LGBT dilarang Kuliah

Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT)  kembali menjadi sorotan. Bila sebelumnya sering dijadikan bahan kajian  penulisan skripsi bagi mahasiswa, belum lama ini  Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat  secara tegas  melarang kelompok Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) untuk mendaftar kuliah. Universitas Andalas  meminta calon mahasiswanya yang lulus SNMPTN 2017 membuat surat pernyataan bebas dari kelompok penyimpangan seksual tersebut.  Persyaratan itu sempat dipublis di laman resmi universitas tersebut dan menjadi viral di media sosial.
            Di laman resmi Unand, http://www.unand.ac.id ada artiket dengan judul "Hasil Seleksi dan Mekanisme Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa yang Lulus SNMPTN 2017". Artiket itu berisi tahapan pendaftaran ulang calon mahasiswa Unand melalui jalur SNMPT 2017. Pada poin keempat, tertulis "Daftar ulang/verifikasi data 16 Mei 2017, harus hadir sebelum pukul 09.00 WIB. Bagi yang tak hadir atau terlambat dianggap mengundurkan diri sebagai calon mahasiwa Unand melaui jalur SNMPTN 2017. Pada saaat verifikasi data wajib menyerahkan surat penyataana bebas LGBT (Form download di sini).  Formulir yang didownload tersebut berisi surat pernyatan tidak termasuk dalam kelompok LGBT. Apabila kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, calon mahasiswa tersebut siap menerima sanksi dan dikeluarkan dari Universitas Andalas. Surat ini harus diketahui orang tua calon mahasiswa dan ditandatangani di atas materai 6000.
            Persyaratan membuat pernyataan yang dicantumkan Rektor Universitas Andalas, Tafdil Husni menuai dukungan dan kritikan dari netizen. Tagar #dukungUnandTolakLGBT ramai mengundang reaksi netizen. Apalagi bagi mereka yang memang alumni dan mahasiswa Unand. Misalnya akun @junaldi14 tertulis dukungan untuk pihak kampus. Tertulis "Bukan hanya Unand tapi seluruh kehidupan di Sumbar menolak". Sementara sebagian berpendapat tak ada kaitannya pretasi akademik dengan orientasi seksual.

             Ketua Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM & PK) Diki Rafiqi menilai sikap Universitas Andalas (Unand) yang melarang kaum Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) daftar kuliah dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Ia menjelaskan, dalam Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". 
Sementara dalam pasal lain yaitu Pasal 28C ayat (1) berbunyi "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" dengan diperkuat dengan Pasal 28, maka negara harus bisa memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Belakangan, atas perintah rektor universitas syarat tersebut akhirnya dihapus dengan alasan karena belum lengkap. Unand bakal menambah persyaratan lainnya, misalnya calon mahasiswa baru harus bebas dari perbuatan asusila dan narkoba.
            sejalan dengan pemikiran liberalisme yang kian merebak di Indonesia, mewabahnya virus LGBT di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dibendung. Persoalan LGBT hakikatnya merupakan persoalan sistemik, yakni perilaku liberal sebagai buah dari penerapan sistem demokrasi yang begitu menjunjung tinggi kebebasan individu. Perilaku lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender dianggap sebagai bagian dari HAM yang mutlak keberadaannya. Jelas ini adalah pemikiran yang menyesatkan. Selain menimbulkan kemadaratan bagi lingkungan, perilaku ini jelas diharamkan dalam Islam. Bahkan pelakunya disanksi dengan hukuman yang memberikan efek jera karena perilaku demikian digolongkan sebagai tindak kejahatan/kriminal yang harus dihukum secara tegas.
Tak ada khilafiyah di kalangan fukaha tentang keharaman perilaku LGBT ini. Nabi saw. bersabda, “Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth.” (HR Ahmad).

Namun, faktanya keharaman tersebut seolah hanya berlaku bagi sebagian kaum Muslim saja dan tidak berlaku bagi negara. Haram bagi individu, legal bagi negara. Ironis, eksistensi LGBT diakui. Padahal sudah sangat jelas keharamannya. Semua ini tentu tidak lepas dari sumbangsih peradaban sekularisme yang menjadi sponsor utama dalam tumbuh kembangnya perilaku LGBT di berbagai negara. Negara pun tidak dapat menjatuhkan sanksi dengan alasan HAM. Karena itu tak aneh jika suatu saat pernikahan sesama jenis dilegalkan oleh negara. Na’ûdzubilLâhi min dzâlik!
Solusi untuk menyelesaikan problematika tersebut, selain melalui pengobatan dan pembinaan, negara pun harus menerapkan sanksi yang tegas seperti sanksi dalam Islam. Akan tetapi, sanksi tersebut tidak mungkin terealisasi jika demokrasi masih diterapkan.
Ilustrasi

Alhasil, tiada jalan lain untuk menyelesaikan problematika tersebut kecuali dengan penerapan syariah Islam secara komprehensif di dalam institusi Khilafah Islamiyah. Khilafahlah yang akan menjatuhkan sanksi yang tegas bagi perilaku lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.(*)
Penulis: Oleh Binti Suhada, aktivis MHTI Balikpapan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website