Masalah Gizi Buruk Balita NTT yang Terabaikan

Anak, adalah generasi masa depan suatu bangsa. Maka keberadaan seorang anak  harus benar benar diperhatikan dari segi pendidikan mental dan juga kesehatannya untuk siap menerima estafet tanggung jawab dari generasi sebelumnya. Indonesia adalah sebuah negara besar dikenal berpenduduk padat. Sudah pasti memiliki banyak generasi penerus yang tersebar di seluruh penjuru provinsi.
Isromiyah, aktivis MHTI

Dalam usaha untuk menciptakan generasi yang cemerlang tentunya negara harus memenuhi hak hak mereka, yaitu pendidikan yang baik,  kesehatan yang memadai, dan keamananan dalam menjalani masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Namun fakta berbicara sebaliknya. Berita mengejutkan terjadi di Nusa Tenggara Timur terkait dengan kesehatan balita disana. Dari 426.140 bayi di wilayah yang berbasis kepulauan  itu dilaporkan terdapat 21.134 balita mengalami gizi buruk selama peiode Januari hingga Mei 2015.

Jumlah yang mencengangkan untuk negara kepulauan yang kaya dan subur ini. Bagaimana  hal ini bisa terjadi? Disaat kita bisa memilih dan memanjakan anak-anak dengan berbagai makanan bergizi ternyata masih ada balita- balita lain di negeri ini yang mengalami gizi buruk, tidak satu atau dua, tapi ribuan. Bahkan dari 21.134 balita yang mengalami gizi buruk, 11 diantaranya meninggal dunia. Astagfirullah….

 Sekali  lagi pemerintah lalai dalam mensejahterakan rakyatnya. Kasus gizi buruk ternyata menyebar merata hampir diseluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur  dr Stefanus Brian Seran mengatakan, balita yang mengalami kekurangan gizi tersebut menyebar di Kabupaten Sikka sebanyak 5.174 balita, Timor Tengah Utara 4.236 balita, Timor Tengah Selatan 2.285 balita, Manggarai Barat 1.242 balita dan Kabupaten Belu 1.039 balita.

Kabupaten Sumba Tengah, Ngada, Nagekeo dan Kota Kupang mencatat angka di bawah 100 orang. Anggota DPRD NTT Kasintus Proklamasi Ebu Tho menilai pemerintah daerah tidak serius menangani masalah gizi buruk sehingga jumlahnya terus membengkak dari tahun ke tahun. Pemerintah telah mengalokasikan dana 2 miliar untuk menangani kasus gizi buruk tersebut.

“Rasanya kurang logis jika kasus gizi buruk masih terus mendera balita balita di NTT,” tambahnya.

Ketika masih kerja sama dengan GTZ Jerman dan AusAid Australia banyak anak NTT yang terbantu dari masalah kekurangan gizi, namun dalam lima tahun terakhir kondisi memburuk lagi. Dinas kesehatan dianggap tidak serius dalam menagani kasus ini.
 Okky Asokawati, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertanyakan keberadaan Presiden RI ketika kasus yang menimpa balita NTT mencuat.

“Kemana Presiden saat ini”, ujarnya dlm salah satu siaran persnya. Ia menambahkan, Indonesia menempati peringkat pertama kasus anak bawah lima tahun (balita) yang mengalami gejala  stunting atau berkurangnya tinggi badan di kawasan Asia Tenggara, dan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun, setidaknya sejak 2007 hingga 2013.

 Anggaran Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan juga menjadi sorotan. Dari total anggaran Rp 75 triliun Kemenkes, hanya 7 persen yang dialokasikan untuk pemenuhan gizi. Okky menilai persoalan gizi anak dan balita bukan hanya persoalan kesejahteraan semata, melainkan persoalan ketahanan negara. Sebab, ketahanan negara juga terletak pada kualitas hidup penduduknya.

