Zainuddin: PPDB Online Nabrak Aturan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online, terus menuai persoalan hingga akhir pendaftaran. Beberapa pemerhati pendidikan di Balikpapan turut angkat bicara mengenai PPDB ini.

Zainuddin Ketua Asosiasi PKL & Kuliner Balikpapan
BALIKPAPAN.JB News-Ketua Asosiasi PKL Kota Balikpapan Zainuddin menegaskan, penerimaan peserta didik baru (PPDB) online 2015 disinyalir menabrak aturan pendidikan. Diantara aturanya, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Termasuk Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2010 tentang, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 82 diterangkan, keputusan calon peserta didik baru menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru dipimpin Satuan Kepala Pendidikan.

Sementara aturan tersebut tidak dilakukan Dinas Pendidikan Balikpapan. Saat ini keputusan hanya sepihak oleh Walikota Balikpapan, sehingga banyak masyarakat Balikpapan dirugikan. Hal inilah dinilai Walikota dan Dinas terkait disinyalir menabrak aturan.

Zainuddin menambahkan, demikian juga dengan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 tentang, Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar, Sekolah Pertama dan Sekolah Menengah. 

Setiap tahunnya, pemerintah harus membangun sarana prasarana sekolah untuk peningkatan pendidikan. Kemudian dilakukan satuan analisa yang dijalankan, sesuai dengan matriksnya setiap jenjang pendidikan. 

PPDB online juga ini, hanya menguntungkan pihak penyedia jasa, hanya bersifat bisnis to bisnis dikarenakan adanya pembayaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Balikpapan dengan pihak Telkom sebagai penyedia jaringan.

Pemkot Balikpapan juga dinilai melanggar UUD 1945  dan (Pancasila ) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang.

“Anggaran PPDB online menghabiskan Rp400 juta, sementara anggaran PPDB belum disetujui DPRD Balikpapan pihak sekolah juga diharuskan membayara iuran Rp3.300.000,- untuk kecepatan bandwidth. Titol anggaran Rp120 juta. Asumsinya dana dipakai tersebut adalah uang rakyat,  sementara anak mereka dipersulit,” ungkap Zainuddin. 

Menurutnya, walikota Balikpapan dinilai tidak peka dengan masalah pendidikan selama lima tahun menjabat. Tidak tuntasnya masalah pendidikan ini, dan tidak mendapatkan solusi.

Selanjutnya, pemerintah seharusnya menyiapkan, satu kelas atau kelompok tingkat Sekolah Dasar (SD) enam kelas setidaknya disediakan empat 4 kelas. Demikian juga tingkat SMP dari setiap tingkatan disediakan hingga delapan kelas sama dengan SMA dari tiga tingkatan mestinya disediakan delapan kelas.

“Artinya, dua kelas lulusan SD dapat ditampung dengan satu sekolah tingkatan SMP. Dengan asumsi 136 SD,  22  SMP, 9 SMA dan 6 SMK.  Sehingga diperlukan 78 SMP hal baru berbanding lurus,” jelas Zainuddin.

Sudah menjadi kebiasaan juga bila PPDB online hanya ingin diuci coba semestinya dilakukan pada sekolah-sekolah favorit untuk mejadi bahan evaluasi, tidak terkesan dipaksakan, tidak dilakukan secara serentak.  Dampaknya sebanyak 3000 calon PPDB tidak dapat diakomodir dengan sistem saat ini.   

“Antisipasinya, pemerintah harus membangun 50 sekolah tingkat SMP dan 60 sekolah tingkat SMA. Jika lahan tidak ada, bangunan yang ada harus ditingkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Balikpapan dalam dunia pendidikan,” pungkasnya.(ay)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website