Bagaimanakah Sikap Pemerintah Atas Kasus Penistaan Agama

Presiden Jokowi gelar perkara terbuka Negara tak lindungi Ahok. Reporter : Christie Stefanie, CNN Indonesia. Presiden Jokowi ingin menunjukkan bahwa pemerintah akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk kepada Basuki Tjahaja Purnama. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) Jakarta, CNN Indonesia-Presiden Joko Widodo ingin masyarakat melihat secara langsung gelar perkara Bareskrim Polri atas dugaan Penodaan Agama yang ditudingkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Secara transparan, kata Jokowi, masyarakat dapat mengetahui berbagai fakta hukum yang muncul pada penyelidikan itu. Melalui siaran langsung televisi, Jokowi ingin memperlihatkan bahwa pemerintah tidak melindungi Ahok. “ Saya minta buka, terbuka biar tidak ada sangka,” kata Jokowi di Jakarta, senin (7/11). Disisi lain, ia meminta Tito memastikan peraturan yang dapat membenarkan wacana gelar perkara terbuka itu. Pada forum itu, penyelidik membeberkan fakta hukum dan informasi dalam penyelidikan seperti hasil pemeriksa saksi, saksi ahli dan terlapor.
Siti Nur Shofiyyah Yani
Tito menegaskan gelar perkara Ahok ditampilkan langsung di hadapan media massa. Hal itu dapat dilakukan karena perintah langsung dari presiden Jokowi.”Ini perintah eksepsional,”tuturnya. Penyelidik akan mendalami pernyataan Ahok mengenai surah Al-Maidah yang dianggap menistakan agama. Kasus penistaan agama ini tak kunjung selesai, dengan banyaknya proses yang dilakukan, gelar terbuka, saksi dan ahli yang diminta pendapatnya adalah 70 % pendapatnya membela Ahok dan 30 % adalah yang dinyatakan melanggar. Konstruksi pernyataan untuk menilai sikap MUI dan menilai apakah perbuatan Ahok tersebut sengaja atau tidak, dan bagaimana secara hukum islam kalau orang sudah minta maaf ? Gelar perkara terbuka itu didesign untuk dipertontonkan di tv, gelar perkara yang oleh presiden diperintahkan agar terbuka dan polisi jadi sebagai pembela sekaligus berperan sebagai forum pengadilan.
Demokrasi adalah penyebab dari akar masalahnya sehingga hukum menjadi terkesan lamban dalam menangani proses hukum. Pembelaan terhadap ahok ini tentunya ada dukungan orang-orang di dalamnya yaitu para kapitalis yang berkepentingan sehingga kasus ahok ini terkesan maju mundur, tidak ada kepastian dari hukumnya. Itulah demokrasi yang di dalamnnya keadilan hukum itu amat langka. Penetapan presiden Jokowi agar kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok digelar secara terbuka alasannya agar masyarakat bisa melihat bahwa pemerintah serius dan transparan dalam kasus ini. Padahal proses ini bisa berpotensi melindungi pelaku penistaan Al-Quran, karena bila alat bukti tidak cukup kuat (video Buni Yani yang disebut palsu), maka tidak bisa ditentukan status hukum  Ahok sebagai tersangka dan selanjutnya proses hukum akan dihentikan.
Masalah penistaan agama ini harus segera ada penanganannya, jangan sampai penanganannya lamban atau malah bisa hilang dan akan terulang lagi nantinya. Butuh penyelesaian dengan segera. Penuntasan itu hanya bisa dilakukan dengan menegakkan syariah islam dalam kepemimpinan khilafah. Rasulullah saw bersabda : “ Sesungguhnya imam (Khalifah) itu adalah perisai, umat berperang dibelakang khalifah dan akan dijaga oleh Khalifah” (HR. Muslim). Khalifah yang akan melindungi islam dan umatnya dengan menerapkan syariah islam yang berasal dari Allah SWT, bukan hukum hasil kompromi antara penguasa dan wakil rakyat dengan kaum kapitalis yang memihak. Hukum demokrasi terbukti hanya memperpanjang penderitaan umat dan melanggengkan penistaan agama. Karena itulah sudah seharusnya kita kembali pada sebuah system yang menerapkan syariah islam secara menyeluruh, yaitu khilafah yang akan menjaga kemuliaan islam dan umatnya. Inilah wujud kecintaan dan penghormatan umat ini terhadap Al-Quran dan As-sunah.
Penulis : Siti Nur Shofiyyah Yani (Pengajar, Pemerhati Remaja dan Lingkungan)

   

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website