“DEJA VU” Kabut Asap, Indonesia Berkabung

Belum kering luka yang ditorehkan, kini luka itu harus kembali terbuka mengeluarkan darah, dan perih yang tanpa bisa ditahan mengeluarkan air mata. Tentu masih segar dalam ingatan kita tragedi kabut asap yang terjadi setahun silam. Bahkan belum genap setahun tampaknya. Korban akibat kabut asap berjatuhan tanpa penanganan yang berarti. Bukan hanya sekedar terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) bahkan hingga menghilangkan nyawa – nyawa tak berdosa.
            Hastag #SaveRiau bahkan menjadi ‘Trending Topic’ kala itu. Bahkan Riau menjadi salah satu kota ‘Tak Layak Huni’ karena udara tercemar akibat asap kebakaran hutan mendominasi udara disana hinnga tidak ada udara sehat untuk dihirup oleh penduduk Riau. Ibukota Jakarta pun harus mendapat kiriman asap Riau.
Niken Ari Aprilianti Dumanauw
            Trauma, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan masyarakat ketika musim Kemarau mulai datang. Musim kemarau seperti mimpi buruk bagi mereka. Takut jika kabut asap kembali melanda, khawatir jikalau ISPA kembali menggerogoti paru paru mereka karena tidak ada udara bersih untuk dihirup. Berapa lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli masker? Berapa lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat kerumah sakit? Berapa lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli setiap liter oksigen, agar bisa menghirup udara yang bersih dan sehat?
            BANJARMASIN, KOMPAS.com Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, saat ini Indonesia sedang siaga darurat kebakaran hutan dan lahan untuk mengantisipasi dan mencegah bencana asap sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.Siti Nurbaya mengatakan, kini setiap saat pihaknya terus melakukan monitoring terjadinya kebakaran hutan dan lahan."Pagi, siang dan sore terus kita lakukan monitoring, ada titik api langsung dipadamkan, dan hasilnya dibanding tahun sebelumnya, jumlah titik api turun tajam, antara 70 persen hingga 90 persen," katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sabtu (27/8/2016), seperti dikutip Antara.
            Padahal solusi agar tidak terjadi kebakaran hutan bukan hanya sekedar memadamkan titik – titik api. Tetapi menindak dengan tegas pelaku pembakaran hutan dengan sengaja. Kepolisian menetapkan 12 tersangka atas terjadinya pembakaran hutan dengan sengaja. Namun sanksi yang diberikan tidak begitu berarti, apalagi ada perusahaan asing yang ikut menjadi pelaku pembakaran hutan. Selama ini pemerintah selalu berpihak pada para kapitalis, dan mengesampingkan nasib masyarakat.
            Sesungguhnya Pemerintahlah yang beperan penting dalam menangani permasalahan kabut asap yang terjadi selama ini. Aktivis lingkungan menilai bahwa pemerintah tidak tegas menindak pelaku kebakaran hutan. Dampak kabut asap tahu lalu diperkirakan mencapai Rp 200 Trilliun. Yang mengakibatkan tidak stabilnya perekonomian masyarakat korban bencana kabut asap. Belum pulih keadaan ekonomi akibat bencana tahun asap setahun silam, akankah kabut asap kembali membuat kerugian dan trauma yang mendalam tahun ini? Akankah terjadi Déjà vu Kabut Asap yang membuat Indonesia kembali berkabung?
Solusi Total
Solusi total dan tuntas untuk menangani dan mengatasi persoalan ini pada dasarnya ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek dan segera di antaranya: Pertama, menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menjadi sumber kabut asap. Berbagai cara yang sudah dilakukan seperti water bombing, hujan buatan, pemadaman darat, pembuatan sekat kanal, pembuatan sumur, penyekatan area, dan sebagainya harus terus dilakukan dan digencarkan. Struktur pemerintahan hingga paling bawah mestinya bisa digerakkan. Masyarakat juga bisa digerakkan secara besar-besaran. Untuk itu, mereka bisa diberi honor sebagai pengganti atau kompensasi waktu dan tenaga mereka. Pemilik lahan perorangan dan perusahaan mesti dipaksa ikut memadamkan api secara maksimal.
Kedua, memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan kepada korban kabut asap secara gratis dan besar-besaran, sebab jumlah korban sangat besar dan cakupan wilayahnya sangat luas. Untuk itu juga semua struktur dan sumberdaya harus digerakkan. Keterlibatan masyarakat bisa dimaksimalkan. Perlu juga dipikirkan pemberian ganti kerugian kapada masyarakat terdampak.
Dana untuk hal pertama dan kedua ini bisa dikeluarkan dari APBN sampai mencukupi tanpa dibatasi, sebab ini berkaitan dengan nasib rakyat. Dana itu juga bisa ditagihkan kepada pelaku pembakaran dan penguasa lahan baik perorangan maupun perusahaan sebab mereka langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas apa yang terjadi.
Ketiga, penindakan hukum secara tegas terhadap para pelaku pembakaran dan siapa saja yang terlibat. Ini harus dilakukan secara tegas dan tanpa pilih kasih. Bukan hanya yang kecil yang ditindak, tetapi juga yang besar. Selama ini masyarakat melihat, penindakan baru menyentuh yang kecil, sementara yang besar dibiarkan.
Untuk jangka panjang harus diadakan infrastruktur untuk mencegah dan mengatasi kebakaran lahan dan hutan; baik berupa pembuatan kanal, penghutanan kembali, pembuatan sumur sumber hidran, embung, tata ruang dan lahan, termasuk mungkin pembelian pesawat water bombing yang diperlukan.
Lebih dari itu, kebakaran terjadi karena adanya UU dan peraturan yang membenarkan hal itu. Ada pula peraturan yang membenarkan pemberian konsesi sangat luas sampai ratusan ribu hektar kepada swasta. Padahal penguasaan lahan yang sangat luas itu menjadi salah satu akar masalah kebakaran hutan. Selain itu, seperti disinggung di atas, maraknya kebakaran lahan ada kaitannya dengan sistem politik demokrasi yang sarat biaya. Politisi dan penguasa di antaranya mengumpulkan dana politik dengan pemberian penguasaan lahan. Semua itu harus dicabut dan diganti. Itulah problem sistem dan peraturan perundangan, yang justru menjadi akar masalah kebakaran lahan dan kabut asap. Karena itu sistem dan peraturan itu harus dicabut dan diubah.
            Bencana kabut asap adalah akibat penyimpangan terhadap hukum Allah SWT dalam bentuk penerapan sistem demokrasi dan kapitalisme yang rusak. Karena itu diperlukan solusi total dan tuntas. Caranya tidak lain adalah dengan mengganti sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi biang masalahnya menjadi sistem politik dan sistem ekonomi Islam. Dengan kata lain, solusi total dan tuntasnya adalah dengan kembali ke ketaatan kepada Allah SWT; kembali pada sistem dan hukum Islam dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh di bawah sistem Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah.
[ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون]
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (TQS ar-Rum [30]: 41).(*)

Penulis:  Niken Ari Aprilianti Dumanauw (Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website