Agama dan Politik Mustahil Dipisahkan

Dalam beberapa statmen di media, Presiden Joko widodo meminta semua pihak agar memisahkan persoalan politik dan agama. Menurut Presiden, pemisahan tersebut untuk menghindari gesekan antarumat.

"Memang gesekan kecil-kecil kita ini karena pilkada, karena pilgub, pilihan bupati, pilihan wali kota, inilah yang harus kita hindarkan," kata Presiden saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di kecamatan Barus, Tapanulitengah, Sumatera Utara, Jum'at(24/3/2017).


Penulis: Siti Nur Shofiyyah Yani

Karena gesekan itulah, Presiden meminta  tidak ada pihak yang mencampuradukkan politik dan agama. "Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik, "kataJokowi.

Jokowi berpesan kepada masyarakat untuk menghindari konflik horizontal, seperti antar suku atau antar agama. Keberagaman suku, agama dan bahasa, kata Kepala Negara justru harus jadi kekuatan NKRI.

"Saya hanya ingin titip ini mumpung pas di Sumatera Utara, ingin mengingatkan semuanya, bahwa bangsa kita terdiri dari macam-macam suku dan agama, bermacam ras," ungkapnya.

Presiden menyebutkan bahwa Indonesia terdiri atas 714 suku dan 1.100 bahasa daerah. Itu menjadi keanekaragaman bangsa yang harus terus ditanamkan kepada masyarakat.
"Suku yang saya ingat, Suku Gayo, Suku Batak, Suku Sasak, Suku Minang, Suku Dayak, Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Betawi, yang paling ujung timur Suku Asmat, Suku Bugis, dan yang lain-lainnya," ungkap Jokowi.

Presiden meminta para pemuka agama untuk mengingatkan para umatnya, tentang keragaman yang harus dirawat agar tidak menimbulkan perpecahan.

"Para ulama agar disebarkan, diingatkan, dipahamkan pada kita semua, bahwa kita ini memang beragam merupakaan anugerah yang diberikan Allah bahwa kita ini beragam,"katanya.

Presiden mengatakan, jika perbedaan bisa dirawat dan dipersatukan akan menjadi kekuatan besar.

"Ini adalah sebuah kekuatan besar, sebuah potensi besar, tetapi kalau kita tidak bisa menjaga dan merawat, ada gesekan, ada pertikaian, itu yang harusnya yang awal-awalnya kita ingatkan," ujarJokowi.

Pimpinan Rumah Amanah Rakyat (RAR) Ferdinand Hutahaean mengatakan, pernyataan Jokowi bahwa agama dan politik harus dipisahkan adalah sebuah pernyataan, yang menyiratkan bentuk dukungan pada seseorang yang tengah berlaga dalam pilkada. Agama dan politik tidak mungkin dipisahkan, jika dipaksakan terpisah maka akibatnya adalah kehancuran masyarakat dan peradaban.

Presiden Joko Widodo meminta semua pihak, agar memisahkan persoalan politik dan agama. Menurut  Presiden, pemisahan tersebut untuk menghindari gesekan antarumat, peryataan Presiden Jokowi ini mestinya tidak hanya dilihat sebagai dukungan kepada salah satu calon, tapi ini adalah peryataan resmi seorang kepala negara untuk menegaskan identitasnya.

Hendaknya semua pihak menyadari, bahwa sistem politik Indonesia saat ini adalah sistem sekuler. Sekuler tidaklah bermakna anti agama, tapi sekularisme melarang agama berperan dalam mengatur aspek kehidupan (ekonomi, politik, pemerintahan dll). Dalam sistem sekuler, muslim akan dibiarkan memperbanyak aktifitas ritual (shalat dzikir tahfidz quran dll), tapi akan dihalangi ketika ingin mendudukkan Islam dalam politik dan pemerintahan. 

Nampaknya, pasca kasus penistaan surah  Al Maidah 51,  umat Islam  makin sadar akan kezaliman penguasa sekuler, dan pemerintah menganggapnya sebagai ancaman terhadap sistem ketika umat Islam merujuk pada Islam, dalam urusan politik  (melarang pemimpin kafir).

Sekularisme makin menjadi asas dalam seluruh aspek hidup, bagaimanapun juga Politik dan Agama adalah ibarat satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Pernyataan memisahkan Politik dan agama, dengan alasan menghindari gesekan antarumat adalah pernyataan yang keliru. Adanya pemisahan agama dan politik, menjadi bukti nyata terjadinya sekularisme secara besar-besaran. Sekularisme membatasi agama hanya dalam batas lingkup kepercayaan saja, yang mengatur urusan-urusan ibadah ritual saja, tidak boleh lebih dari itu, apalagi sampai menyentuh kepada aspek sistem dalam urusan Politik Negara.

Politik di dalam sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama, menjauhkan agama dari politik yang berhubungan dengan pemerintahan.
Imam al-Ghazali berkata: "Agama dan Kekuasaan (Negara) itu merupakan saudara kembar, Agama adalah pondasi, sedangkan Kekuasaan (Negara) adalah penjaganya. Sesuatu tanpa pondasi pasti akan runtuh, sesuatu tanpa penjaga pasti akan hilang."

Betapa pentingnya agama dan politik ini, sampai-sampai diibaratkan sebagai saudara kembar. Itu berarti politik dan agama tidak dapat untuk dipisahkan menjadi berlainan. Bagaimana jadinya hidup ini, jika agama tidak ada di dalam kepengurusan politik dalam institusi kenegaraan?

Selain itu, yang ada adalah semakin menjauhnya kita dari agama dalam urusan aspek kehidupan karena terpisah dari agama. Politik merupakan hal yang paling vital dalam penerapan sekularisme, yang menginginkan agama sejauh jauhnya ditiadakan dari aturan sebuah Negara. Sungguh ironis, jika agama hanya menjadi sesuatu yang dikebelakangkan, dalam kepengurusan sebuah sistem hidup yang mengatur kehidupan.
Agama bukan sekedar urusan pribadi, atau ajaran moral yang bersifat individual saja, melainkan agama adalah yang mengatur bagi seluruh interaksi yang dilakukan oleh manusia, baik interaksi manusia dengan Tuhan, interaksi dengan dirinya sendiri, maupun manusia yg satu dengan manusia yg lain.

Dengan demikian, keberadaan agama lah yang mengaturnya dalam sebuah sistem negara. Islam telah menjelaskan seluruhnya hingga menjangkau pada pengaturan dalam Negara Khilafah, yang mengatur manusia agar berjalan sesuai dengan fitrahnya.
Dengan ini maka Islam  telah menegaskan  secara jelas, bahwa politik dan agama adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan, dan seluruh aturan tersebut hanya terdapat dalam Syariah Islam yang datangnya dari Allah yang Maha Pengatur segalanya.(*)

Penulis: Siti Nur Shofiyyah Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website