Berantas Miras, Pemerintah kok Gamang?

Salah satu faktor meningkatnya jumlah angka kriminal di masyarakat adalah peredaran miras. Sudah tak terhitung lagi korban yang tewas akibat menenggak miras oplosan, belum lagi penyakit sosial lainnya di masyarakat seperti kekerasan dan pemerkosaan hingga berujung maut.

Meskipun sudah sangat jelas bahwa peredaran miras memunculkan banyak masalah¾kekerasan seksual dan kriminalitas, namun pemerintah TIDAK MAU tegas membuat regulasi yang melarang total peredaran miras (minol).
Malah, menurut harian kompas.com menuliskan bahwa Mendagri akan mencabut 3.266 peraturan daerah yang dianggap investasi dan pembangunan. Beberapa diantaranya berisi pelarangan minuman beralkohol. Yakni, Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.
Murni Arpani
Setelah diusut, rupanya Kementerian Dalam Negeri hendak mempertegas untuk menertibkan (menghapus) Perda-perda di tingkat provinsi dan kab/kota yang melarang total masuk dan beredarnya miras di daerah tersebut. Maksudnya adalah agar minuman beralkohol tidak dilarang sepenuhnya, melainkan diatur peredaran penjualannya di tempat-tempat pariwisata, seperti di hotel dan sebagainya.
Hal inilah yang menuai kecaman dari masyarakat dan sejumlah pemerhati sosial. Rakyat bereaksi menolak rencana penertiban Perda yang dianggap bermasalah tersebut. Pasalnya, dengan adanya Perda Larangan Peredaran Minol saja pemerintah masih terus kecolongan. Apalagi setelah ditertibkan, bukan tidak mungkin akan berjatuhan korban baru.
Jauh dari harapan masyarakat, Mendagri alih-alih meredam dengan memutar pembahasan ke soal konsistensi aturan tersebut oleh masing-masing daerah. Alasannya, masih banyak Perda miras yang tumpang tindih dan Menteri Tjahjo meminta sinkronisasi aturan kepada aparat keamanan.
Carut-marut penegakan hukum di negeri ini semakin menyadarkan masyarakat bahwa sistem politik dan hukum sekuler nyata-nyata gagal mewujudkan kemaslahatan. Hukum demokrasi hanya menjadi alat untuk mewujudkan “kepentingan kelompok berkuasa”, bukan untuk mewujudkan apa yang benar-benar maslahat bagi rakyat.
Tarik ulur UU/Perda inilah bukti pemerintah demokrasi memenangkan kepentingan segelintir pengusaha dengan menggadaikan nasib rakyat. Bahkan ada di suatu daerah, dimana Gubernurnya melegalkan peredaran alkohol berkadar 5%. Padahal sudah jelas keharaman zatnya, bukan karena kadarnya.
Kegamangan pemerintah justru membiarkan kejahatan merajalela sekaligus menantang hukum Allah karena menolak mengharamkan yang tegas diharamkan.
Tidak ada cara lain untuk menghentikan peredaran miras kecuali menerapkan syariat Islam. Hanya dengan penerapan hukum yang sesuai syariat Islam dalam bingkai institusi pemerintahan Islam, dampak miras akan dicabut dari akar-akarnya. Yaitu dengan memberantas peredarannya, mulai dari pabrik hingga pengedarnya. Sanksi tegas bagi pelaku pengusaha, pembuat, dan pengedar, demi pencegahan dan pembuat jera akan ditegakkan.
Dengan demikian, angka-angka korban akibat peredaran miras dapat diminimalisir dan ditekan. Pemerintah, media, serta masyarakat tidak akan lagi dimabukkan oleh berita dampak penyelewengan regulasi antara penguasa dan pengusaha. (*)
Penulis: Murni Arpani  (Aktivis MHTI Penajam Paser Utara)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website