Jaga Generasi Muda

Miris tiap kali mendengar kasus kekerasan anak yang terjadi di negara tercinta ini, tidak lagi dianiaya tapi dibunuh dengan tanpa perikemanusiaan. Kasus Engeline yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu seperti pemicu perhatian yang luar biasa. bukannya berhenti,tidak lama setelah  itu  kasus-kasus penganiayaan terhadap anak yang lain bermunculan di berbagai daerah. Trend? Astagfirullah.
Di Teluk Bintuni Jayapura ditemukan dua anak yang dimutilasi, di Wonogiri seorang anak bernama Arif ditemukan dibunuh setelah dicukur hingga botak, empat anak terindikasi meninggal akibat kekerasan yang diterimanya dari teman sebaya dan tiga kejadian terjadi di sekolah. yang terbaru  menggegerkan, Putri Nur Fauziah , bocah 9 tahun ditemukan tewas dalam kardus dengan mulut, kaki dan tangan  dilakban,  kelamin rusak, di jalan Sahabat, Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian telah berhasil menangkap tersangka yang dugaan besar adalah seorang paedofil.

Penulis: Isromiyah (aktivis MHTI)


“Kekerasan terhadap anak banyak terjadi di kampung-kampung tempat anak-anak bermain dan dilakukan orang-orang yang punya penyakit seperti paedofilia yang menyasar pada anak kecil, menculik dan sebagainya,” jelas Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Khrisna Murti dalam suatu kesempatan. Predator anak membaur dengan masyarakat dan tidak terlihat indikasinya dalam kondisi umum. “ orang paedofil itu tidak kelihatan ketika berada di lingkungan masyarakat sama dengan masyarakat umumnya,” tambah Khrisna.
  Lima tahun lalu kasus kekerasan anak mencapai ratusan, kini meningkat menjadi ribuan. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat per April 2015 terjadi 6006 kasus kekerasan anak di Indonesia. Angka ini meningkat signifikan dari tahun 2010 yang hanya  tercatat 171 kasus, 2011 tercatat 2179 kasus, 2012 terjadi 3512 kasus, 2013 sebanyak 4311 kasus dan 2014 meningkat 5066 kasus. Dari 6006 kasus kekerasan terhadap anak, sebanyak 3160 kasus terkait pengasuhan, 1764 terkait pendidikan, 1366 kasus terkait kesehatan dan NAPZA, dan 1032 kasus disebabkan oleh cyber crime dan pornografi.
“Hasil pemantauan KPAI, rata-rata 45 anak mengalami kekerasan seksual setiap bulannya,”kata Ketua Satgas PerlindunganAnak, Ilma Sovri Yanti, dalam suatu kesempatan. Menurutnya, upaya pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual masih mengalami hambatan, diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana, kendala di bidang konseling karena korban mengalami depresi, serta kendala advokasi karena masih rendahnya dukungan dari instansi terkait untuk bekerja sama dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
Pengungkapan kasus kekerasan terhadap anakpun tidak mudah meski banyak yang sudah masuk ke ranah hukum. Hingga hari ini tidak ada eksekusi yang menggembirakan untuk para pembunuh anak, artinya pelakunya belum dapat diproses cepat, dan kejadian yang sama masih berulang terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Seperti kasus Engeline,media tiada henti memberitakan, perhatian masyarakat begitu tercurah, namun ending kisah Engeline belum berakhir. Entah kapan pelakunya mendapat hukuman setimpal karena mereka hanya terbungkam didalam penjara.
GN AKSA (Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak) yang dibentuk oleh pemerintah tahun 2014 dampaknya masih jauh dari harapan. Dengan gugus tugas mulai dari tingkat tertinggi di bawah presiden sampai kepolisian, kementrian dan lembaga teknis yang menangani, kasus anak yang mendapat kekerasan seksual masih terus bermunculan.
Banyak motif kekerasan anak mulai dari pelampiasan emosi orang dewasa, diperdagangkan untuk dikonsumsi orang dewasa, eksploitasi di berbagai bidang, diperebutkan antar orang tua bahkan sampai dibunuh untuk kepuasan pelakunya. Sanksi yang tidak tegas menyebabkan bertambah buruknya kekerasan anak di berbagai tempat. Dan sampai hari ini pelaku selalu bermunculan dan dengan mudah menghabisi anak anak. Regulasi yang mengatur perlindungan anak sudah banyak, Namun itupun tidak bisa menghentikan pembunuhan anak anak. Diantara sekian banyak regulasi diantaranya adalah pengawasan pada produk-produk kesehatan, obat dan makanan yang sering menyebabkan terjadi mall praktek dan bibit bibit kematian karena berbagai unsur didalamnya. Belum lagi produk sosial media dan digital yang mendominasi sebagai stimulan kekerasan anak.
Tidak bisa ditampik kebenarannya, anak adalah aset yang sangat berharga bagi negara. Sebagaimana diyakini oleh banyak pihak juga, bahwa masa depan suatu bangsa sangat bergantung pada kondisi anak-anak bangsa tersebut. Jika anak tumbuh menjadi generasi yang unggul dan berkualitas maka bisa diprediksi sebuah bangsa akan terdepan dan memimpin. Sebaliknya jika anak tumbuh dengan rusak maka bangsa tersebut akan berakhir dengan kehancurannya. Fakta hari ini berbicara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Sosial bahwa masih ada 4,1 juta anak yang masih mengalami kekerasan di negeri ini, baik yang dilakukan oleh orang asing, orang-orang di lingkungan sekolah mereka, maupun kerabat dekat dan keluarganya sendiri. Kasus kekerasan anak setiap tahunnya selalu meningkat. Kesalahan terbesar dalam menyikapi persoalan kekerasan anak ini adalah akibat salah kaprah menyamakan pemicu sebagai penyebab kekerasan. Akibatnya, terjadilah kesalahan dalam mengambil solusi. Sebagaimana yang dikatakan oleh KPAI,  ada banyak pemicu kekerasan anak seperti KDRT, disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya, tekanan ekonomi/kemiskinan, salah pola asuh, terinspirasi tayangan media, dsb. Solusi yang ditawarkan dari berbagai pihak pun hanya berupa solusi parsial, seperti memasang CCTV, memberikan pendidikan budi pekerti, awasi tontonan anak, perbaiki pendidikan dan perilaku keluarga, maksimalkan peran sekolah, bekali  ilmu beladiri, dan sebagainya. Padahal lebih dari itu semua,  perlindungan anak tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri kekerasan. Perlindungan anak membutuhkan jaminan atas seluruh hak dasar, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan sebagainya. Persoalan yang menimpa anak ini jelas membutuhkan solusi sistemik. Sementara pemerintah sendiri hanya menunjukkan perannya yang sangat minim. Negara lebih banyak melempar tanggung jawab penyelesaian pada peran keluarga dan keterlibatan publik.
Belum lagi berbagai kontradiksi hukum yang berjalan, seperti perubahan kurikulum pendidikan yang tidak memberikan pengaruh pada perbaikan, negara menyeret kaum ibu yang notabene merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak untuk terjun ke dunia kerja yang eksploitatif demi mendongkrak ekonomi keluarga dan bangsa atau sekedar untuk eksistensi sehingga abai dalam mendidik generasi. Kemudian tidak ada perangkat sistem yang memadai untuk mengaktifkan fungsi-fungsi keluarga yang tidak cukup dengan pelatihan calon pengantin saja. Negara juga tidak tegas dalam menangani pengaruh buruk dari industri bisnis dan media yang menawarkan gaya hidup hedonis dan paham lainnya yang merusak. Sebenarnya sistem yang diterapkan di negeri inilah yang senantiasa memproduksi berbagai masalah anak dalam jumlah dan bentuk yang semakin mengerikan. Di samping itu negeri ini dengan sistem demokrasinya juga telah gagal menyelesaikan masalah kekerasan anak dan tidak memiliki sestem perlindungan anak yang menyeluruh. Maka, solusi yang harus diambil adalah solusi perubahan sistem.

