Demokrasi : Bila Tak Mau Pemimpin Kafir, Pilih Saja Pemimpin Perempuan !

Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. Ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Jakarta yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan.
Namun demikian ternyata sudah banyak kandidat yg digadang-gadang akan melaju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta priode 2017-2022. Tak terkecuali Gubernur  DKI Jakarta yang sekarang menempati posisinya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini santer digadang-gadang maju ke Pilkada DKI Jakarta 2017.
 Bahkan, Partai Keadilan sejahtera (PKS) telah memberikan lampu hijau untuk mengusung Risma yang dinilai cocok dipasangkan dengan bakal calon Sandiaga Uno. Sementara itu Partai Golkar yang merupakan partai pendukung bakal calon pertahanan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui kapasitas Risma selama memimpin Surabaya, (Viva.co.id).
Begitulah dalam sistem demokrasi siapapun boleh mencalonkan dirinya atau dicalonkan untuk  menjadi Kepala daerah atau kepala negara. Padahal, Islam telah mensyariatkan pengangkatan pemimpin dan penguasa bagi kaum muslim. Islam mensyariatkan hal itu untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan oleh syariah. Pemimpin kaum muslim itu diangkat untuk menegakkan agama Allah, menegakkan syariah-Nya, mewujudkan amar ma’ruf nahi mungkar, meninggikan kalimat-Nya, menjaga pelaksanaan hudud-Nya, memelihara hak-hak para hamba-Nya serta mengatur urusan kaum Muslim baik dalam urusan agama maupun urusan dunia mereka.
Dalam Syariah, pemimpin (penguasa) itu diangkat tidak lain untuk menerapkan syariah secara menyeluruh. Penerapan Syariah secara menyeluruh akan membuahkan rahmat untuk seluruh manusia. Dengan pemimpin yang menerapkan Syariah itulah akan terwujud Islam Rahmatan lil’alamiin.
Islam juga telah mensyariatkan siapa saja yang boleh mencalonkan atau dicalonkan untuk menjadi kepala daerah ataupun kepala negara. Islam mengharamkan Kaum muslim dipimpin oleh pemimpin kafir atau pemimpin perempuan.
Sehingga bagi setiap muslim semestinya bukan hanya bersikap tegas menolak pemimpin kafir namun juga harus menolak pemimpin perempuan. Inilah yang terjadi terhadap aspirasi politik kaum muslim di sistem demokrasi, penolakan terhadap pemimpin kafir tidak boleh menjadi jalan bagi hadirnya pemimpin sesuai kriteria Islam.
Demokrasi mustahil melahirkan kepemimpinan sesuai syariat Islam. Apalagi menjadi jalan untuk melaksanakan seluruh syariat dalam pemrintahan, sudah saatnyalah kita harus mengganti sistem demokrasi, yang menghasilkan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat dan tidak membuka peluang bagi kaum muslim menjalankan syariatnya secara menyeluruh. Dengan sistem Islam sajalah syariat Islam baru bisa dilaksanakan secara menyeluruh.(*)
Penulis: Winda Sari (Pemerhati Remaja)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website