Pendidikan Indonesia Mau Kemana

Kualitas sebuah bangsa tidak pernah terlepas dari pendidikannya. Melalui akun Twitter-nya, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar pendidikan bangsa Indonesia bisa terus membuat generasi masa depan menjadi lebih baik.


"Pendidikan bukan hanya menjadikan manusia Indonesia cerdas dan pintar, tapi upaya memanusiakan manusia," kata Jokowi. "Selamat Hari Pendidikan Nasional".

Screenshot Twitter Jokowi
Hari Pendidikan Nasional atau biasa disingkat Hardiknas merupakan hari yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memperingati kelahiran Ki Hadjar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan di Indonesia dan pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa.

Ki Hadjar Dewantara adalah pahlawan nasional yang dihormati sebagai bapak pendidikan nasional di Indonesia. Ki Hadjar Dewantara dikenal sebagai sosok pahlawan nasional yang berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya untuk bisa mengenyam bangku pendidikan. Ia pun mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang menyebabkannya diasingkan ke Belanda.

Namun sekembalinya ke Indonesia, Ki Hadjar Dewantara mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Taman Siswa. Ki Hadjar Dewantara juga pernah diangkat menjadi menteri pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia. Untuk menghormati jasa-jasanya terhadap dunia pendidikan Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Kondisi saat ini setiap kali kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh politik. Setiap ada pergantian kabinet mengakibatkan kebijakan pendidikan berubah arah. Bila dicermati, kondisi ini akan berakibat fatal bagi pembangunan bangsa.  kata Ketua Senat Akademik IPB yang juga Guru Besar Bidang Kebijakan Ekonomi Kelautan, Prof Tridoyo Kusumastanto 
Faktanya pembangunan pendidikan hari ini justru menghasilkan SDM yang hanya menghamba pada kepentingan kapitalis, bahkan tidak mampu memberikan manfaat pada masyarakat dan menjauhkan dari penghambaan kepada Tuhannya.

Dikaitkan dengan arus global menjadikan pemuda Asia sebagai pasar dan tenaga murah produk kapitalis dunia.  Akhlak generasi muda yang semakin brutal: tidak jujur, tidak disiplin, kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Disamping isu moral, juga dikemukakan isu ekonomi, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan. Sebenarnya ada yang lebih penting dari semua itu.

Hal ini sebagaimana diungkapkan mendikbud yaitu: bonus demografi- jumlah penduduk yang meledak harus bisa terserap pasar. Artinya pendidikan hanya menciptakan buruh-buruh pabrik – pasar tenaga kerja sistem kapitalisme.

Anak didik pun lebih banyak diajari tentang demokrasi, HAM, pluralisme yang merupakan ajaran pokok Kapitalisme. Sekularisme juga jelas tampak dalam pelajaran sosiologi.

Dijelaskan, misalnya, bahwa yang dimaksud dengan sanksi agama adalah sanksi yang diberikan di akhirat; di dunia sanksi agama tidak ada. Hal yang jelas bertolak belakang dengan Islam yang mengajarkan negara harus memberikan sanksi terhadap para pelakukan kriminal, bukan di akhirat, tetapi di dunia ini.

Kapitalisme, ideologi yang diadopsi negara ini telah melahirkan kebebasan berkeyakinan, berperilaku, berpendapat dan memiliki harta. Inilah yang mendasari penerapan konsep hak asasi manusia (HAM). Akibatnya semua orang termasuk guru sekalipun berhak berbuat apapun. Perbuatan-perbuatan asusila pun sudah dianggap biasa, karena yang lain juga melakukannya. Inilah yang menjadi sumber lahirnya berbagai tindak asusila baik oleh guru maupun anak didiknya.

Demokrasi, sistem politik yang dipilih negara ini telah menghasilkan manusia-manusia yang miskin rasa tanggung jawab. Tak terkecuali para guru yang rendah tanggung jawabnya untuk mendidik dan memberikan keteladanan pada anak didiknya. Alih-alih melindungi dari kekerasan seksual dan mencontohkan akhlak mulia, justru guru melakukan perbuatan asusila bahkan melindungi perbuatan bejatnya dengan menyalahgunakan profesinya.

Sistem kapitalisme demokrasi tidak akan mampu mencetak guru ideal karena ukuran profesionalitas yang menjadi dasar seleksi pendidik sangatlah dangkal, yakni berdasarkan ukuran kemampuan akademisnya semata. Kepribadian mulia dan kemampuan mendidik yang semestinya menjadi landasan justru tidak menjadi penentu.(*)

Penulis: Jami Badri (pengajar)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website