Mega Korupsi e-KTP, Bukti Kerapuhan Sistem

E-KTP yang disebut-sebut akan mampu menyelesaikan sejumlah besar masalah di tanah air kini nyatanya justru berbalik menuai masalah besar dan serius pula. Berkas perkara setinggi tak kurang dari satu meter dilampirkan Jaksa Penuntut Umum KPK adalah barang bukti yang menyita perhatian massa.

Bukan lagi sekali dua kali pengadilan di negeri ini memperkarakan korupsi di kursi pemerintahan. Semakin ke sini, kelicikan orang-orang yang tidak amanah tersebut semakin menggila. Semakin tidak berperasaan merampok harta negara dan rakyatnya.
Murni Arpani

Sidang kedua yang telah berjalan, yang dinilai dapat mempertajam dan memperjelas soal siapa saja dan peran apa yang dimainkan nama-nama besar yang disebut dalam sidang perdana. Begitu juga soal partai mana saja yang menerima aliran dana proyek e-KTP.

Dalam sidang perdana, jaksa KPK mengatakan ada kesaksian yang menyebutkan, uang proyek pengadaan e-KTP mengucur deras ke tiga partai besar yaitu Partai Golkar, Partai PDIP, dan Partai Demokrat. "Ke Partai Demokrat Rp 150 miliar, Partai Golkar Rp 150 miliar, PDI Perjuangan Rp 80 miliar dan partai lainnya Rp 80 milar," kata jaksa KPK Irene Putrie dalam sidang dakwaan Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis 9 Maret 2017.

Para pengamat politik sepakat mengklaim bahwa kasus ini merupakan mega korupsi yang ke sekian. Pasalnya, seperti yang kita ketahui, orang-orang yang telah dipanggil KPK terdiri dari gubernur aktif, menteri dan para anggota bahkan ketua DPR, yang diantaranya 14 orang telah mengembalikan uangnya sebesar Rp 250 miliar.

Tak main-main, kasus korupsi sesungguhnya merupakan konsekuensi logis birokrasi dalam sistem pemerintahan demokrasi. Sistem yang kosong nilai ukhrawi. Sebab fakta diantaranya menyatakan banyak birokratnya bekerja dengan orientasi materi, bukan semata-mata dedikasi. Sementara itu, di saat yang sama mereka menjalankan sistem yang cacat, banyak peluang dan celah korupsi, dan diawasi dengan akuntabilitas materi pula. Betapa rapuhnya sistem seperti ini.

Jika sebuah sistem besar telah kehilangan muka di depan massa dengan berbagai polemiknya, maka tentu sudah dapat dipastikan sistem tersebut telah tampak kerapuhannya meski orang-orang mencoba mempertahankannya. Megakorupsi KTP elektronik yang melibatkan para petinggi dan pejabat negara ini, nyaris terdapat keterlibatan semua kalangan baik eksekutif maupun legislatif bahu-membahu dalam kejahatan kerah putih. Sungguh, ini merupakan pengkhianatan besar terhadap rakyat dan negara.

Kerapuhan sistem demokrasi sudah tampak, kebobrokan birokrasi ini pun kian hari kian meningkat intensitas dan kualitas kejahatannya. Bukti kedzaliman penguasa yang abai terhadap pertanggungjawaban amanah yang diberikan kepadanya. 

Ini berbeda halnya jika kita mau menengok kepada bagaimana sistem pemerintahan dan birokrasi dalam Islam yang tidak berkabinet gemuk dan tidak pula membuka peluang dan pintu-pintu korupsi bagi sesiapapun yang diberikan amanah. Sistem ini pula memiliki lembaga hukum yang dapat dipertanggungjawabkan hingga ke akhirat. Sayangnya, keadaan itu hanya bisa terwujud bila sistem pemerintahannya di bawah institusi Khilafah Islam saja, bukan Demokrasi.(*)

Penulis: Murni Arpani (Ko. Tim Media MHTI Penajam Paser Utara)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website