Ancaman Penjajahan jika Pemerintah Mengimpor Rektor

Wacana pemerintah mengimpor rektor beberapa waktu lalu terus menuai kecaman dariberbagaipihak yangtidak setuju dan menilainya aneh. Menristek berencana merekrut Warga Negara Asing (WNA) untuk menjadi rektor di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Sebabnya adalah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) bermaksud untuk memperbaiki rangking dunia yang dianggap sebagai ukuran kualitas Perguruan Tinggi. Pemerintah beranggapan bahwa yang dibutuhkan agar peringkat internasional naik adalah dengan menyesuaikan kualifikasi pendidikan standar barat.
Murni Arpani
Data UNDP Desember 2010 menyebutkan bangsa Indonesia menempati peringkat 43 dari 46 negara, atau berdasarkan versi lain yang juga dari UNDP, Indonesia berada di posisi ke-60 dari 72 negara. Hal inilah yang menjadi agresifitas pemerintah dalam mencapai target Indonesia masuk 10 besar dunia pada 2030 mendatang, yaitu degan menambah jumlah tenaga kerja profesional.
Rencana semacam inilah yang dinilai aneh oleh salah seorang anggota Komisi X DPR, juga pengamat dan pemerhati pendidikan lainnya. Pasalnya, persoalan kualitas Perguruan Tinggi (PT) bukan hanya pada kepemimpinan (orang). Tetapi lebih mendasar yakni karena sistem yang melandasi lahirnya kurikulum.
Sejak Indonesia terikat dalam ASEAN Economic Community 2015 (AEC 2015), PT menjadi pihak yang mundur kena maju kena. Kesepakatan Internasional memaksa Indonesia masuk paradigma baru PT dan mereformasi kurikulumnya sesuai tuntutan eksternal global atau dengan kata lain diktean barat.
Baik itu tuntutan menghasilkan lulusan yang kompetitif, mampu bersaing dengan lembaga Perguruan Asing yang segera dapat beroperasi, keterbatasan dana penyelenggaraan yang memadai dan beban luar biasa bagi para dosen dan managemen PT. Belum lagi terkait tuntutan menghasilkan riset, tuntutan publikasi internasional dan kenyataan bahwa sebagai intelektual harus tidak berdaya melihat kenyataan SDA negeri ini dikuasi asing padahal wabah kemiskinan terus melanda dan kondisi rakyat jauh dari kata sejahtera.
Apabila Kementerian menggoalkan wacana tersebut, makin jelaslah liberalisasi pendidikan sedang dimuluskan. PT nantinya akan dikuasai sepenuhnya oleh asing yang berideologi sekuler untuk menghasilkan generasi liberal yang melanggengkan penjajahan ekonomi dan politik barat.
Sesungguhnya jika pemerintah mau membuka mata, telinga, dan hatinya, Indonesia masih punya harapan agar bangsanya berubah menjadi lebih baik. Bahkan melebihi capaian peringkat dunia kalau pemerintah mau.
Sejatinya, solusi liberalisasi pendidikan ini juga dan telah dibahas dalam Islam. Islam memberikan penghargaan dan peran yang demikian besar kepada kalangan intelektual. Sebab, para intelektual adalah salah satu pilar penting dalam membangun sebuah negara dan peradaban.
Oleh karenanya, Islam mewajibkan kepada institusi pemerintahan Islam untuk fokus membangun generasi intelektual yang cemerlang cara berpikirnya serta memiliki akhlak mulia. Sistem pemerintahan Islam akan menerapkan kurikulum terbaik yang sudah terujui dengan peradaban gemilangnya. Upaya pengoptimalan idealisme pendidikan tinggi berbasis akidah Islam ini sejalan dengan menjamin pendanaan, fasilitas, dan pengembangan riset untuk peradaban bangsa.
Walhasil, warisan ilmu pengetahuan dan karya para intelektualnya baik di bidang sains, teknologi, astronomi, kedokteran, politik, ekonomi dan sosial akan mampu memberikan pencerahan bagi bangsa manapun di dunia. Kondisi ini tentu dapat terwujud tanpa merekrut rektor asing.(*)
Penulis: Murni Arpani (Aktivis MHTI Penajam Paser Utara)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website