Pemerintah Kejar Setoran, Selebgram Kena Pajak

Kementerian Keuangan Sri Mulyani berniat fokus pada penerimaan perpajakan rutin untuk tahun 2016 sebesar  Rp 1.320 triliun. Amnesti pajak dinilai bisa menyokong devisit anggaran yang tahun ini diperlebar dikisaran 2,5 hingga 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.737,6 triliun. Pajak non migas menjadi mayoritas, dengan target sebesar Rp 1.271,7 triliun. Sri Mulyani mengungkapkan tidak ingin pola penerimaan negara seperti biasa pajak selalu menumpuk di akhir tahun.
Ilustrasi

Demi kejar setoran, Sri Mulyani memastikan bahwa tidak akan ada perbedaan bagi setiap warga negara dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Memang pembayar pajak terbesar didominasi oleh 20% wajib pajak  kelas atas atau orang kaya. Akan tetapi Sri beranggapan, sisi kepatuhan pajak tetap berlaku untuk keseluruhan kelas adalah lebih utama.
Pemerintah memiliki optimisme besar terhadap penerimaan negara dari uang tebusan bisa menembus target sebesar Rp 165 triliun. Dilihat dari setoran  Surat Pernyataan Harta (SPH), hingga akhir periode pertama saja uang tebusan yang terkumpul sudah setengah dari target, yakni mencapai Rp 86,94 triliun.
Mulai tahun depan Pemerintah akan menggenjot penerimaan pajak sejak awal tahun dan bertahap naik setiap bulannya.
Alasan inilah yang digunakan Pemerintah juga melirik bisnis e-commerce yang sedang naik daun untuk dipajaki. Kedepannya, Selebgram akan kena pajak sesuai penghasilan yang rata-rata bisa mencapai 20 jutaan. Pasalnya, Selebgram termasuk dari daftar WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang akan diburu Pemerintah selain UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
Setelah sebelumnya kebijakan Tax Amnesty Pemerintah ditentang, tampaknya Pemerintah jadi makin gigih melancarkan program berburu pajaknya demi menggenjot setoran penerimaan negara. Akhirnya, lagi-lagi rakyat jadi korban pendzoliman atas nama negara.
Atas nama negara pula, rakyat kecil diganjar kedzoliman berlipat-lipat. Rakyat dipaksa membayar dan melunasi pajak dengan dalih kepatuhan dan nasionalisme. Rakyat dipaksa mensubsidi para konglomerat melalui kebijakan negara pro kepada para pengusaha. Dan ketika para penguasa malah berpihak kepada para penguasa yang jelas-jelas tidak ikut andil membiayai pembangunan.
Hal ini terbukti dari beberapa Rencana Keja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkonsep public private patnership (kerjasama pemerintah daerah dengan swasta). Pemerintah justru memberikan peluang kepada swasta dan asing untuk mengeksploitasi kekayaan suatu daerah di Indonesia. Akal bulus Pemerintah dan pengusaha berhasil membodoh-bodohi rakyat berulang-ulang.
Efek kedzaliman ini terjadi karena sistem anggaran negara hanya dari pajak dan hutang. Pondasi anggaran seperti ini tentunya sangat berbahaya bagi kedaulatan, kemandirian dan fundamental ekonomi bangsa. Peran Pemerintah memutus mata rantai hutang belum maksimal dan justru melanggengkan riba yang merapuhkan pembangunan.
Saat ini , Pemerintah tidak banyak menggali potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dari sisi deviden BUMN misalnya. Kalau saja Pemerintah mau mengelola SDA secara mandiri tentu potensi-potensi pendapatan negara sebesar ribuah triliun tidak akan hilang karena dikuasai oleh swasta dan asing.
Kalau saja Pemerintah mau belajar dari sistem pengelolaan anggaran dalam pemerintahan Islam. Kedzaliman di atas tidak akan memakan rakyat sebagai tumbal karena Pemerintah tidak akan serta merta memilih pemungutan pajak (dharibah) dan hutang (riba) sebagai jalan pintas pendapatan negara.
Dalam sistem pemerintahan Islam, Pemerintah hanya akan mengambil solusi sesuai Syariat. Yakni dengan pengelolaan SDA secara mandiri dan efisien. Ketahanan negara tentunya akan mudah tercapai bila seluruh lapisan masyarakatnya memiliki ketakwaan dan Pemerintah yang berkuasa menerapkan Syariat dalam bingkai institusi Daulah Khilafah Islamiyah. Wallahu ‘alam bisshawab.(*)
Penulis: Oleh : Murni Arpani (Aktivis MHTI Penajam Paser Utara)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website