Berantas Hoax, Berantas Pemikiran Merusak Masyarakat

Pemerintah tengah gencar melawan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya atau hoax. Efektivitas fungsi hubungan masyarakat (humas) dan pengelola informasi di Kementerian dan Lembaga pun dinilai perlu ditingkatkan untuk menangkal kabar hoax, yang saat ini sangat cepat tersebar dimedia sosial.
Winda Sari

Melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, berencana membentuk Badan Siber Nasional (Basinas) untuk memberantas kejahatan dunia maya. Kebijakan tersebut dianggap tidak tepat untuk memberantas isu liar didunia maya.

Menurut pengamat multimedia Heru Sutadi, pemerintah harus memisahkan peran Basinas dengan pemberantasan isu hoax. Sebaiknya Basinas cukup fokus terhadap revolusi digital untuk perlindungan ekonomi digital, terutama transaksi keuangan.

"Saya pikir harus dipisahkan antara isu hoax dan peran BCN (Badan Cyber Nasional). Terlalu kecil jika masalah hoax menjadi tugas BCN. BCN harus mendapat tugas menyukseskan revolusi ekonomi digital, seperti perlindungan terhadap e-commerce, e-government, serta inklusi keuangan digital," kata Heru
dilansir detikcom, Kamis (5/1/2017) malam.

"Janganlah BCN disuruh mematai-matai apa yang menjadi percakapan di dunia maya atau bahkan memasuki informasi pengguna internet," lanjutnya.

Heru mengatakan
, sebaiknya pemerintah mengefektifkan peran elemen kementerian dan lembaga untuk menangkal kejahatan dunia maya. Dengan demikian, menurutnya, pemerintah bisa memegang kendali opini masyarakat terkait dengan pemberitaan di internet.

