Perda Penjaga Moral Dianggap Bermasalah


Indonesia dengan kemajemukannya menjadi salah satu alasan untuk menghapus 3.143 peraturan daerah (Perda) yang bertentangan dengan pilar kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini terdapat pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya perlu dikaji ulang sehingga hasil keputusan pemerintah benar-benar memenuhi naluri dan kebutuhan jasmani masyarakat dengan baik serta yang paling penting adalah benar di mata sang pencipta kita yang sudah memberikan kenikmatan dan kehidupan seluruh jagat raya alam ini.

Nurul Fauziah
Selain bertentangan dengan undang-undang yang dipakai di negeri ini, perda dihapus juga karena menghambat proses izin, birokrasi, dan investasi, serta membuat Indonesia kesulitan bersaing pada era globalisasi. Jokowi bertutur bahwa “dalam menghadapi tantangan kebangsaan yang semakin berat ke depan, pemerintah pusat dan daerah harus menjadi satu kesatuan, memiliki visi dan arah tujuan yang sama. serta berbagi tugas” (13/06/2016). Pertanyaannya, visi dan tujuan sebenarnya mengarah kemana dan kepada siapa? Hanya orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi yang mampu menjawabnya dengan kecakapan intelektualnya.
Perda yang dimaksud dianggap menghambat investasi, memperpanjang birokrasi, tidak sejalan dengan semangat toleransi dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (pusat). Diantaranya perda bernuansa syariat yang dianggap intoleran, perda anti miras (bukan hanya regulasi/pembatasan sebagaimana perpres di tingkat pusat) dianggap menghambat investasi. Lagi-lagi perda penjaga moral itu dikalahkan oleh para petinggi politisi yang memiliki kekuasaan penuh atas negeri ini, sehingga kita dibuat untuk “mengalah” kepada pembuat keputusan. Perlu dikaji lebih lanjut juga terkait masalah investasi, jikalau sistem ekonomi dalam negeri ini ditata dan dikelola dengan baik sesuai dengan porsinya yang benar-benar adil tanpa menindas hak yang lain dalam perspektif sudut pandang islam, maka tidak akan terjadi carut marut seperti ini. Negeri yang tinggi akan toleransi ini mulai kabur pandangannya terhadap permsalahan apa yang sebenarnya terjadi dengan perekonomian global. Ini menambah bukti bahwa semangat penerapan syariat mustahil bisa diwujudkan dalam aturan di level daerah (Perda, qanun).
Syariat seharusnya diterapkan melalui UU yang berlaku untuk seluruh negeri, sehingga akan menjadi rahmat untuk seluruh pemuka bumi baik muslim maupun non muslim. Semestinya disadari dalam sistem demokrasi yang menjadi pijakan pembuatan aturan bukanlah nilai kebenaran dan kebaikan masyarakat, namun kepentingan pemilik modal, investor dan kebebasan. Saatnya menjadikan pro kontra penghapusan 3143 Perda ini sebagai momentum membangun kesadaran meninggalkan sistem demokrasi dan menghilangkan harapan untuk melaksanakan seluruh syariat dalam bingkai sistem liberal demokrasi.(*)

Penulis: Oleh: Nurul Fauziah (Mahasiswi STIE Madani Balikpapan dan Aktivis MHTI Balikpapan)

  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website