MENUNTUT TANGGUNGJAWAB NEGARA UNTUK MEMENUHI HAK PEMULIHAN KORBAN

Ilustrasi
JAKARTA.JB NEWS-Kami, peserta Konferensi Nasional Pemulihan berjumlah 250 orang yang berasal dari 23 Propinsi di Indonesia, baik barat, tengah maupun timur. Luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau tak menghalangi kami untuk terus bekerja bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kami mewakili organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, pusat krisis untuk perempuan korban kekerasan, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, organisasi perempuan korban, organisasi perempuan berbasis komunitas, kelompok profesi, organisasi keagamaan, kelompok minoritas seksual telah bertemu, berdiskusi dan berkumpul di Medan dari tanggal 26-28 Oktober 2015 untuk ;
(1) Mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara perempuan korban kekerasan dan penyintas;
(2) Melihat kembali kebijakan terkait dengan pemulihan perempuan korban kekerasan dan pelaksanaannya;
(3) Mengambil pelajaran baik dari upaya yang sudah dilakukan dan;
(4)Menemukan tantangan-tantangan dalam proses pemulihan perempuan korban kekerasan di Indonesia dalam rangka untuk;   (1) Mengembangkan prinsip-prinsip pemulihan yang memasukkan perspektif korban dan kerangka HAM; (2) Menguatkan gerakan perempuan dan; (3) Menyusun kerangka aksi bersama untuk mendorong negara mengambil tanggungjawab pemenuhan Hak Pemulihan korban kekerasan.




Kami melihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu masalah serius bangsa ini yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kasus yang dilaporkan, salah satunya yang didokumentasikan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bahwa pada tahun 2014 tercatat 293.220 kasus kekerasan. Angka ini diyakini tidak menggambarkan kasus yang sebenarnya karena alasan-alasan norma budaya banyak perempuan korban kekerasan memilih mendiamkan peristiwa yang mereka alami.

Kami menemukan bahwa kekerasan terhadap perempuan memiliki spektrum yang sangat luas. Kekerasan dapat dialami perempuan dalam situasi konflik, bencana, migrasi, maupun kekerasan yang terjadi dalam relasi personal dan hubungan industrial. Bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran berlangsung secara berlapis dan saling berpengaruh bagi perempuan korban, dilakukan individu, orang terdekat, organisasi/kelompok, korporasi maupun dilakukan negara, seperti kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Kami merasakan bahwa luka, trauma, kemiskinan, dan akibat lainnya yang mengikuti ketika perempuan menjadi korban, adalah dampak kekerasan yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam penanganan korban.

Kami mengenali bahwa anak-anak perempuan, perempuan miskin, perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan HIV AIDS, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan pekerja migran, perempuan dari kelompok minoritas (minoritas seksual, etnis, adat, agama dan keyakinan) adalah juga kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan berlapis.

Kami meyakini bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai akibat dari sebuah sistem sosial yang merendahkan status dan kedudukan perempuan sehingga relasi kuasanya menjadi tidak seimbang di dalam masyarakat. Kedua, struktur politik otoritarian dan militeristik yang cenderung membatasi kebebasan, bertindak represif, menghukum yang berseberangan secara politik dan membenarkan penggunaan kekerasan sebagai mekanisme pelemahan. Kombinasi budaya patriarki dan struktur politik otoritarian-militeristik membuat perempuan memiliki posisi tawar yang rendah dan tak mampu bertindak cepat mendapatkan keadilan ketika mengalami kekerasan.

Kami meyakini bahwa perempuan tidak memiliki akses dan kontrol atas sumberdaya sehingga menjadikan mereka sebagai kelompok yang paling miskin. Posisi tawar yang rendah dan kemiskinan membuat perempuan kerapkali menjadi obyek karenanya perempuan tidak hanya didiskriminasi tetapi mereka juga kerapkali dijadikan komoditas sebagaimana dialami oleh perempuan-perempuan yang diperdagangkan.

Kami juga meyakini bahwa situasi perempuan di bawah kultur patriarki dan struktur politik otoritarian-militeristik membuat kerentanan perempuan terhadap kekerasan terus berlangsung dan pada saat yang sama, impunitas pelaku juga terus terjadi. Pelaku kekerasan terhadap perempuan bebas berkeliaran, tidak diadili, dan tidak mendapatkan konsekuensi hukum atas tindakannya. Yang terjadi justru sebaliknya perempuan terus dihantui rasa takut, tidak berani bicara, sendiri dan terkucil, keberadaannya tidak diterima oleh masyarakat dan cenderung disalahkan.

Kami menegaskan bahwa kebijakan yang terkait dengan perlindungan perempuan seperti UU No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan, UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 23 Tahun 2002 dengan revisinya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta beberapa kebijakan operasional lain, seperti Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan lain-lain tidak diikuti dengan reformasi kelembagaan dan kebijakan anggaran. Alokasi anggaran yang terkait pemulihan korban seringkali hanya bersifat normatif, tetapi miskin dampak terhadap korban secara langsung.

