Media dan Sekularisasi Politik Umat

Beberapa pemberitaan media asing terutama yang berbasis di Amerika Serikat, menyebut kemenangan Anies-Sandi diPilkada DKI Jakarta, merupakan kemenangan dari kelompok islam garis keras. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, hal itu sama sekali tidak benar dan pemberitaan tidak adil kepada pasangan itu. "Soal Pilkada, tadi saya ketemu wakil Presiden Amerika. Saya bilang ndak (tidak) adil ini media luar, karena yang menang banyak didukung oleh teman-teman dari sisi Islam malah dianggap garis keras yang menang," kata JK di Kantor PP Muhammadiya, Jakarta, Kamis (20/4/2017). Kemenangan Anies-Sandi bukan kemenangan kelompok garis keras," lanjutnya.
Ilustrasi


Dengan nada bercanda justru kata dia, Anies merupakan orang yang paling ringan dan lembut diantara orang-orang yang keras. "Justru saya kira Pak Anies itu paling ringan orangnya, bukan paling keras.  Paling lembut diantara yang keras itu karena ada Imam yang besar. Imam yang suka sama beliau, dianggap besar oleh pendukungnya padahal Cuma pendukung saja,"ucapnya seraya tertawa.Dia meminta kepada semua pihak untuk menghormati pilihan dari masyarakat DKI Jakarta, yang sudah memilih untuk memimpin daerahnya selama lima tahun mendatang. Kekalahan calon Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI, digunakan oleh media sekuler untuk menggiring opini bahwa, kelompok radikal makin kuat berpengaruh.

Indikatornya, ahok kalah bukan disebabkan kalah elektabilitas tapi karena faktor agama. Respon dari pihak calon muslim justru memberi jaminan,  bahwa pemerintahan kedepan akan tetap  menggunakan demokrasi sebagai pijakan. Ini menegaskan bahwa media telah sukses menggiring opini, agar umat Islam  menjauhkan faktor agama dari penetapan pilihan politik. Semestinya disadari bahwa pemimpin muslim bisa dimenangkan melalui mekanisme demokrasi, namun  tidak  ada peluang mendudukkan Islam sebagai sumber aturan akan dijegal dengan isu-isu negatif. Padahal seharusnya umat tidak mencukupkan dengan hadirnya pemimpin muslim, namun harus dalam bingkai system Islam.

Seperti fakta yang saat ini terjadi, kita dapat melihat bahwa terpilihnya pemimpin muslim itu tidak cukup. Apalah artinya pemimpin muslim, jikalau sistem yang digunakan pun tidak bersandar pada aturan Islam? Tentunya, pemimpin muslim tidak ada pengaruhnya sama sekali, jika ia tetapi ditundukkan oleh system demokrasi-sekuler. Agama tetap tidak di beri peluang untuk masuk di dalam penerapan system aturan kehidupan. Sistem demokrasi yang berasas ide sekularisme, pasti akan berusaha menjauhkan pemimpin muslim dari hakikat kepemimpinan islam. Sekalipun pemimpinnya adalah muslim, namun ia tidak dapat disebut sebagai politisi agama. Sebab sikap dan kebijakkannya setelah ia terpilih, seringkali bertentangan dengan Islam dan kepentingan umat Islam.

Malah kalau dilihat keberpihakan para pemimpin muslim, lebih menonjol berpihak terhadap kalangan mereka yang anti syariah Islam. Sedangkan keberpihakan terhadap umat Islam kerapkali diabaikan, serta syariah Islam selalu menjadi sasaran dari tuduhan negatif, yakni tuduhan bahwa syariah Islam dapat mengancam kebhinekaan, dan memecah-belah bangsa. Umat tampaknya makin dipinggirkan dari haknya agar diatur dengan syariah, umat hanya dicukupkan dengan pemimpin muslim yang hanya sekedar formalitas saja,tidak lebih dari itu. Dalam Islam, sebuah kepemimpinan tidak bisa dijauhkan dari agama (Islam), tidak bisa terpisah dari politik; Islam bahkan harus menjadi landasan dan pedoman dalam semua kebijakkan yang diterapkan. Oleh karena itu, Politik Islam dalam hakikatnya adalah mengatur urusan rakyat berdasarkan syariahIslam.

Islam mewajibkan kepada pemimpin suatu daerah menerapkan syariah Islam, yang akan menjaga umat dari hantaman paham ide sekularisme yang dapat merusak pemikiran, tatanan kehidupan masayarakat karena dijauhkan dari Islam. Sebagaimana, kata Imam Ghazali, "Agama dan Kekuasaan adalah dua saudara kembar, Agama adalah pondasi (asas) dan Kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan roboh dan segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga niscaya akan musnah. "(Al-Ghazali, Al-Iqtishadfial-I'tiqad,hlm.199). Jadi, memang umat dijaga dari sekularisasi tersebut dari dasarnya yakni dalam kebijakkan sistem  kepemimpinan.
Karena itu, terkait dengan kepemimpinan, agama (Islam) yang di dalamnya ada seperangkat syariah Islam wajib dijadikan pedoman.

Dalam Islam, haram pemimpin kafir, wajib pemimpin Muslim. Namun, tidak cukup hanya dengan identitas muslim saja, seorang pemimpin muslim wajib menerapkan seluruh kebijakan yang itu tidak lepas dari dasar akidah Islam.Penerapan syariah Islam dalam institusi Khilafah--secara historis pun terbukti membawa aneka kebaikan, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi non-Muslim. Syariah Islam dalam naungan Khilafah, telah terbukti sanggup menyatukan berbagai ras, warna kulit, suku dan bangsa, termasuk berbagai agama; menyatukan berbagai kawasan dunia mulai dari Jazirah Arab, Afrika, Eropa hingga ke Asia. Inilah yang juga diakui oleh banyak cendikiawan yang jujur.

Carleton, salah satunya dalam tulisannya, "Technology, Business, and Our Way of life: Whay Next," ia berkomentar, "Peradaban Islam sanggup menciptakan negara adidaya dunia (superstate) yang terbentang dari satu samudera ke samudera yang lain; dari iklim utara hingga tropis dengan ratusan juta orang di dalamnya, dengan perbedaan kepercayaan dansuku." Begitulah politik/kekuasaan benar-benar menyatu dengan Islam, bahkan didasarkan pada akidah dan Syariah Islam sehingga membawa keberkahan hidup dalam Islam Rahmatan Lil'Alamiin. (Al-Wa'ie, hlm. 4. Edisi, 5 april 2017). (*)
Penulis : Siti Nur Shoffiyah Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website