Kemenag Siapkan RUU Perlindungan Umat Beragama, Apakah Perlu?

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi salah satunya yaitu perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan.

Isromiyah Akivis MHTI
Sehubungan dengan fungsi tersebut, salah satu prioritas Kementerian Agama pada awal pemerintahan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah penyiapan rancangan undang-undang (RUU) perlindungan umat beragama.
"Undang-undang ini perlu disusun untuk melindungi seluruh umat beragama. Meskipun landasan hukum perlindungan umat bergama telah tercakup di dalam pasal 28 dan 29 UUD 1945, belum ada undang-undang yang bersifat organik mengenai hal itu," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dalam salah satu acara. Ia mengatakan, dalam kenyataan kasus-kasus intoleransi keagamaan dan pelanggaran kebebasan beragama kerap terjadi secara sporadis.

Karena itu, undang-undang tersebut dirancang dengan fokus pada perlindungan dan kebebasan bagi kelompok keagamaan.
 

Pada Kenyataannya  Lukman Hakim Syaifuddin sejak mendapat amanah pada Juni 2014 sebagai Menteri Agama telah menyulut  kontroversi terkait dengan kebijakan yang diambil di bidang keagamaan dan mengundang protes dari masyarakat khususnya umat Islam.

 "Pertama, kecenderungan terhadap agama Baha'i sebagai agama resmi di Indonesia," ungkap Wakil Ketua Umum DPP PPP Fernita Darwis dalam salah satu jumpa pers. Soal kontroversi agama Baha'i ini berawal dari kicauan Lukman di akun Twitter-nya @lukmansaifuddin. Dalam cuitannya, Lukman menjelaskan Baha'i termasuk agama yang dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Setelah menuai pro kontra, Lukman membantah kicauannya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah  mengakui Baha'i sebagai agama resmi di Indonesia. Kedua, menyoroti keputusan Kementerian Agama memfasilitasi kegiatan Ormas Syiah Ahlul Bait Indonesia (ABI) di kantor Kemenag RI. Ketiga, usulan Menteri Lukman soal pembacaan Al-Qur'an dengan menggunakan langgam Jawa dalam acara Isra' Mi'raj di Istana Negara. "Ide tersebut dipandang tidak tepat sehingga menimbulkan kecaman umat Islam dari seluruh penjuru negara," ungkap Fernita.

Terbaru, Menag Lukman lewat kicauannya menyatakan bahwa umat Islam yang berpuasa harus menghormati orang lain yang tidak berpuasa. 

"Dari konteks pembicaraan Saudara LHS (Lukman Hakim Saifuddin) bisa dipahami oleh khalayak umum bahwa seakan-akan orang yang berpuasa adalah suatu yang tidak lazim sehingga harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Pernyataan ini jelas menyakiti umat Islam," tegasnya.

Maka, apakah dengan membuat rancangan Undang undang perlindungan agama, akan memberi harapan  Menteri Agama tidak akan mengambil keputusan kontroversial dikemudian hari?

"UU ini sesungguhnya ingin menawarkan sebuah terobosan yang yang mudah-mudahan nanti senafas dengan aspirasi kita bersama," kata Lukman Hakim Saifuddin.
 
"Karena itu dalam kesempatan ini kami mengundang semua pihak untuk turut berkontribusi bagi tersusunnya regulasi yang keadilan dan bersifat mengayomi segenap umat beragama dan melindungi agama dan umat beragama baik yang disebut media sebagai minoritas maupun mayoritas," ujarnya.

Sebelumnya Lukman Hakim Saifuddin pernah mengatakan ada lima isu penting di bidang agama yang saat ini jadi perhatian pemerintah. Isu-isu ini penting karena menyangkut kelangsungan hajat hidup orang banyak.

"Pertama tentang posisi penganut agama di luar agama yang diakui pemerintah," paparnya.

Para penganut agama selain Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu, berharap keyakinan mereka juga bisa disebutkan di dalam kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, buku nikah, dan lain-lain dokumen yang mencantumkan kolom agama. Lebih jauh, mereka juga ingin praktik-praktik ritualnya mendapat tempat sewajarnya di tengah masyarakat.

