Jangan Biarkan Penguasa Lindungi Penista Al-Quran

Atas perintah Jokowi, gelar perkara penistaan agama oleh Ahoktelah berlangsung secara terbuka pada Selasa 15 November kemarin. Alasannya agar masyarakat bisa melihat bahwa pemerintah serius dan transparan dalam kasus ini.
Proses ini diduga kuat oleh Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, adalah langkah yang berpotensi melindungi pelaku penistaan Al-Quran. Karena bila alat bukti tidak cukup kuat (video Buni Yani yang disebut palsu), maka tidak bisa ditentukan status hukum Ahok sebagai tersangka dan selanjutnya proses hukum akan dihentikan.
Rabu pagi, 16 November, akhirnya Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan Al-Quran dalam hasil gelar perkara oleh Kapolri Tito Karnavian di hadapan sejumlah besar media.
Pemeriksaan Ahok sesungguhnya bukan masalah gelar perkara itu dilakukan secara terbuka atau tidak, pasalnya ini dinilai ibarat rekayasa. Kepolisian, kata Munarman, sudah barang tentu untuk mencari bukti jika Ahok bersalah atau tidak, dan bukan sebagai ajang gelar atau kontestasi disiarkan secara langsung.
Sesungguhnya, pelaksanaan gelar perkara secara terbuka di hadpaan media massa itu tidak biasa dilakukan dalam sebuah gelar perkara kasus pidana, namun hal ini adalah pengecualian sebagai perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.
“Ini perintah eksepsional, untuk transparansi kami akan gelar perkara ini secara terbuka di hadapan media massa dan disiarkan langsung. Ini perintah dari Presiden Joko Widodo,” kata Tito Karnavian dalam konferensi persnya di istana Kepresidenan pekan lalu.
Proses gelar perkara yang tengah berlangsung ini memiliki dua tahap, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Untuk penyelidikan, Polri melalui Kabareskrim, akan memriksa semua orang, yaitu terlapor dan pelapor temasuk sejumlah saksi pelapor dan terlapor. Sayangnya, Ahok tidak hadir di gelar perkara kemarin, hanya diwakili kuasa hukumnya karena sedang melangsungkan agenda kampanye yang telah terjadwal.
Jika negara memberikan perlindungan hukum pada Ahok, ini menjadi bukti yang sangat nyata, bahwa hukum di negara ini mandul dan tumpul ke atas karena tunduk pada kekuasaan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemilik otoritas tertinggi umat Islam Indonesia menyatakan bahwa Ahok telah menghina Al-Quran dan ulama melalui pidatonya di Kepuauan Seribu. Dan secara hukum positif Indonesia, mantan Ketua Mahkamah Agung Hamdan Zoelva, memiliki penilaian serupa.
Menurut praktisi hukum, Mahendradatta, kasus penistaan oleh Ahok ini sangat jelas dan tindakan ini melanggar hukum pidana. Persoalan ini harus dikembalikan kepada huku, bukan masalah politik. Ancaman hukuman bagi Ahok, bila diakumulasikan maka bisa mencapai 9 tahun.
Lambannya kinerja aparat penegak hukum gi negeri ini dalam menndak Ahok justru mengukuhkan persepsi bahwa pengabaian tuntutan masyarakat agar Ahok dihukum adalah cermin hukum di Indonesia berlaku tebang pilih. Tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tutur Jubir HTI, Muhammad Ismail Yusanto.
Dengan dibiarkannya pelaku penista agama, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terulang kembali di Indonesia yang disebut sebagai negara hukum ini. Karena yang terjadi adalah penguasa malah melindungi penista agama.(*)
Oleh : Murni Arpani (Aktivis MHTI Penajam Paser Utara)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website