Komnas Perempuan Peringati, 17 Tahun Tragedi Mei ’98 dan Peresmian Prasasti Mei ’98

Sebuah sejarah tak terlupakan, 17 tahun lalu patut kita renungkan. Komnas Perempuan sebagai lembaga pembela hak asasi tidak melupakan kejadian tersebut yakni, Peringatan 17 Tahun Tragedi Mei ’98 dan Peresmian Prasasti Mei ’98 di Makam Massal Korban Tragedi Mei ’98 TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, 13 Mei 2015.

Azriana Ketua Komnas Perempuan (poto: dok)
JAKARTA. JB News-Ketua Komnas Perempuan Azriana dalam sambutannya,  untuk mengenang peristiwa pahit 17 tahun silam, yang telah menorehkan tinta kelam. Dalam perjalanan kita berbangsa. Mereka yang telah tewas atau menjadi korban kekerasan.
Dalam Tragedi Mei tahun 1998, terus mengingatkan kita bahwa reformasi Indonesia dibangun. Dengan tidak mudah, dan hingga saat ini belum ada pertanggungjawaban hukum dari pihakpihak. Seharusnya bertanggungjawab atas tragedi tersebut.

Peringatan tersebut mengambil tema “Rawat Ingatan, Penuhi Hak Korban, dan Jangan Berulang” yang dipilih Komnas Perempuan untuk Peringatan Tragedi Mei ‘98 tahun ini, dimaksudkan untuk memberi makna pada apa yang telah diupayakan selama 17 tahun dan apa yang masih perlu diperjuangkan kedepan.

Sebagai lembaga HAM yang lahir dari Tragedi Mei ‘98 Komnas Perempuan terus berupaya mendorong pertanggungjawaban Negara terhadap penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi dalam Tragedi Mei ‘98, khususnya kekerasan seksual.

Hingga sat ini, tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 98 memverifikasi adanya 85 perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998, dengan rincian 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan/penganiayaan seksual dan 9 orang korban pelecehan seksual. TGPF Mei 1998 mengidentifikasikan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual adalah berasal dari etnis Tiongoa, dan sebagian besar kasus perkosaan dilakukan secara berkelompok (gang rape).

Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan, sampai hari ini, tidak sedikit yang masih menyangkal adanya kekerasan seksual dalam Tragedi Mei ‘98. Penyangkalan ini didasari oleh tidak adanya korban yang muncul bersaksi di publik. Tidak banyak yang memahami korban butuh kondisi yang kondusif untuk bias memberi kesaksian tentang peristiwa pahit yang dialaminya. Terus mendesak agar korban bersaksi di tengah ketiadaan sistem hukum yang tidak mengenali pengalaman kekerasan yang dialami korban, hanya akan membuat posisi korban semakin tersudut dan proses pemulihan bagi dirinya akan semakin sulit dilalukan.

“Melalui publikasi Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), Laporan Pelapor Khusus
PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan Seksual Mei ‘98 dan Napak Reformasi, Komnas Perempuan berupaya untuk merawat ingatan publik tentang kebenaran yang telah disampaikan korban,” ungkapnya.

Bersama sejumlah Organisasi Pendamping Korban, Komnas Perempuan berupaya untuk terus menciptakan ruang bagi korban untuk mengungkapkan kebenaran. Bersama dengan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komnas Perempuan menggagas memorialisasi bagi korban Tragedi Mei ‘98, yang salah satunya adalah Monumen Prasasti Mei ‘98. Untuk ke depanmasih perlu diupayakan untuk memasukkan Situs Mei ‘98 dalam Peta Wisata DKI Jakartadan mengintegrasikan materi Mei ‘98 dalam Mata Pelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Atas.

Seluruh upaya ini bertujuan untuk mendukung proses pemulihan korban, mengingatkan
negara tentang penyelesaian kasus Tragedi ‘98 yang belum diselesaikan, dan mencegah
tragedi yang sama berulang.

Mengakhiri sambutan ini, kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Gubernur,
Wakil Gubernur dan seluruh jajarannya) atas inisiatif berdialog dengan komunitas korban,
membuat sejumlah situs Mei ‘98 di Propinsi DKI, dan melakukan peletakan Batu Pertama
Prasasti Mei ‘98 tahun 2014 lalu. Kehadiran pejabat tinggi daerah DKI Jakarta dalam Peringatan Mei ‘98 tahun ini, juga kami pandang sebagai bentuk institusionalisasi dukungan terhadap korban Tragedi Mei ’98.

Menurut Azriana, sebagai wujud dari keseriusan untuk menindaklanjuti komitmen yang telah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Tjahaja Purnama, tahun yang lalu. Kami berharap inisiatif dan sikap serupa juga akan diperlihatkan oleh Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia, yang masyarakatnya pernah terlanggar hak-hak asasinya sebagai manusia.(*)
editor: Ahmad Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website