"Untuk memenangkan mempengaruhi opini adalah dengan mengaktifkan semua kementerian dan lembaga serta government public relation untuk segera merespons jika ada isu yang menarik perhatian publik secara cepat," ujar Heru.
Pemerintah dan media-media besar sedang semangat semangatnya berkampanye gerakan anti hoax sampai banyak kepala daerah juga ikut action.
Ini bagus,  kalau dilakukan dengan maksud edukasi kepada masyarakat dan netizen di Indonesia.  Asal dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa ini memang tanggung jawab negara untuk mengedukasi masyarakat dan melindungi rakyatnya dari informasi bohong, berbahaya dan tak bermanfaat. Pemerintah memang berkewajiban membuat regulasi yang jelas tentang penyebaran informasi di masyarakat.
Ketika kita menelaah lebih dalam, maka akan didapat bahwasanya hoax diperoleh masyarakat melalui media sosial. Dan kita juga harus tahu bahwa masyarakat beralih ke media sosial karena sudah jenuh dengan framing berita di media mainstream yang liberal yang berpihak pada pihak-pihak tertentu.
Namunupaya pemberantasan hoax bisa juga jadi upaya tendesius kalau dilakukan bukan dengan kesadaran fungsi negara tadi. Gerakan anti hoax jangan sampai berubah menjadi gerakan defensif karena merasa terancam dengan derasnya opini Islam di sosial media. Akhirnya terlihat seperti pembungkaman. Karena hampir semua situs yang diblokir adalah situs Islam.
Pemerintah harusnya fair,  media sosial perlu dikontrol agar masyarakat terbebas dari informasi hoax -  saya dukung 100%. tapi pemerintah juga harus adil,  media-media besar mainstream juga harus dikoreksi karena pemberitaan yang tebang pilih,  framing yang tendensius terhadap umat Islam dan bahkan black out terhadap berita-berita politik umat - Agar umat Islam terbebas dari serangan nilai sekulerisme.
Media massa ataupun media sosial merupakan alat yang paling strategis untuk melakukan penyebaran nilai, pembentukan opini, serta memediasi berbagai pihak dalam melakukan komunikasi.
Karena alasan tersebut, media sangat gampang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang mengelilinginya, baik kepentingan publik, pemerintah, maupun institusi politik. Coyne dan Leeson (2009) menyatakan bahwa media memiliki dua peran. Pertama, media dapat mempengaruhi kebijakan institusi. Kedua, media dapat dijadikan sebagai katalis atau penetral manakala terjadi konflik perubahan institusional. Hal ini menguatkan keyakinan bahwa media sangat berperan penting bagi institusi politik.
Institusi kekuasaan pasti selalu memiliki kepentingan terhadap media massa. Hal ini tidak dapat dihindari, karena media adalah alat yang paling efektif untuk melakukan hegemoni dan mempengaruhi masyarakat. Dalam perspektif Kapitalisme, kondisi inilah yang menjadi blunder, di mana media massa harus dijaga independensinya sebagai salah satu pilar dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa media tidak dapat sepenuhnya independen. Media akan selalu dipengaruhi oleh intervensi pihak-pihak lain, baik pemerintah, pemilik, maupun institusi politik tertentu.
Dalam kaitannya dengan institusi politik, media memiliki relasi yang kuat sebagai alat untuk menyebarkan ideologi dan merangkul massa untuk mendapatkan kekuasaan. Tidak mengherankan, banyak institusi politik yang berebutan menguasai media, karena ‘menguasai media berarti menguasai masyarakat’. Untuk dapat melakukan perubahan institusional, diperlukan sebuah alat untuk mentransformasi informasi dan nilai-nilai kepada masyarakat.
Media merupakan alat yang paling tepat. Karena di samping media memiliki kemampuan untuk mengumpulkan massa, media juga memiliki kemampuan untuk mentransformasi nilai- nilai sehingga kemudian dapat merubah persepsi dan opini public (Coyne dan Leeson, 2009).
Sehingga wajar bila di sistem sekarang banyak pihak-pihak yang memanfaatkan media massa ataupun media sosial untuk memprovokasi ataupun untuk menyebarkan berita bohong (hoax) demi kepentingan pihak-pihak tertentu.
Media dalam pandangan Islam mempunyai fungsi strategis, yaitu melayani ideologi Islambaik di dalam maupun di luar negeri (Sya’rawi, 1992).  Di dalam negeri, media massa berfungsi untuk membangun masyarakat Islami yang kokoh. Sedang di luar negeri, media massa berfungsi untuk menyebarkan Islam, sekaligus untuk membongkar kebobrokan ideologi kufur buatan manusia.
Dalam Islam keberadaan suatu media massa tidaklah memerlukan izin (tarkhis) dari negara, tapi cukup menyampaikan pemberitahuan kepada Negara, pihak yang bersangkutan harus bertanggung jawab terhadap segala isi media, yaitu pemimpin redaksi dan wartawan atau penulis artikelnya secara langsung.
Sehingga tidak ada yang namanya “kebebasan pers” yang dapat menjerumus pada bebasnya berita yang disampaikan pada masyarakat.
Semua tindak pidana media massa masuk kategorita’zir, yakni hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh syariah, kecuali pidana qadzaf (menuduh berzina) yang termasuk dalam kategori hudud. Beberapa tindak pidana itu adalah melakukan provokasi , penghinaan , memfitnah  dan menuduh berzina, menyebarkan gambar porno, dan menyebarkan berita bohong. Hukuman yang  akan diterima pun akan memberi efek jera.
Sehingga media massa akan menjadi alat konstruktif untuk memelihara identitas keislaman masyarakat, dengan tidak melarang unsur hiburan (entertainment) yang sehat dan syar’i. Tak seperti sekarang, ketika media massa mengabdi pada ideologi kapitalisme yang kafir. Media massa kini telah menjadi alat destruktif untuk menghancurkan nilai-nilai Islam, dengan mengeksploitir hiburan yang berlumuran dosa dan membejatkan moral serta hoax atas Islam.
Penggunaan media [sosial/massa] sebagai sarana dakwah berperan menampilkan kemampuan dan kekuatan Islam dalam mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan sebagai hal yang melalaikan.
Media massa sebagai institusi bebas nilai dalam perspektif Liberal-demokrasi pada realitanya hanya mengakomodir prinsip/ide kebebasan dan menghambat segala mainstream yang mengancamnya, termasuk konsep Islam dan Sistemnya.
Islam memiliki konsep regulasi (perundangan) atas institusi dan awak media massa yang akan menjaga penyebaran berita atau informasi di media cetak ataupun sosial media agar tak ada hoax yang meresahkan masyarakat yang berdampak pada keutuhan Negara.
Demikianlah Islam yang sempurna. Dengan segala solusi yang dimilikinya. Maka hanya dengan menerapkan Islam saja maka masyarakat akan hidup dalam ketenangan dan kesejahteraan.(*)
Penulis: Winda Sari (aktivis MHTI Balikpapan)



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website