Mimpi Negara Tanpa Pajak (?)

Tampaknya pemerintah benar-benar dibuat bingung oleh krisis ekonomi yang melanda. Apalagi ditambah dengan cekikkan utang luar negeri. Ditahun 2016 Indonesia memiliki utang sejumlah Rp. 4.281 triliun. Dan yang ditanggung tidak hanya utang pokok saja melainkan cicilan bunga. Untuk tahun ini saja kewajiban mencicil bunga utang sebesar Rp. 191,2 triliun, belum lagi ditambah dengan dengan tahun mendatang sejumlah Rp. 221,4 triliun. Sehingga hitungan kasarnya jika mau diratakan cicilan bunga utang tahun 2016-2017 sekitar 200 triliun. Bukankah itu angka yang besar?
Dewi Murni
Padahal jika kita bandingkan dengan anggaran pos-pos kebutuhan masyarakat tidak sampai menyamai apalagi melampui jumlah tersebut. misal anggaran pendidikan 150,1 triliun, anggaran kesehatan 67,2 triliun, anggaran pertahanan 99,6 triliun, anggaran perumahan dan fasilitas umum 34,7 triliun, subsidi pangan 21,0 triliun dan alokasi dana desa (untuk sekitar 74 ribu desa) 47 triliun. Secara nalarpun alangkah berharganya uang tersebut untuk digunakan membiayai kebutuhan masyarakat ketimbang membayar bungan yang tiada habisnya.
Kebingungan pemerintah bukan hanya karena tekanan utang saja, tetapi saat bertumpunya sumber pemasukkan negara kepada pajak, sedang kepatuhan wajib pajak masih rendah. Berdasarkan data internal Direktoral Jendral Pajak (DJP) tahun 2015 ada sebesar 18 juta wajib pajak yang terdaftar, tetapi kenyataannya ditahun 2015 SPT yang masuk sejumlah 10,9 juta.
Akhirnya pemerintah Jowoki mencari cara untuk mendapatkan sumber pendapatan yang baru. Mengingat pemasukan dari pajak tahun 2016 ini adalah sekitar 1.360,2 triliun, belum lagi ditambah dengan pemasukkan dari kepabeanan dan cukai sekitar 186,5 triluin. Berarti jumlah secara keseluruhannya 1.546,7 triliun. Padahal jika dipikir-pikir tahun lalu saja target pajak yang sejumlah 1.294,25 triliun tidak tercapai, realisasinya sebesar 1.055 triliyun. Lantas bagaimana dengan tahun ini yang justru angkanya lebih tinggi?
Maka keluarlah kebijakkan pengampunan pajak (tax amnesty) setelah perjalanan panjang berfikir keras. Tapi rasanya bukan perjalanan panjang, hanya lobinya saja yang mati-matian. Sebab pembahasannya hanya memakan waktu tiga bulan saja bahkan kesannya tertutup. Tax amnsety merupakan program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak (WP) meliputi penghapusan pajak yangs seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakkan, serta pernghapusan sanski pidana dibidang perpajakan atas harta yang diproleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.
Pada 18 Juli 2016 lalu pemerintah akhirnya mulai melegalkan undang-undang No 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang diundangkan pada 1 Juli 2016. Tax amnesty dengan membawa slogan, “ungkap, tebus, lega” diharapkan akan membawa angin segar untuk pemerintah, berupa dana sebesar 165 triliun dari aset orang Indonesia yang diparkir diluar negeri, perkiraannya ada 4000 triliun.
Tak amnesty adalah kebijakan yang kesekian kalinya menegaskan bahwa pemerintah kembali menghianati rakyat. Sebab dari kemunculannya saja telah melahirkan kecurgiaan berupa adanya kepentingan balas jasa didalamnya, yakni balas jasa oleh pemerintah kepada konglemerat hitam yang telah membantu mereka duduk dikursi kekuasaan. Pada sisi lain mengapa para konglemerat mendapat perlakuan manis berupa pengampunan pajak, ketimbang rakyat yang diperlakukan sinis sekali dalam soal pajak. Rakyat ditekan untuk membayar pajak, dikejar-kejar seperti maling. Sementara para konglemerat diberi ampunan atas hutang pajaknya, mereka hanya diminta untung membayar tebusan. Tak hanya itu, profil merekapun akan disembunyikan. Padahal selama ini yang berjuang manit-matian membiayai pembangunan negara adalah rakyat melalui pembayaran pajak. Sedangkan para konglemerat justru melarikan harta mereka ke luar negeri agar terhindar dari pajak. Lha, sekarang bukannya mendapat hukuman malah mendapat bujukkan manis. Pantas untuk dikatakan tidak adil, bukan?
Itulah cerminan negara yang mengadopsi pemikiran kapitalisme. Sumber pendapatan bertumpu kepada pajak. Negarapun hanya mengistimewakan mereka yang memiliki modal berlimpah. Rakyat yang memiliki ekonomi menengah (bahkan kecil) justru harus berjuang sendiri mencari kehidupan yang ideal.
Kondisi tersebut sangat kontras dengan ideologi islam yang tidak mengandalkan pajak sebagai satu-satunya sumber pemasukkan negara. Justru pajak adalah opsi paling terakhir, itupun ketika dalam keadaan yang darurat. Semisal kas negara mengalami kekosongan dan tidak ada pendapatan lain selain pajak, maka pajak akan dipungut kepada muslim yang mampu saja. itupun sebesar yang dibutuhkan oleh negera, jadi ketika telah terpenuhi pajak akan distop. Jadi pajak dalam islam sifatnya insidental.
Islam telah menetapkan sumber pemasukkan negara sebagai berikut: fai’ anfal, ghanimah, khumus, jizyah, kharaj, ‘usyur, harta milik umum yang dilindungi negara, harta haram pejabat dan pegawai negara, khumus, rikaz dan tambang, harta orang yang tidak punya ahli waris, dan harta orang murtad.
Kewajiban pajak dalam pandangan islam merupakan kezholiman yang haram hukumnya jika bukan karena kebutuhan yang mendadak (mendesak) sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut cukai” (HR. Ahmad, ad-darami dan Abu Ubaid)
Lemahnya ekonomi Indonesia sehingga mengadu pada pajak bukan menunjukkan miskinnya negara kita. Sudah ditegaskan diatas bahwa penyebabnya adalah penerapan sistem kapitalisme. Salah besar jika menganggap Indonesia sebagai negara miskin, faktanya sebaliknya, kaya raya. Sayang, melimpahnya SDA tidak kuasa ditangan negara. Padahal jika negara mempunyai nyali untuk mengusir asing dari tanah air tentu pendapatan yang diterima akan jauh lebih besar dari target tax amnesty. Bayangkan saja Indonesia memiliki 45 blok minyak dan gas, belum lagi tambang emas yang masih tersimpan berton-ton. Dimana potensi tersebut akan sangat menjanjikan bagi kesejahteraan bagi rakyat.
Atas dasar itulah selama sistem kapitalisme masih eksis diranah kekuasaan maka kita akan terus ditekan oleh pajak. Harapan menciptakan negara tanpa pajak merupakan mimpi disiang bolong, padahal sesungguhnya dapat direalisasikan dengan sistem islam. Hanya sistem islam.(*)
Penulis: Dewi Murni Aktivis Muslimah HTI Balikpapan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website