Tanpa KK Asli JHT tak Dapat Dicairkan

Balikpapan.JB- Dampak jalur birokrasi di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Balikpapan sejumlah pihak merasa kesulitan mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) usai mereka tidak bekerja lagi. 

Sebagaimana dialami Fandi Fahriyal pemegang BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan setelah tidak bekerja lagi sebagai karyawan di salah satu perusahaan, dua tahun lalu. Dirinya mengeluhkan proses pencairan JHT dikarenakan hanya membawa poto copy Kartu Keluarkan (KK).

Fandi Fahriyal menjelaskan, dirinya tidak membawa KK asli akibat bencana banjir dialaminya di Kampung. Beberapa dokumen berharga seperti ijazah dan KK hancur akibat banjir. 

“Kami hanya membawa poto copy KK, sebagai dasar proses administrasi. Tidak adanya KK asli bukanlah alasan untuk tidak mencairkan JHT kami, karena itu adalah hak kami,” jelas Fandi.    

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Kusuma menjelaskan, syarat penting untuk melakukan pencairan JHT harus dilengkapi dokumen asli selain membawa poto copy. Meskipun tidak dapat dicairkan dana JHT bersangkutan tidak berkurang dari jumlah penyetoran selama peserta BPJS Ketenagaankerjaan aktif.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Kusuma
“Kami tidak dapat melakukan pencairan jika peserta BPJS Ketenagaankerjaan tidak melengkapi administrasi seperti, KK asli,” jelas Kusuma sebagai Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

Disisilain Ketua LSM Lembaga Pengawasan Kinerja Instansi Pemerintah dan Layanan Publik (LAKIP) Kota Balikpapan Mardjuni menilai, proses administrasi birokrasi salah satu penyakit temurun setiap instansi pemerintah dan BUMN. Hal ini menjadi malasnya masyarakat untuk mengikuti program pemerintah termasuk peserta BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan transparansi dan birokrasi administrasi yang ribet dan menjadi penghalang.

“Sebenarnya peserta BPJS Ketenagakerjaan cukup memperlihatkan Kartu Asli peserta BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk keaslian kalau bersangkutan benar sebagai peserta BPJS tenaga kerja,” ungkap Mardjuni. 

Lanjut Ketua LAKIP mardjuni, tidak ada alasan pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak mencairkan JHT seseorang selama data mereka falid sebagai peserta BPJS tenaga kerja. Adapun dokumen KK, KTP dan keterangan lainnya, hanyalah pelengkap bukanlah hal yang signifikan. 

“Kalau demikian, perlu dipertanyakan berapa banyak kasus peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dicairkan dikarenakan hanya persoalan tidak membawa KK asli. Jangan sampai hal ini menjadi cela untuk dilakukan penyalahgunaan,” pungkas Mardjuni Ketua LAKIP Balikpapan.(ay)       

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website