Khilafah Menjamin Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak

Hampir setiap hari kita mendengarkan berita kasus pelecahan anak dan perempuan, hingga berakhir tragis pada kekerasan dan pembunuhan. Tidak hanya di kota-kota besar atau metropolitan semacam Jakarta saja, namun merasuk hingga ke pelosok daerah dan desa-desa.


Hilangnya kontrol keluarga, masyarakat hingga negara sebabkan nasib generasi makin terancam, krisis aqidah dan moral pun tak bisa terelakkan, revolusi mental yang digembar-gemborkan oleh pemimpin negeri ini kini tinggalah isapan jempol belaka, karena pada kenyataannya generasi semakin terpuruk. Kondisi ibu dan anak makin terpuruk dalam cengkraman idiologi sekularisme(Pemisahan agama dari kehidupan), tak ada jaminan bahwa generasi akan menjadi lebih baik dalam sistem demokrasi-sekuler saat ini, yang ada hanyalah semakin rusak dan bobrok, sungguh memiriskan hati.
Arini Umma Miqdaam

22 Desember diperingati sebagai hari Ibu, Tahun ini tepat ke 87 kalinya. Moment ini adalah kesempatan bagi sejumlah pihak di pemerintahan maupun swasta atau LSM bekerja sama dalam proyek besar yakni menjadikan moment hari ibu kali ini juga sebagai upaya dalam penyetaraan Perempuan dan Laki-laki dalam mewujudkan Lingkungan yang kondusif bagi perlindungan Perempuan dan Anak. Demikianlah tema yang akan diusung. Mungkinkah sekiranya akan terwujud?
Ibu sebagai madrasah pertama bagi anak kini makin jauh dari perannya, bukan hanya istilah  fatherless namun istilah motherless yang makin menguat dalam era modernitas ini. Kapitalisme telah berhasil menyeret para kaum ibu dan perempuan dari kewajibannya . 

Demi karir dan eksistensi diri ditengah-tengah masyarakat juga karena adanya pemahaman kesetaraan jender sehingga mereka semakin jauh dari perannya sebagai manajer dalam rumah tangga dan madrasah pertama bagi anak. Ketika anak telah kehilangan sosok ibu, lantas kepada siapa lagi anak akan diasuh? Kewajiban mencari nafkah adalah tugas suami, namun saat kedua orang tua berkarir, anak akan diserahkan kepada siapa? Tentu anak akan kehilangan sosok yang sangat berharga dalam hidupnya. Seorang pengasuh, pelindung dan tempat berkasih sayang. 

Tugas seorang ibu bukan hanya melahirkan dan menyusui saja, namun membesarkan dan mendidik anak dengan baik juga adalah kewajiban seorang ibu. Ibu yang tangguh dan cerdas akan melahirkan generasi yang berkualitas, ditangannyalah generasi berprestasi dapat mungkin dihadirkan. Tapi kondisi system saat ini, sama sekali tidak mendukung peran ibu sebagai madrasah dan manajer dalam rumah tangga. Hilangnya peran ibu memunculkan banyak kasus-kasus pelecehan seksual dan kekerasan pada anak. Negara pun semakin abai dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak, jika pun ada solusi, solusinya hanya bersifat praktis dan tidak menyentuh akar masalahnya. Gayung pun bersambut, kasus pelecehan dan kekerasan pada anak masih berlanjut hingga hari ini. Pun dengan perempuan.

Perempuan dijadikan sebagai komoditas dan dieksploitasi kehormatannya. Mereka digiring ke rana publik hanya untuk diekspos kemolekan tubuhnya, jadi wajar bila perempuan acap kali menjadi korban pelecehan seksual hingga pada pemerkosaan.

Semakin banyaknya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban membuat klaim demokrasi sebagai sistem yang mengusung prinsip egaliter patut diragukan. Di mana-mana demokrasi gagal memberikan jaminan kesetaraan dan perlindungan kepada kelompok masyarakat lemah, termasuk kaum wanita dananak-anak, termasuk di AS yang disebut kampiun demokrsi. Lebih dari 22 juta wanita di AS pernah mengalami tindak pemerkosaan dalam hidup mereka (National Intimate Partner and Sexual Violence Survey 2010). Berdasarkan perhitungan dari National Crime Victimization Survey pada tahun 2012, setiap 90 detik terjadi satu kekerasan seksual di AS (Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice). Ancaman terhadap kaum perempuan bukan saja terjadi di AS, tetapi bisa ditemukan di negara-negara yang mengusung ideologi demokrasi-kapitalisme. Padahal salah satu prinsip yang menjadi jargon demokrasiadalah kesamaan hak, atau egaliter.

Di Tanah Air kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan menjadi persoalan yang belum kunjung tuntas. Alih-alih tuntas, justru kuantitas dan kualitas kekerasan ini mengalami peningkatan. Ini tercermin dari fakta-fakta terbaru yang disampaikan Komnas perempuan Indonesia pada tanggal 24 November 2014 mengenai jumlah kekerasan terhadap kaum perempuan di Indonesia.