"Jokowi sudah memiliki Nawacita, di mana salah satunya adalah membangun Indonesia dari yang paling luar atau bagian Timur. Tapi, tampaknya hal itu masih jauh api dari panggang," ujar Okky.
Atas kelalaian negara dalam mensejahterakan rakyat “kecil”nya sejumlah praktisi hukum berencana melakukan gugatan terhadap sejumlah pihak yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya bencana yang memprihatinkan ini.
“Sejumlah advokat NTT di Kupang dan Jakarta, akan mengajukan gugatan secara class action kepada Gubernur NTT dan Bupati, bahkan sampai kepada Presiden Jokowi, atas tidak adanya perbaikan dan perubahan terhadap kondisi gizi buruk di NTT,” kata koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus.
Menurut Selestinus, Gubernur NTT Frans Lebu  Raya bisa digugat dalam perbuatan melawan hukum karena selama 15 tahun dalam memimpin Provinsi NTT telah lalai mengatasi keadaan busung lapar atau gizi buruk yang menimpa ribuan atau puluhan ribu balita NTT selama 15 tahun. 
Gubernur NTT Frans Lebu Raya diduga menyelewengkan dana APBD yang setiap tahun dianggarkan  untuk bidang kesehatan dan keejahteraan rakyat. 
Selain itu, ada dana bantuan pemerintah pusat melalui dana bantuan sosial (Bansos) pemerintah provinsi NTT, penggunaannya diselewengkan sehingga masyarakat NTT di tiga Kabupaten yakni Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU) dan Sumba Barat Daya (SBD), mengalami kelaparan akut dan gizi buruk atau busung lapar. 

“Gubernur Frans Lebu Raya dan bupati-bupati, sepertinya tidak punya tanggung jawab moral, hukum dan sosial, bahkan tidak punya rasa malu kepada masyarakat dan dunia luar, atas makin besarnya angka jumlah korban gizi buruk dan busung lapar yang kian membengkak,” kata Selestinus. Menurutnya,  dana bansos yang berdasarkan LHP-BPK-RI-NTT, terdapat temuan penyimpangan secara spektakular yang diduga dilakukan oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya.
Karena itu momentum kelalaian pemerintah provinsi NTT mengatasi kondisi busung lapar dan gizi buruk balita di NTT, selain digugat secara perdata oleh sejumlah advokat TPDI dan Save NTT, juga akan meminta KPK mengusut dugaan korupsi Gubernur Frans Lebu Raya terkait dengan LHP-BPK RI-NTT,” kata Selestinus.
Dalam LHP-BPK RI-NTT tersebut kata Selestinus, jelas telah mengungkap bukti-bukti penyimpangan dan penyalahgunaan dana bansos NTT, yang tidak diperuntukan bagi rakyat miskin yang membutuhkan, tetapi oleh Gubernur NTT, digunakan untuk kepentingan lain di luar tujuan peruntukan dana bansos, termasuk ongkos-ongkos politik dan sebagainya. 

“Antara peristiwa busung lapar dan gizi buruk yang terus menerus dialami oleh balita NTT pada setiap tahun hingga sekarang, memiliki kaitan langsung dengan penggunaan dana bansos yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Gubernur Frans Lebu Raya dan bupati-bupati di NTT,” tegas Selestinus. 
Selestinus juga meminta KPK segera membuka penyidikan kasus dugaan korupsi dana bansos NTT sehingga dalam waktu dekat, TPDI dan SAVE NTT akan melengkapi bukti-bukti, sekaligus memperbaharui laporan dugaan korupsi dana bansos NTT, ke KPK sekaligus mendesak KPK mempercepat penyidik.
Astaghfirullah, kalaupun demikian yang terjadi sungguh zholim para penguasa terhadap rakyatnya. Dalam kekhilafahan kesehatan adalah salah satu hak umum umat   yang harus dipenuhi oleh penguasa, mereka yang sakit dan yang membutuhkan perawatan akan ditangani secara serius hingga benar benar sembuh dan sehat seperti sedia kala tanpa membayar sepeserpun. Kesehatan adalah hak setiap individu maka dana yang dibutuhkan untuk itu dipenuhi  oleh baitul mal yang dikelola oleh negara.
Kholifah sebagai pemimpin tunggal kekhilafan  juga tidak akan sembarangan memilih orang orang  yang mendampinginya karena mereka telah terbukti kesholihan dan  ketaatannya pada hukum hukum Islam, maka sangat tidak mungkin terjadi penyelewengan jabatan untuk memakai sejumlah dana guna memperkaya diri maupun untuk pencitraan karena mereka sudah dikenal sholeh dimata umat.
Kesehatan yang terjamin dan penguasa yang adil hanya akan bisa dipenuhi dalam tegaknya sistem Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Negara adalah pihak yang mengatur seluruh urusan rakyat, dan melaksanakan akifitasnya sesuai dengan perintah-perintah Allah  dan larangan-larangan-Nya. Inilah yang melahirkan ketenangan bagi setiap umat, muslim maupun non muslim.
Wallah a’lam bi ash-shawab.
Penulis: Isromiyah, aktivis MHTI



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website