Diet Kantong Plastik, sebuah Kebijakan Pragmatis


Masyarakat tidak hanya diminta untuk diet makanan namun saat ini kebutuhan yang lain pun seperti plastik diminta untuk dikurangi penggunaanya..dengan alasan untuk pengendalian sampah konsumen diminta untuk membawa kantong atau tas sendiri ketika berbelanja atau jika tetap menggunakan plastik yang disediakan di toko, maka harus bayar sebesar Rp 200,/ kantong plastik.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan sampah plastik berkurang hingga 1,9 Ton dalan setahun melalui pelaksanaan kantong berbayar. uji coba pun dilakukan serentak di 22 kota di Indonesia  termasuk di Balikpapan. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, program tersebut harus dijalankan. Sebab, untuk melatih masyarakat agar tidak tergantung dengan plastik. Selain itu, penggunaan plastik tidak baik bagi kesuburan tanah serta dapat mencemari laut.
“Indonesia masuk empat besar pemakaian plastik di dunia. Maka kita harus bergerak untuk mengurangi pemakaian plastik. Di Balikpapan saja dari 400 ton sampah per hari, 13 persennya sampah plastik. Dengan pemakaian kantong dari rumah diharap dari 60 ton sampah plastik bisa berkurang 50 persennya,” imbuhnya.
Belanja dengan plastik berbayar memang diharapkan mampu mengurangi penggunaan plastik, namun bukan solusi untuk masalah lingkungan. Tanpa edukasi massif maka masyarakat tidak akan terdidik untuk punya kesadaran terhadap lingkungan. Kebijakan ini hanya akan membebani rakyat dan justru berpotensi untuk menguntungkan produsen plastik, agen-agennya dan perusahaan retail (minimarket) yang menerima pembayaran dari penjualan plastik
“Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, kita perlu kebijakan pemerintah yang benar-benar bijak. Kebijakan, ketegasan dan komitmen, tidak setengah hati dan tidak melulu membebani konsumen tanpa menganalisa akar masalahnya.” Kebijakan ini menambah bukti karakter pemerintah demokrasi yang bersikap pragmatis, hanya ikut-ikutan tanpa kejelasan target, mengikuti desakan /tren global untuk membuat program mengurangi sampa plsatik terhadap lingkungan tanpa diikuti kebijakan mewujudkan kesadaran publik.
Jika substansinya adalah pengendalian sampah plastik, harusnya pemerintah menyiapkan sarana sampah dengan teknologi yang tentu dapat terurai dan tidak mencemari lingkungan, kemudian disediakan di setiap toko ritel atau pasar umum, sehingga konsumen yang berbelanja dapat menggunakan plastik ramah lingkungan yang telah disediakan.
Namun rasanya hal itu sangat sulit dilakukan jika penguasa saat ini masih menerapkan system sekuler yang dalam menjalankan kekuasaannya tidak amanah, namun digunakan untuk kepentingan materi kelompok dan golongannya. Pemberian pelayanan yang penuh kesabaran dan keadilan hanya bisa diberikan oleh penguasa yang menerapkan syaria secara paripurna dana itu hanya ada dalam system Khilafah. Wallahu’ alam bi ash showab.(*)
Penulis: Murniati Djangi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website