Sepanjang 2013, tercatat 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan, 16.403 kasus ditangani oleh 195 lembaga layanan dan 263.285 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama (data BADILAG). Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 4.336 kasus dari tahun 2012. Bila dihitung, dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Sebanyak 2.995 kasus kekerasan seksual terjadi di ranah personal, yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan darah atau kekerabatan (ayah, kakak, adik, paman, kakek), perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.

Dari total 7.548 kasus kekerasan di ranah publik, 2634-nya adalah kasus kekerasan seksual; dua jenis kasus terbanyak adalah 1.074 kasus perkosaan dan 789 kasus pencabulan. Kekerasan seksual di ranah komunitas pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.

Setali tiga uang dengan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak juga mengalami peningkatan. Komisi Nasional Perlindungan anak (Komnas PA) dalam acara menyambut 25 tahun konvensi hak anak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Komisi Nasional Perlindungan anak (Komnas PA) menyebut Indonesia gawat darurat. Arist Merdeka Sirait, Ketua Komnas PA, mengatakan meski Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak anak dari PBB selama 24 tahun, kekerasan anak meningkat. Dari tahun 2014, laporan soal kekerasan anak yang masuk dari Januari-September mencapai 2.726 kasus.

Berdasarkan data dari Komnas PA tercatat tahun 2012 sebanyak 52 persen, tahun 2013, 62 persen dan kemudian pada September 2014 itu 58 persen. Hal ini merupakan peningkatan karena baru masuk bulan September saja sudah mencapai angka demikian(http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/30/) Bagaimana dengan tahun ini? Tentu jauh lebih banyak lagi.

Tak bisa dipungkiri bahwa maraknya kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak-anak danperempuan adalah dampak dari liberalisme nilai-nilai sosial. Pornografi yang semakin deras ke tengah masyarakat telah mendorong bagi banyak orang melakukan kejahatan seksual. Kaum perempuansekarang tidak lagi merasakan keamanan, bahkan di tempat umum dan keramaian sekalipun. Beberapa kali pelecehan seksual terjadi di tengah keramaian seperti angkutan umum, pasar. anak-anak juga semakin tak terlindungi, bahkan dari perbuatan kawan sebayanya sendiri! Beberapa kasus tindak pemerkosaan justru dilakukan oleh teman sepermainan dan masih duduk di bangku SD.

Salah satu faktor timbulnya kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah maraknya situs-situs porno di internet. pemerintah sendiri sudah berusaha memblokir situs-situs porno. Menurut pengakuan Tifatul Sembiring, Menkominfo di era SBY, kementeriannya sudah memblokir 1 juta situs porno. Usaha ini patut diapresiasi karena belum pernah dilakukan kementerian sebelumnya. Namun, Tifatul mengakui jumlah situs porno di dunia maya terlalu banyak. Ada 3 miliar, prakiraannya. Situs porno pun seperti tak kenal mati. Diblokir satu, tumbuh seribu. Situs-situs itu hanya berganti nama atau bermunculan lagi yang baru.

Sulitnya memberangus pornografi juga tak lepas dari pembelaan kaum liberalis terhadap konten pornografi. Dengan dalih kebebasan berekspresi, kebebasan perilaku dan kebebasan seni dan budaya, pornografi terus diproduksi. Film-film yang membawa konten pornografi terus dibuat dan ditayangkan di bioskop-bioskop Indonesia. Sikap publik terhadap pornografi dan pelakunya juga semakin permisif. Sejumlah selebritis yang terlibat skandal video porno tetap disambut oleh publik. Media massa khususnya televisi juga seperti tak mengacuhkan lagi cacat moral yang dilakukan oleh mereka. Padahal sejumlah kasus video mesum dan pelecehan seksual di kalangan remaja terjadi setelah mereka menonton video skandal tersebut.

Sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut juga menjadi persoalan. Pada tahun 2012, Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak di era SBY, Linda Gumelar mengeluhkan hukuman bagi pelaku pemerkosa anak terlalu ringan. Ini yang diduga turut memicu maraknya kejahatan seksual terhadap anak-anak dan perempuan.

Melihat tren penanganan kasus kejahatan ini, tampaknya masih sulit bagi kaum wanita dan anak-anakmendapatkan rasa aman. demokrasi dan sistem hukumnya tidak menunjukkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat lemah seperti perempuan dan anak-anak. Meningkatnya jumlah kejahatan ini adalah bukti meyakinkan kegagalan demokrasi dan liberalisme memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Selain itu liberalisme telah menciptakan masyarakat bak hidup di dunia binatang. Siapa yang kuat akan menindas yang lemah. Bahkan lebih buruk lagi dari dunia hewan karena kerap pelaku kejahatan seksual adalah orang terdekat, kerabat bahkan orangtua sendiri kepada anak-anaknya.( (http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/30/)

Berbeda halnya dengan sistem sekuler-kapitalis, Islam yang menjadikan aqidah Islam,Laa Ilaaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai asas, wahyu Allah sebagai pijakannya.Islam memiliki aturan yang sangat rinci dan sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan.

