaan”, tambahnya.

Terakhir, GEBER BUMN mendesak kepada Menteri Negara BUMN yang baru untuk SEGERA:

1.      Mengangkat pekerja outsourcing Perusahaan BUMN menjadi pekerja tetap Perusahaan BUMN tanpa syarat;

2.      Mendesak Penghapusan Sistem Outsourcing di Perusahaan-Perusahaan BUMN;

3.      Mempekerjakan kembali, buruh-buruh outsourcing BUMN yang di PHK sepihak serta membayarkan hak-hak normatif.(GEBER BUMN)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website