Trump, Kebebasan dan Diskriminasi

Pada Jum’at 27 Januari 2017, Presiden baru Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif terkait dengan imigran yang berisi larangan datang ke AS oleh semua pengungsi sedikitnya 120 hari kedepan.  Dan khusus untuk Suriah, jangka waktunya tanpa batas hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Perintah eksekutif juga meliputi penolakan Visa AS dari tujuh Negara,  yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman untuk 90 hari ke depan.
Murni Arpany
Berita mengenai larangan imigran tersebut pun mendapat respon dari beberapa pihak di sana. Unjuk rasa dilakukan baik di dalam maupun luar negeri. Meski Donald Trump bersikukuh bahwa perintah eksekutifnya untuk melarang kedatangan warga dari tujuh Negara mayoritas beragama Islam “bukan ditujukan kepada Muslim”.
“Ini semua bukan soal agama- ini soal terror dan melindungi negara kami”, ungkap dia, sembari menambahkan lebih dari 40 negara mayoritas Muslim tidak dimasukkan dalam daftar larangan berkunjung. Sejumlah pihak menilai Trump tidak melarang puluhan negara tersebut karena memiliki bisnis di sana. Dari 40 negara yang tidak masuk daftar, Indonesia merupakan salah satunya. (Internasional.metronews.com 30/01/2017)
Dari fakta tersebut didapati kebijakan Trump yang semakin ‘keras’ kepada warga Muslim dan dunia Islam. Hal tersebut bukan hanya merepresentasikan style kepemimpinan secara pribadi Trump, namun juga menggambarkan garis politik AS sebagai negara Kapitalisme-Demokrasi. Disisi lain menyuarakan tentang HAM dan Kebebasan, namun disisi lain justru menampakkan diskriminatif terhadap kalangan tertentu terutama Islam pada kasus tersebut. Kebijakan yang ada pun tidak melindungi rakyat. Adapun politik luar negeri eksploitatif yang diterapkan adalah untuk ‘manjajah’ ekonomi , politik negara lain. Akhirnya diskriminasi terhadap muslim juga menjadi konsekuensi logisnya.
Berbeda halnya dalam penerapan sistem Islam dalam negara (Khilafah) yang mampu memberikan jaminan keamanan, perlindungan kepada  setiap warga negaranya baik muslim maupun non muslim serta warga negara lain yang meminta perlindungan terhadap negara Khilafah secara resmi.
Semisal yang telah dicontohkan oleh Kepemimpinan Islam masa Utsmani pada 1492 M. Ketika itu Khalifah Bayezid II mengirim seluruh armada angkatan laut untuk menyelamatkan 150.000 orang Yahudi Eropa yang sedang dianiaya oleh orang-orang Kristen selama inkusisi Spanyol dan menyambut mereka masuk ke negeri Islam (Khilafah) dan memperlakukan mereka sebagai warga negara yang sama.
Jelas berbeda dengan kebijakan yang di ambil oleh rezim pemerintahan Trump yang justru menampakkan wajah asli dari sistem yang dianut oleh Amerika Serikat. Dan semestinya fakta yang ada membuka kesadaran bahwa sistem Kapitalisme-Demokrasi menghasilkan negara yang sangat diskriminatif sebagaimana yang telah dicontohkan oleh AS.
Sehingga, hanya dengan penerapan aturan Islam secara Kaffah (menyeluruh) yang akan mampu memberikan kesejahteraan bukan hanya bagi warga negaranya saja (baik muslim maupun non-muslim) , tapi juga bagi warga negara lain yang memang memerlukan bantuan seperti yang telah dicontohkan selama 1400 tahun oleh pemerintahan Islam dalam penerapannya.(*)
Penulis: Winda Sari

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website