Sistem Islam adalah sistem kehidupan yang unik, dimana Negara bertanggungjawab menerapkan aturan-aturan Islam secara utuh dalam rangka mengatur seluruh urusan umat, sehingga umat mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan secara adil dan menyeluruh. Dan ini semua hanya akan bisa diterapkan dan dilaksanakan jika aturanIslam diterapkan secara keseluruhan dalam sebuah institusi Negara, yaitu daulah Khilafah Islamiyyah, yang menjadikan aqidah dan syariat Islam sebagai pijakannya.

Negara juga akan mencegah masuknya segala komoditas yang berpotensi melemahkan, termasuk melemahkan akidah dan kepribadian kaum muslim ke dalam negeri.  Dengan 3 pilar ini, yaitu ketakwaan individu, kontrol masyarakat dan peran negara, maka umat manusia akan tercegah dari perbuatan maksiyat, termasuk pelecehan seksual pada anak.

Islam telah menetapkan bahwa “keselamatan anak” bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi keluarganya saja, tetapi masyarakat dan negara. Benar bahwa Islam telah memberikan kewajiban pengasuhan anak kepada ibu hingga tamyiz serta pendidikan anakkepada ayah ibunya akan tetapi hal ini belumlah cukup.  Pembentukan lingkungan yang kondusif di tengah-tengah masyarakat menjadi hal yang juga penting bagi keberlangsungan kehidupan anak.  Dan hal ini tidak lepas dari peran masyarakat dan negara.  Lingkungan masyarakat  yang baik tentunya ikut menentukan corak anak untuk kehidupan selanjutnya.   Budaya beramar ma’ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat pun akan menentukan pula sehat tidaknya sebuah masyarakat.

Karenanya   upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak hanya akan bisa terwujud dengan 3 pilar, yaitu ketakwaan individu dan keluarga, yang akan mendorongnya senantiasa terikat dengan aturan Islam secara keseluruhan. keluarga, dituntut untuk menerapkan aturan di dalam keluarga, seperti memisahkan tempat tidur anak sejak usia 7 tahun, membiasakan menutup aurat dan tidak mengumbar aurat, tidak berkhalwat, dan sebagainya.  Aturan inilah yang akan membentengi individu umat dari melakukan kemaksiyatan  dan dengan bekal ketakwaan yang dimiliki, seseorang akan mencegah dirinya dari melakukan perbuatan maksiat.

Pilar kedua, kontrol masyarakat. Ia akan menguatkan apa yang telah dilakukan oleh individu dan keluarga, sangat diperlukan untuk mencegah menjamurnya berbagai rangsangan di lingkungan masyarakat.  Jika masyarakat senantiasa beramar ma’ruf nahi mungkar, tidak memberikan fasilitas dan menjauhi sikap permisif terhadap semua bentuk kemungkaran, tindakan asusila, pornoaksi dan pornografi, niscaya rangsangan dapat diminimalisir

Begitu juga Islam mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan yang bersih dari berbagai kemungkinan berbuat dosa.  Negara menjaga agama, menjaga moral dan menghilangkan setiap hal yang dapat merusaknya seperti terjadinya pornoaksi atau peredaran pornografi, minuman keras, narkoba dan sebagainya.  Dalam pandangan Islam, negara adalah satu-satunya institusi yang dapat melindungi anak dan mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak ini secara sempurna.
Rasulullah saw. Bersabda:“Sesungguhnya imam itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim)
Dalam hadits lainnya, “Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad)

Di samping itu, Negara sebagai pelaksana utama diterapkannya Syariat Islam, maka iapun berwewenang untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak ini. Negara akan menerapkan aturan sosial yang bersih sekaligus melakukan internalisasi pemahaman melalui aktivitas dakwah dan pendidikan, sehingga setiap anggota masyarakat memahami tujuan hidup dan makna kebahagiaan hakiki, dan pada akhirnya secara otomatis akan menghindarkan rakyatnya melakukan berbagai tindakan kemaksiatan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Khilafah adalah model terbaik untuk melindungi Perempuan dan Anak, dengan tegaknya Khilafah pun Islam semakin dirasakan sebagai rahmatan lil alamiin.

Hukum Islam demikian sempurnya.  Ia mencegah terjadinya pelecehan dan kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan juga menyelesaikannya. Hukum Islam menekankan pada aspek preventif, dan tidak mengedepankan solusi kuratif. Sifat ini tidak akan didapati pada agama dan ideologi lain.  Celah terjadinya cacat perilaku pada manusia ditutupi dengan kesadaran terikat pada hukum syariah serta penegakan sanksi bagi si pelaku.
Karena itu mari kita mengembalikan segala macam persoalan pada syariah Islam yang secara paripurna diterapkan oleh institusi Negara Islam, yakni Khilafah Islamiyah ala minhaj in nubuwwah. WalLahu a’lam bi ash-shawab (Dari berbagai sumber).

Penulis: Arini Umma Miqdaam (Aktivis MHTI, Pemerhati Sosial-Politik-Ibu Rumah Tangga)




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website