Larangan Miras dipapua

Disahkannya peraturan daerah tentang minuman keras di Papua oleh gubernur Papua dan seluruh bupati dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada 30 Maret 2016, langsung mendapat respons positif dari berbagai pihak di Jayapura.


Ribuan warga Kota Jayapura yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan tokoh adat, turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka, Rabu (6/4/2016)

Mereka mendatangi kantor gubernur Papua dengan berjalan kaki dari Sentani, Kabupaten Jayapura. Dalam aksi demo ini, mereka mendukung penuh komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk memberantas minuman keras di Kota Jayapura.

Pontius Omoldoman, perwakilan mahasiswa Papua, dalam orasinya mengatakan, siap mendukung kepala daerah di kabupaten/kota bahkan Provinsi Papua yang bekerja dan berjuang untuk keselamatan, kebangkitan, kemandirian, kesejahteraan hidup, dan peningkatan hidup serta martabat dan harga diri orang asli Papua.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen saat menerima ribuan pengunjuk rasa menyampaikan, ini adalah bukti komitmen dari seluru
ri peredaran miras yang kian marak karena sanksi hukum yang berlaku tidak bertumpu pada Syariat Islam. Secara filosofis, perda miras yang berlaku saat ini merupakan produk sistem demokrasi sekuler yang mendasarkan kebenaran pada akal manusia atau kompromi dan bukan halal haram.
Sehingga, dalam menjatuhkan sanksi pelaku miras semata mata berdasarkan landasan hukum positif sekuler dan mufakat yang bebas dari intervensi agama. Wajar kalau kemudian perda ini mandul dalam mencegah peredaran miras meski sudah dirazia berulang kali. Solusi tuntas untuk memberantas peredaran miras tidak lain dengan meninggalkan hukum buatan manusia (hukum positif sekuler).
Disahkannya peraturan daerah tentang minuman keras di Papua oleh gubernur Papua dan seluruh bupati dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada 30 Maret 2016, langsung mendapat respons positif dari berbagai pihak di Jayapura.
Ribuan warga Kota Jayapura yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan tokoh adat, turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka
Wilayah dengan penduduk mayoritas non muslimpun mengakui kerusakan masyarakat akibat miras hingga melarang total, selayaknya menyadari bahwa miras telah dilarang syariat membuktikan bahwa syariat dan aturan bersumber dari syariat pastilah membawa mashlahat.

Dengan bekal ketakwaan individu yang senantiasa dipupuk oleh negara, maka individu akan enggan menyentuh khamr. Negara pun tidak boleh memfasilitasi baik langsung maupun tidak langsung, terhadap peredaran khamr. Dan siapa saja yang meminum khamr dan yang terlibat terkait khamr dijatuhi hukuman syar’i tersebut. Dengan semua itu, Islam akan mampu membabat khamr, dan menyelamatkan orang dari belenggu miras.(*)
Penulis: Jami Badri (pengajar)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website