Isu berikutnya adalah pendirian rumah ibadah dan tempat ibadah. Menurut Menteri, sampai hari ini pendirian tempat ibadah selalu memiliki potensi konflik, baik di kalangan para pengikut sesama agama maupun antarumat beragama.

Hingga tahun 1980-an misalnya, masyarakat yang berbeda afiliasi organisasi keagamaan saja bisa berujung pada pembangunan tempat ibadah yang berbeda walaupun mereka tinggal di lingkungan yang sama. Contoh mushalah Muhammadiyah atau langgar NU, hingga masjid Ahmadiyah.

Menteri juga melihat banyaknya muncul gerakan keagamaan baru, yang semakin lama semakin menunjukkan grafik peningkatan seiring dengan semakin terbukanya masyarakat karena informasi global. "Keempat itu kekerasan antar umat beragama, terutama terhadap kelompok minoritas," ujarnya.

Ia juga menambahkan, sebutan mayoritas dan minoritas tidak hanya berdasar wilayah geografis tertentu, tetapi bisa hingga dalam ruang lingkup organisasi atau kelompok tertentu. Seseorang yang bekerja pada sebuah perusahaan yang pemiliknya atau mayoritas karyawan lainnya beragama berbeda, juga bisa rawan mendapatkan perlakuan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis.

Hal kelima, menurut Menteri, adalah penafsiran keagamaan yang sempit yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir berbeda. Penafsiran sempit ini bisa mengancam toleransi, malah sampai pada aksi kekerasan, baik kepada antar umat beragama, maupun antara sesama penganut agama yang sama.

Menteri mencontohkan, bahwa ada kelompok yang memahami jihad sebagai perang terhadap musuh-musuh yang memiliki keyakinan berbeda atau yang mendukung musuh berkeyakinan berbeda itu. "Padahal, berperang di jalan Allah, hanya satu hal dari jihad. Setiap usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah adalah jihad," tegas Menteri.

Kemenag memberi peluang kepada kelompok masyarakat sipil, akademisi, praktisi lembaga keagamaan atau mungkin ormas-ormas yang memiliki konsen pada isu ini dapat menyampaikan pendapatnya ke Kementerian Agama.
"Silakan berbagai usulan, tulisan maupun lisan, disampaikan kepada kami demi kesempurnaan RUU tersebut," ujarnya.

Kesempurnaan yang bagaimana yang diharapkan untuk rancangan undang-undang perlindungan umat beragama, rancangan undang undang ini hanyalah buatan manusia, tetaplah akan ada cacat didalamnya dan akan mengalami perubahan seiring zaman menghendakinya.

Inilah hasil dari sistem demokrasi yang terus diterapkan dan dipertahankan. RUU ini salah satu obral janji yang menjadi konsekuensi dan ciri dari pelaksanaan sistem demokrasi. Seorang pemimpin Islam akan berkomitmen untuk menunaikan tanggung jawab politiknya yaitu mengurus urusan umat (ri’ayah syu’un al ummah),hanya akan terwujud dalam sistem Khilafah.

Dengan sistem khilafah seluruh warga negara baik muslim maupun non muslim berhak untuk mendapat perlindungan dari negara, baik itu jiwa, harta maupun kehormatannya. Apa yang dinikmati oleh warga muslim dinikmati pula oleh warga non muslim, keselamatan jiwa harta dan kehormatan warga negara non muslim dijamin sama dengan warga muslim. Maka ketentraman dalam melaksanakan ibadah dan upacara keagamaan tidak akan pernah terusik.

Ri’ayah adalah tutunan syariah, dengan itu maka kehidupan rakyat akan senantiasa mendapat limpahan berkah. Semua itu akan terwujud bila umat Islam melakukan langkah-langkah nyata meninggalkan sistem demokrasi dan menegakkan syariah Islam secara kaffah dalam sistem khilafah ’ala minhaj an-nubuwwah. walLah a’lam bi ashawb.
Penulis: Isromiyah (Akivis MHTI)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website