Labilnya Masyarakat Sekuler

Berdasarkan survei yang dirilis Charta Politika menyebut bahwa, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat tak berbanding lurus dengan elektabilitas atau tingkat keterpilihan pasangan petahana tersebut. Survei tersebut mengungkap dari 782 responden, sebanyak 71,9 persen sangat puas dan cukup puas dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta.

Sedangkan yang tidak puas hanya sebesar 26,2 persen, sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Angka kepuasan itu pun terus merangkak naik sejak November 2016 lalu."Program yang dinilai paling bermanfaat paling atas ada kartu Jakarta Sehat (30,6 persen), lalu Kartu Jakarta Pintar (23,8) persen, dan pelayanan kelurahan (12,9 persen), menyusul di bawahnya Transjakarta, PTSP, dan penanganan banjir," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya di kantornya,Sabtu(15/4/2017).
Siti Nur Shofiyyah Yani

Namun demikian, angka tingkat kepuasan tidak berbanding lurus dengan elektabilitas Ahok-Djarot. Survei menunjukkan elektabilitas Ahok-Djarot sebesar 47,3 persen dan Anies-Sandi 44,8 persen, sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
"Di daerah-daerah lain, biasanya jika kepuasan tinggi elektabilitasnya tinggi juga, seperti Ridwan Kamil, Risma, elektabilitas hampir sama dengan kepuasan publiknya, "kata Yunarto.
Yunarto mengatakan meski pemilih di DKI diklaim rasional, ada faktor emosional yang berperan besar dan tidak bisa dinafikkan. Sebanyak 43,2 persen memang memilih berdasarkan rekam jejak dan 25,3 persen memilih karena program yang ditawarkan. Namun ada 25,4 persen responden yang memilih karena kepribadian kandidat.

Begitu pula dengan latar belakang agama. Sebanyak 46,3 persen responden berpendapat itu sangat penting dalam memilih gubernur dan wakil gubernur. "Ada faktor primordial, faktor karakter Ahok yang menjadi beban, Anies-Sandi dipilih karena ramah dan santun dipilih, di sisi lain Ahok memiliki masalah agama tapi faktor kinerja dan kepuasan publik menguatkan Ahok, ini pertarungan sisi emosionalitas dan rasionalitas,"kataYunarto. Data dihimpun dari tanggal 7 hingga 12 April 2017. Sebanyak 782 dari target 1.000 responden ini, terbesar dilima wilayah DKI tanpa Kepulauan Seribu. Survei yang diklaim dibiayai secara mandiri oleh Charta Politika ini, menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of errror kurang lebih 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Disatu sisi masyarakat harus sadar, di masyarakat sekuler agama dipandang sesuatu yang tidak rasional, termasuk terhadap calon pilihan pemimpin. Disisi lain, masyarakat belum bisa menilai berdasarkan pijakan agama, tapi hanya berdasarkan hanya sekadar manfaat. Inilah akibat dari kronisnya masyarakat sekuler. Pandangan dan sikap sekuler ini, terus berkembang akibat sistem pendidikan yang sekuler, sehingga melahirkan generasi yang abai terhadap pijakan agamanya. Lembaga survei telah menjadi alat pengokoh kerusakan system saat ini. Itulah kekronisan yang senantiasa terulang di tengah-tengah masyarakat sekuler.

Pandangan yang hanya sampai pada harapan-harapan yang cukup berhenti dari segi apa yang bisa dihasilkan, kalau pun memandang pada kepribadian yang baik saja, juga tidak menjamin sebuah kepemimpinan menjadi baik. Memang hal itulah yang terjadi saat ini, berbagai ketimpangan telah terjadi meliputi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi orang yang menilai hal dengan sesederhana itu. Yaitu cukup apa yang dilihat dari hasil kecil kinerja, kepribadian yang ramah, misi dan visi yang dijanjikan dalam memilih pemimpin, dasar pijakan nya  bukanlah hanya sekedar soal manfaat yang kasat mata, atau sesuatu yang dapat dirasakan. Hal itu hanya sebagian hal kecil dari hasil semasa kepemimpinan tersebut.

Oleh karena itu, berharap lahirnya kepemimpinan sejati disistem sekularisme ini adalah harapan yang kosong, manfaat yang dihasilkan pun bukanlah sesuatu yang berarti. Begitulah tatanan system kapitalisme-sekuler. Pemilihan yang hanya didasari pada pijakkan manfaat saja, merupakan sebuah kekeliruan, dan pandangan  yang amat dangkal. Lebih dari hal itu ada sesuatu hal yang belum menjadi perhatian, yakni seorang pemimpin  berkepribadian amanah, memegang agama sebagai dasar dalam menjalankan kepemimpinannya. Jauh-jauh hari Islam telah menjelaskan dalam syariahnya, syariah merupakan perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya baik persoalan akidah, ibadah, mualamalah, akhlak termasuk juga pengaturan sistem kehidupan dalam memilih pemimpin dan kewajiban-kewajiban bagi pemimpin.

Islam memerintahkan kita agar berpikir cerdas, serta melarang kita untuk tidak sekedar melulu berpandangan pada asas manfaat saja. Kita harus sadar, bahwa sistem demokrasi kapitalis yang sekuler, pastilah masyarakat selalu diliputi oleh pandangan yang keliru. Oleh karena itu agar masyarakat terlepas dari labilnya pandangan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali dengan kembali merujuk kepada penerapan syariah Islam yang bersumber pada aturan Allah. Hanya dengan cara inilah pandangan lurus, kebaikan  Islam yang menghasilkan keberkahan hidup akan terwujud secara nyata, dalam naungan Khilafah Islamiyah yang akan mewujudkan Islam Rahmatan Lil'Alamiin.(*)

Penulis :Siti Nur Shofiyyah Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website