Islam sebagai dien sempurna dari Allah Swt sebenarnya memiliki solusi yang komprehensif atas seluruh persoalan yang menimpa anak saat ini. Permasalah yang menimpa anak adalah wabah yang ditularkan peradaban Barat ke negeri-negeri muslim. Di amerika Serikat sendiri, sebagaimana yang dikutip  dari www.loveourchilrenusa.org, sejak tahun 2000 setiap tahunnya lebih dari 5 juta anak mengalami kekerasan fisik, seksual, verbal, diabaikan, dan ditinggalkan. Karena negeri ini mengadopsi model peradaban Barat, dengan sistem ekonominya yang kapitalistik dan asa sekulerismenya, sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai liberalisme yakni dien (agama) dikesampingkan dari kehidupan, belum lagi gaya hidup hedon dan materialistik, akibatnya kehidupan secara ekonomi memang terlihat sangat maju namun yang miris adalah mewabahnya  krisis sosial, keruntuhan institusi keluarga, meluasnya kriminalitas, serta wabah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sudah sangat jelas bahwa solusi terhadap persoalan kekerasan anak mebutuhkan perubahan sistem. Solusi tersebut adalah Islam yang diterapkan sebagai sistem kehidupan bernegara. Hal ini telah terbukti secara historis bahwa peradaban islam mampu menjamin kesejahteraan dan kehormatan anak-anak generasi penerus peradaban islam, sejak masa Rasulullah dilanjutkan oleh Khulafaur Rosyidin, Khilafah Umayyah, Abbasyiyah, dan yang terakhir Utsmaniyah selama kurang lebih 13 Abad lamanya. Di dalam Islam yang terwujud dalam bingkai negara Khilafah, sistem politik, ekonomi, hukum, dan sosial akan berpadu padan menjaga dan menjamin tumbuh kembangnya generasi yang kuat, unggul, berkualitas, produktif, dan bertaqwa. Hal ini menjadi tanggung jawab negara Khilafah yang notabene dikontrol langsung oleh Khalifah atau pemimpin. Maka, seluruh komponen umat Islam harusnya bahu membahu dalam mewujudkan negara Khilafah ini. WalLah a’lam bi ash-shawab.(*)
Penulis: Isromiyah (aktivis MHTI)


 


Top of Form


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website