Pernyataan Sikap: Terkait Praktik Tes Keperawanan di Kepolisian (dan TNI) Hentikan Praktik Tes Keperawanan

Tunaikan Tanggungjawab Negara atas Pemenuhan Hak Bebas dari Diskriminasi dan Kekerasan, Jakarta, 21 November 2014.


Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan bahwa praktik tes keperawanan (pemeriksaan kondisi selaput dara) masih berlangsung di institusi kepolisian sebagai bagian dari tes kesehatan calon anggota polwan. Tes keperawanan merupakan tindak serangan seksual yang merendahkan derajat manusia dan diskriminatif terhadap perempuan. Komnas Perempuan, karenanya, menyerukan agar KAPOLRI segera mengeluarkan kebijakan tertulis untuk memastikan tidak ada toleransi terhadap praktik tes keperawanan. Kebijakan ini juga perlu diambil oleh berbagai institusi lainnya, termasuk Tentara Nasional Indonesia,  jika masih melangsungkan praktik serupa.


Ilustrasi

Meski hasil tes tidak mempengaruhi dapat tidaknya seseorang lolos sebagai calon anggota polisi wanita (polwan), praktik ini diskriminatif karena dilatari oleh prasangka berbasis gender yang merendahkan perempuan. Tes keperawanan adalah tindakan memeriksa kondisi selaput dara yang kerap direkatkan dengan asumsi pernah tidaknya seorang perempuan melakukan hubungan seksual. Tes ini tidak memiliki kemanfaatan medis untuk menentukan kondisi kesehatan seseorang, melainlan lebih lekat pada prasangka mengenai moralitas perempuan dan dapat menimbulkan trauma bagi yang mengalaminya. Tes serupa hampir tidak mungkin dilakukan terhadap laki-laki, baik karena anatomi tubuhnya maupun karena secara sosiologis simbol kesucian dibebankan kepada perempuan, bukan laki-laki. Kondisi selaput dara dengan gampang dijadikan pembeda antara “perempuan baik-baik” dan “perempuan nakal”. Stigma “perempuan nakal” sangat kuat di tengah aparat dan masyarakat yang kurang memiliki pemahaman bahwa ketidakutuhan selaput dara bukan saja akibat hubungan seksual.

Stigma ini semakin kuat terutama di kalangan yang kurang memiliki kepekaan dan empati kepada perempuan korban perkosaan dan eksploitasi seksual. Budaya menghakimi moralitas dan perempuan korban kekerasan seksual dalam konteks ini mengemuka dalam perbedaan pernyataan di tubuh kepolisian ketika dihadapkan dengan pertanyaan tentang tes keperawanan.

Komnas Perempuan juga mengecam sikap pejabat publik yang justru mendukung praktik diskriminatif, termasuk dalam tes keperawanan. Komnas Perempuan berpendapat bahwa membiarkan praktik diskriminatif serupa tes keperawanan berarti mengingkari jaminan Konstitusi pada hak warga negara, utamanya Pasal 28I Ayat 2 untuk hak bebas dari diskriminasi dan Pasal 28G Ayat 1 tentang hak atas perlindungan diri, harkat dan martabat, dan Pasal 27 Ayat 1 tentang hak kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Sebab budaya penghakiman moralitas dapat memutus akses pekerjaan bagi perempuan korban kekerasan seksual, tes ini juga berpotensi melanggar Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28D Ayat 2 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Untuk mendukung upaya penyikapan tertulis Kapolri, Komnas Perempuan bersedia untuk berkoordinasi lebih lanjut. Berkaitan dengan ini, Komnas Perempuan juga mendorong (a) Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan memastikan penyikapan lintas institusi untuk mendukung upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan terkait dengan praktik tes keperawanan; (b) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan koordinasi untuk memastikan petugas medis dan pejabat publik tidak mendukung atau bahkan terlibat dalam praktik diskriminatif ini; (c) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan untuk memastikan integrasi pemahaman keadilan gender dalam kurikulum pendidikan nasional; (e) Partai Politik melakukan pendidikan hak konstitusional kepada anggotanya, utamanya yang terpilih sebagai anggota parlemen di tingkat nasional maupun internasional, dan (e) Badan Kehormatan DPR RI mengintegrasikan komitmen penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam elemen pengawasan anggota legislatif.(Komnas Perempuan)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website