Hanya Khilafah Yang Menghentikan Penghinaan Al-Qur’an


Mendapat tudingan keras dari Setara Institute, akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat bantahan. Tudingan itu menyatakan, MUI berpolitik, karena lembaga ulama dari berbagai ormas islam itu telah mendesak agar polisi memeriksa Ahok, terkait dugaan penistaan agama. Menurut wakil ketua umum MUI Zainut Tauhid Sa’ad menegaskan apa yang dilakukan adalah untuk menjaga umat dari pemikiran dan keyakinan (akidah) yang keliru serta menjaga keharmonisan umat beragama dalam masyarakat yang majemuk. Tuduhan kepada MUI melakukan politik kekuasaan adalah kebohongan dan fitnah yang sangat keji. MUI melaksanakan tugasnya untuk menjaga umat dari pemikiran yang keliru dan akidah yang salah. MUI mengedepankan kepentingan Negara di atas kepentingan suatu kelompok yang sempit, kata Zainut Tauhid Sa’ad di Jakarta, Senin (17/10/2016).
Siti Nur Shofiyyah Yani
Zainut menyampaikan pernyataan tertulis untuk menanggapi pernyataan wakil ketua setara institute Bonar Tigor Naipospos, menyatakan dalam sebuah diskusi minggu (16/10/2016) di Jakarta, ia menuding MUI terlibat politik kekuasaan karena ikut mendesak aparat keamanan memeriksa Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta). MUI lanjutnya, menyadari bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Oleh sebab itu, kondisi  yang harmonis harus tetap dijaga untuk menghindari gesekan yang mengancam persatuan bangsa. Pada saat yang sama akidah umat islam juga harus tetap dijaga. Terkait dengan pendapat dan sikap MUI terhadap pernyataan saudara Ahok yang menyinggung surah Al-Maidah 51, sudah sesuai dengan peran dan kewenangan MUI, papar Zainut. Maka atas dasar itulah Zainut berharap semua pihak menjaga kondisi masyarakat agar tetap harmonis, jangan sampai memperkeruh keadaan maupun membuat perpecahan di tengah masyarakat. MUI sebelumnya telah menyambut baik permintaan maaf Ahok, namun meminta kepolisian memproses secara hukum terhadap Ahok.
Pemilu/Kampanye selalu disemarakkan dengan berbagai cara bagaimana agar mereka dapat menduduki posisi yang terpilih untuk menjabati sebuah kedudukan di dalam bidang politik, cara tersebut sampai masuk ke dalam kasus penistaan agama atau memanipulasi ayat Al-Qur’an dan syariat yang mereka jadikan sebagai dalih demi kepentingan politiknya. Mereka bersaing untuk merebut posisi kekuasaan tersebut. Tidak bisa dipungkiri memang seperti itulah adanya dunia perpolitikan di dalam system kapitalisme ini, mereka harus kuat-kuatan saling sikut menyikut. Demokrasi adalah sebuah system yang melanggengkan orang-orang yang berpolitik demi kepentingannya tidak perduli apakah itu bertentangan atau tidak. Sekalipun dalam pemilu akan diterapkan berbagai macam aturan untuk mencegah kasus penistaan agama ataupun manipulasi terhadap ayat Al-Quran dan syariat, maka pasti tetap akan terjadi kasus penistaan agama tersebut. Karena dalam dunia perpolitikan sekuler itu hanya mengedepankan kepentingan masing-masing.
Itulah salah satu sisi buruk noda hitam yang ada di dalam politik sekuler demokrasi dalam kapitalisme dan itu adalah hal yang memang sudah biasa terjadi dalam politik system kapitalisme. Lembaga semacam MUI yang mengeluarkan fatwa yang menegaskan terjadinya penistaan agama dituduh punya kepentingan politik tertentu, karena itu umat membutuhkan jaminan perlindungan dari Negara, tidak cukup dengan silaturahmi nasional, diskusi-diskusi yang digagas untuk menyelesaikan persoalan penistaan agama. Hanya Khilafah yang mampu menyelesaikan dan menindak tegas pelaku penista agama. Dalam Khilafah akan diterapkan peraturan yang sesuai dengan aturan syariat islam yang akan menjaga serta mencegah dari terjadinya penistaan agama maupun manipulasi terhadap Al-Qur’an dan syariat.
Penulis : Siti Nur Shofiyyah Yani (Pengajar, Pemerhati Remaja dan lingkungan)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website