Bisunya Demokrasi Atas Bencana Kemanusiaan Rohingya


Tentu kita masih ingat, tahun lalu, lebih dari 8000 jiwa pengungsi Rohingya terdampar di perairan Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Mereka menggunakan perahu-perahu nelayan untuk melarikan diri dari kekejaman yang dilakukan oleh Kaum Budha dengan dukungan Militer dan pemerintahan Myanmar.
Muslimin Rohingnya, sejak tahun 1948 sampai sekarang tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia.  Di tahun 1982 ketika pemerintahan Ne Win memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan, 800.000 orang Rohingya ditolak kewarganegaraannya.  Pada tahun 1991-1992, 250 ribu pengungsi Rohingya membanjiri  Bangladesh.  Pada Tahun 2010 saat Thein Sein berkuasa, pemerintah junta militer menuju transformasi demokrasi, dan menjadikan Myanmar sebagai negara yang dipimpin sipil.  Sistem politik dan ekonomi semakin terbuka. Pembatasan penulisan di media sudah makin longgar. Hanya etnis Rohingya yang tidak merasakan perubahan dari keterbukaan Myanmar ini, mereka masih tetap terpinggirkan, miskin dan terlantar.
Dokumentasi
Setelah konflik yang terjadi antara muslim Rohingya dan Budha Rakine di Juni 2012 lalu, hingga sekarang di tahun 2016 ini, kehidupan muslim Rohingya dalam kondisi rusuh dan kritis.  Mereka diteror, dianiaya, bahkan dibunuh oleh militer.  Mereka dipaksa meninggalkan Myanmar, mengarungi lautan hanya menggunakan perahu kayu, dengan sedikit bekal, dan seringkali mesin perahu rusak sehingga mereka terombang-ambing di lautan yang ganas.  Dan ratusan ribu orang mati tenggelam dalam perjalanan.
Apakah kesalahan mereka karena mereka adalah muslim? Apakah mereka tidak berhak hidup tenang dan bahagia sebagaimana yang lain? Allah telah memuliakan umat Islam dan mereka umat terbaik yang ada di muka bumi ini. 
Diamnya Suu Kyi
Memasuki bulan ke delapan setelah National League for Democracy (NLD) memenang ipemilu demokratis di Myanmar pada November 2015, pemerintahan Aung San Suu Kyi pun mendapatkan banyak kritikan.Kemampuannya dalam membawa hak keadilan bagi etnis minoritas dipertanyakan. Bahkan, banyak yang menuntut title pemenang Nobel miliknya agar dicabut.Tentu desakan itu bukan tanpa alasan. Karena selama ini Suu Kyi dianggap sebagai “juru selamat” yang menjadi ikon kebebasan dan demokrasi. Suu Kyi dan mayoritas politikus di Myanmar tidak ada yang menolak narasi Islam fobia yang dimunculkan oleh kelompok radikal seperti BiksuWirathu. 
Ada tiga alasan mengapa keinginan Suu Kyi untuk memperbaiki kondisi Rohingya dipertanyakan. Pertama, Suu Kyi tidak mengakui terminologi “Rohingya”. Kedua, komentar dia ketika diwawancarai oleh presenter BBC, Mishal Husein, “No-one told me I was going to be interviewed by a Muslim,” menunjukkan pandangan partisan yang dikecam banyak pihak. Ketiga, sikap diam Suu Kyi terhadap isu Rohingya. Terakhir ia menolak militer Myanmar disebut melakukan kekerasan terhadap Rohingya pada Oktober 2016.
 Disini kita melihat dan menilai bahwa tokoh demokrasi sekaligus menlu Myanmar Aung Suu Kyi, tidaklah punya sikap untuk menghentikan krisis kemanusiaan dan genocida atas kaum muslimin di Myanmar.Tampak nyata kebisuan dan keberpihakan demokrasi untuk memperlancar aksi genocida ini..Astaghfirullahhaladzim. Masihkah kita berharap kepada demokrasi untuk menuntaskan kasus Rohingya ini???Nyata –nyata demokrasi telah gagal, dan justru demokrasilah yang menyebabkan permasalahan ini berulangan berlarut-larut. Kita membutuhkan solusi lain. Solusi hakiki dari Dzat Yang Maha Sempurna, yakni solusi dg berdirinya Sebuah Negara Islam yang bernama Daulah Khilafah Islamiyah, dimana seorang Kholifah yang menjadi pemimpinnya, akan mampu menjadi junnah atas muslim Rohingya dan muslim di belahan dunia manapun. Kholifahakanmelindungirakyatnya, muslim dan non muslim… Sungguh, tidak ada solusi untuk tragedy ini kecuali dengan eksisnya khilafah di mukabumi.Khilafah adalah sumber kesatuan dan kemuliaan umat.Wallahua’lam.(*)
Penulis: Tri Ummu Ahsan


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website