Lebih jauh, kebijakan ditingkat pusat tidak serta merta mendorong komitmen pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang mendukung layanan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan.
Kami merasakan bahwa mekanisme pemulihan untuk perempuan yang diselenggarakan Negara atau pemerintah belum efektif yang ditandai dengan belum responsifnya penyedia layanan pemerintah, lebih-lebih jika pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah pejabat publik dan tokoh yang berpengaruh. Situasi ini membuat impunitas pelaku kekerasan terus berlanjut dan korban semakin terpuruk. Perempuan korban kekerasan juga rentan mengalami kriminalisasi karena melaporkan kekerasan yang mereka alami. Situasi lebih buruk dialami oleh perempuan-perempuan yang menjadi korban pelanggaran HAM masa lalu seperti korban peristiwa 65. Meraka belum mendapatkan pemulihan nama baik, masih harus menghadapi pelabelan negatif seperti dianggap sebagai pemberontak, dianggap pelacur dan sebagainya. Negara masih jauh dari memberikan pengakuan bahwa meraka adalah KORBAN. Perlakuan diskriminatif ini terus saja berlanjut dan tidak ada mekanisme khusus yang dibangun Negara untuk melindungi dan mencegahnya.

Kami menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, Negara, khusus pemerintah cenderung bekerja sendiri-sendiri dan sektoral sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan peran yang berakibat pada kurang maksimalnya layanan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut di atas, kami peserta Konferensi Nasional Pemulihan menuntut Negara untuk:
(1) Mengambil tanggungjawab untuk memenuhi hak pemulihan korban dengan menyediakan layanan yang menyeluruh yang meliputi layanan psikologis, bantuan hukum, layanan rumah aman, layanan psikososial, layanan pemulangan dan reintegrasi, serta layanan pemulihan lainnya yang terintegrasi dan berangkat dari kebutuhan korban;
(2) Mengintegrasikan perspektif korban dan Hak Asasi Perempuan dalam keseluruhan proses pemulihan untuk perempuan korban kekerasan;
(3) Mengakhiri impunitas pelaku dengan menyelenggarakan proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, memberikan penghukuman yang adil kepada pelaku, membangun mekanisme ganti rugi yang efektif bagi korban, membangun konsep pemasyarakatan bagi pelaku dalam rangka untuk memastikan ketidakberulangan tindakan kekerasan terhadap perempuan;
(4) Menyelenggarakan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan pemulihan baik penyedia layanan, maupun secara khusus terhadap aparat penegak hukum terkait dengan perspektif korban dan Hak Asasi Perempuan;
(5) Memperkuat mekanisme kerjasama lintas sektor (antar kementerian-lembaga di tingkat pusat dan antar SKPD untuk di daerah) untuk menciptakan keterpaduan layanan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan;
(6) Melakukan reformasi kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan proses pemulihan seperti membangun sistem peradilan pidana terpadu untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, menggunakan kerangka uji cermat tuntas (due diligence) terkait dengan pemajuan Hak Asasi Perempuan, membangun pusat-pusat pemulihan untuk korban yang tidak sebatas bangunan, tetapi lebih kepada sistem pemulihan yang juga mengamodasi peran-peran komunitas;
(7) Mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pemulihan korban sebagai konsekuensi kebijakan perlindungan yang sudah dibuat sekaligus untuk memenuhi prinsip menyediakan sumberdaya maksimal untuk pemajuan Hak Asasi Perempuan;
(8) Melakukan sinkronisasi atau harmonisasi kebijakan yang diskriminatif sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
Kami peserta Konferensi Nasional juga mendorong Masyarakat untuk:
(1) Mendukung perempuan korban kekerasan untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami melalui mekanisme hukum dalam rangka untuk mendapatkan keadilan dan memutus impunitas pelaku;
(2) Berpartisipasi aktif untuk mendukung proses pemulihan perempuan korban kekerasan dengan membangun mekanisme komunitas yang memungkinkan korban kembali terintegrasi dengan komunitasnya;
(3) Terlibat aktif dalam kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat;
(4) Membangun layanan mandiri berbasis komunitas dan membangun mekanisme rujukan dengan penyedia layanan sebagai upaya mendekatkan akses layanan bagi perempuan korban kekerasan;
(5) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan termasuk pengalokasian anggaran untuk perempuan korban kekerasan oleh pemerintah.
Kami berharap semangat gerakan pemuda dari berbagai latar belakang suku, agama, budaya dan asal wilayah pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dalam memperjuangkan harkat dan martabat bangsa, juga menjadi inspirasi kita bersama dalam bekerja untuk menghapusakan kekerasan terhadap perempuan, demi menyelamatkan martabat bangsa.(*/Humas)
 



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website