Teknologi Tanpa Edukasi Berbuah Kejahatan

Awal mula keberadaan teknologi berfungsi untuk mempermudah kehidupan umat manusia. Seiring waktu, teknologi kini semakin berkembang jenisnya dan semakin mutakhir pula kecanggihannya. Tidak hanya teknologi kasat mata (hardware), melainkan juga teknologi perangkat lunak (software).
Sayangnya, pada satu sisi lain maraknya, perkembangan teknologi (Internet, e-commerce) tanpa diiringi penanaman nilai dasar bagaimana memanfaatkannya secara benar justru berkebalikan dari tujuan semula keberadaan teknologi tersebut. Minimnya edukasi publik berdampak menjamurnya penyalahgunaan teknologi dengan tujuan untuk kepentingan kejahatan, baik oleh individu, atau suatu kelompok tertentu.
Ilustrasi
Terbongkarnya kasus pembobolan situs tiket online yang dilakukan oleh sekelompok pemuda dan mahasiswa beberapa waktu lalu menjadi viral dan membuat decak lidah masyarakat terheran-heran. Pasalnya, otak pelaku pembobolan tersebut dikepalai oleh seorang pemuda baya lulusan SMP. Ia pun mengaku hanya belajar secara otodidak. Sementara itu, kerugian yang dialami situs tiket online tersebut ditaksir mencapai hingga milyaran rupiah.

Inilah indikasi lemahnya sistem pendidikan di negeri ini untuk menangkal tindak pelaku kejahatan virtual atau cyber crime. Sistem pendidikan di negeri ini terbukti lemah dan tak berdaya menanamkan nilai-nilai dasar kepada generasi. Utamanya pendidikan dan nilai dasar penggunaan sarana dan teknologi beserta dampaknya untuk khalayak umat manusia.

Bukannya tidak ditindaklanjuti, aparat pun telah menjatuhkan sanksi berdasarkan pelanggaran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau UU ITE. Mereka yang melakukan peretasan dapat dijerat oleh pasal 30 UU ITE dan terancam hukum pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta sesuai yang tertuang pada pasal 51 ayat 1 UU ITE. Meski begitu, sanksi ini masih ringan dan tidak berefek menjerakan. Bisa saja, setelah bebas pelaku akan memulai kembali aksinya.

Selama ini, maraknya penyalahgunaan teknologi hanya ditanggapi sebelah mata oleh Pemerintah. Pemerintah lebih fokus pada penetapan sanksi tanpa mengimbangi dengan perbaikan edukasi publik sebagai tindak preventif. Alhasil solusi kuratif tersebut boleh jadi dikatakan solusi gagal. Lebih jauh lagi, potensi terjadinya kejahatan secara berulang akan tetap ada, bak spora di musim hujan.

Memberantas kejahatan penyalahgunaan teknologi seharusnya tak boleh main-main atau Setengah-setengah. Pemerintah sepenuhnya bertanggungjawab mengeluarkan solusi atas rumitnya permasalahan yang terjadi di negeri ini. Mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, hingga sosial, tanpa terkecuali aspek politiknya.

Satu hal urgensi yang seharusnya Pemerintah mau membuka mata agar permasalahan yang melanda negeri dan masyarakat dapat teratasi. Yakni, Pemerintah perlu melakukan koreksi atas sistem hukum dan kurikulum pendidikan yang terlanjur diterapkan dengan asas sekuler. Sekulerisasi pendidikan inilah pangkal penyebab problematika umat manusia. Menjadikan manusia rusak imannya, rusak akhlaknya, rusak kepribadiannya, rusak tingkah lakunya, dan cenderung materialistik.

Koreksi mendasar itu perlu dilakukan dengan Islam agar selaras perkembangan jaman tanpa meninggalkan landasan Islam sebagai ideologi. Sistem pemerintahan Islam atau seri h disebut Khilafah Islam akan menata seluruh aspek kehidupan masyarakat secara universal, terutama dalam kasus ini terkait sistem ekonomi yang diiringi edukasi publik untuk membentuk ketakwaan jama'i. Dengan demikian, problem penyalahgunaan teknologi pun dapat dicabut hingga ke akar-akarnya. Wallahu'alam bisshawab.(*)
Penulis: Murni Arpani (Ko. Tim Media MHTI Penajam Paser Utara)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website