Pemkot Bentuk Tim Ahli Lingkungan

BLH Berikan Teguran Kepada 40 Pengupas Lahan Lainnya


Tindak tegas pemkot kepada 42 pelaku aktivitas pengupasan lahan semakin digencar. Sebelumnya, Dua pengembang mengupas lahan seluas 45 hektare dilaporkan ke Tipiter Polda Kaltim, kini 40 pelaku perusak lingkungan tersebut diberikan sanksi agar segera melakukan penghijauan kembali.




BALIKPAPAN-Aktivitas pengupasan lahan yang dilaporkan oleh pemkot beberapa pekan lalu kepada Tipiter Polda telah memasuki babak baru. Seperti diketahui, 152 hektare pengupasan lahan dengan 42 aktivitas tak berizin. Bahkan 2 aktivitas dipastikan memasuki kawasan HLSM.

Dari hasil inventaris lahan tersebut, pemkot telah memberikan teguran keras kepada 40 pengupasan lahan lainnya. Hal ini dikatakan kepala BLH Balikpapan, Suryanto. Ia mengatakan telah memberikan surat teguran kepada 40 pengupas lahan minggu lalu. Dan memberi batas waktu selama 3 bulan untuk melakukan revitalisasi.

"Kami telah berikan surat peringatan kepada yang lainnya minggu lalu, tenggat waktunya paling lambat 3 bulan untuk mengembalikan seperti semula," Kata Suryanto kepada Jurnal Balikpapan, Rabu (13/5).

Menurutnya, sikap ini dirasa perlu agar menjadi pelajaran untuk tidak mengupas lahan tanpa memiliki izin terlebih dahulu. Terlebih, analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) tidak ada. Menambahkan, wali kota Rizal Effendi juga telah memberi instruksi agar BLH bersama SKPD terkait untuk membentuk tim ahli. Tim ahli ini nantinya bertugas untuk melakukan pembinaan serta pengawasan pelaku aktivitas pengupasan lahan.

"Pak wali tadi juga telah menginstruksikan untuk segera dibentuk tim ahli. Mungkin dalam waktu dekat akan dirapatkan," terangnya.

Mengenai pengupasan yang terjadi di Hutan Lindung Sungai Manggar (HLSM), pihaknya mengakui memang terdapat sejumlah warga yang memiliki lahan didalamnya. Pembelaan yang dilakukan oleh CV Nur Kumala Jaya dan CV Golden City, untuk melakukan tukar guling masih dipelajari lebih lanjut. Pasalnya pak wali telah memberikan instruksi agar tidak terjadi lagi transaksi disana. Walau begitu, apabila dari sisi administrasi, terbukti memiliki lahan di HLSM, pemerintah wajib untuk melakukan pembebasan.

"Memang dahulu banyak warga yang melalukan transmigrasi disana, tapi untuk pembebasan kami juga tidak berani jika legalitasnya tidak jelas," pungkasnya. (*/SW/RA)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website