Ilusi Perda Syariah Disistem Sekuler

Ramadhan bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah, bulan diwajibkan shiyam dan diturunkan Al-Qur’an sebagai hidayah untuk manusia. Kaum muslim di seluruh penjuru dunia menyambutnya dengan suka cita. Tak terkecuali di Indonesia. Hanya saja ada kejadian yang mengusik kaum muslim dalam ramadhan tahun ini. Pada awal ramadhan, publik dihebohkan dengan insiden antara Ibu Saeni pemilik warteg dengan Satpol PP. Yang berbuntut pro dan kontra pada Perda Serang tentang pelarangan berjualan makanan disiang hari saat ramadhan. Dan ini menjadi kesempatan oleh media sekuler dan liberal untuk menblow up secara masif. Tujuannya yakni bukan hanya mengiring publik untuk antipati terhadap perda tersebut tetapi terhadap syari’at islam juga.

Dalam waktu yang berdekatan pemerintah menghapus 3.143 Perda yang dianggap bertentangan dengan undang–undang, menghambat proses izin, birokrasi dan investasi. Termasuk pula Perda yang dianggap tidak sejalan dengan semangat toleransi dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (aturan di pusat). Seperti perda pelarangan minuman beralkohol yang dianggap menghambat investasi dan bertentangan dengan peraturan dan perundangan tentang petunjuk teknis pelaksanaan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A. Pemerintah ingin minuman beralkohol tidak dilarang sepenuhnya, hanya perlu diatur.
Sesungguhnya sebagai seorang muslim sudah pastinya ingin menjalankan aturan atau melaksanakan syariah Allah sepenuhnya. Perda-perda syariah yang telah dilaksanakan di beberapa daerah memang masih jauh dari kata ideal penerapan syariah islam secara utuh sebagaimana perintah di surah Al Baqaroh ayat 208. Namun perda–perda tersebut pantas diapresiasi dari sisi semangat masyarakat daerah dan kepala daerahnya dalam upaya formalisasi aturan syariah islam menjadi aturan hukum yang berlaku. Dan kejadian–kejadian tersebut menjadi bukti bahwa semangat penerapan syariat islam mustahil bisa diwujudkan dalam aturan level daerah (Perda, Qanun) karena akan kalah dengan aturan pusat dalam kedudukannya dimata hukum.
 Syariah harus diterapkan dalam undang–undang yang berlaku untuk seluruh warga negara. Dan hendaknya masyarakat khususnya kaum muslim menyadari bahwa syariat tidak akan mampu diterapkan secara sempurna dalam sistem demokrasi kapitalis sekuler seperti yang diterapkan di Indonesia saat ini. Sebab dalam demokrasi yang menjadi asas dan pijakan bagi peraturan adalah suara mayoritas manusia yang dipengaruhi kepentingan pemilik modal, investor dan kebebasan. Syariah hanya dapat diterapkan secara sempurna dalam sistem islam juga (Daulah Khilafah). Karena khilafahlah satu-satunya sistem yang meletakkan kedaulatan di tangan Syara.
Saatnya kaum muslim meninggalkan sistem yang rusak saat ini dan mengubur harapan untuk melaksanakan seluruh syariat islam dalam sistem liberal sekuler demokrasi dan kembali pada sistem yang datang dari yang Maha benar, sistem Khilafah.(*)
Penulis: Sri wahyuti (IRT/Anggota MHTI Balikpapan)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website