Pro Kontra Aturan Bebas LGBT untuk Maba

Ketua Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM & PK) Diki Rafiqi menilai, sikap Universitas Andalas  (Unand) yang melarang kaum Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) daftar kuliah dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945.

Ia menjelaskan, dalam Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Sitti Nur Shoffiyah Yani

Sementara dalam pasal lain yaitu Pasal 28C ayat (1) berbunyi "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia" dengan diperkuat dengan Pasal 28, maka negara harus bisa memfasilitasi warga Negara, untuk mendapatkan pendidikan.

Pada kenyataannya, dengan adanya surat pernyataan demikian membuat kelompok yang membutuhkan bantuan khusus pun telah mendapat diskriminasi yang tidak sejalan juga dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945," tutur Diki dalam siaran persnya, Senin (1/5/2017).
"Seharusnya jika kelompok LGBT dianggap ada permasalahan, maka pendidikanlah yang bisa merubah kehidupan seseorang,  "tambahnya.

Ia berharap surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Unand, yang dianggap mendiskriminasi sebagian kelompok dapat dicabut. "Selain bertentangan dengan UUD 1945 hal itu juga bertentangan dengan standar HAM hukum  internasional," tegasnya. Sebelumnya diberitakan, Universitas Andalas (Unand) membuat heboh setelah secara tegas mewajibkan calon mahasiswa barunya bukan dari kalangan Lesbian  Gay Biseksual danTransgender(LGBT).

Hal itu dilihat dalam sebuah formulir penerimaan mahasiswa baru yang menyaratkan bukan dari kelompok LGBT. Formulir tersebut diunduh di laman Universitas Andalas. Namun belakangan setelah ramai dibahas syarat tersebut dihapus.Fenomena mahasiswa tertarik menjadi LGBT atau mempromosikan LGBT (lewat skripsi dan kegiatan) makin marak dan makin meresahkan. Namun muncul pro-kontra ketika ada PT (Univ Andalas, Padang)  yang berinisiatif mensyaratkan mahasiswa Baru (MABA) bebas LGBT. Ini menggambarkan kacaunya pemahaman dan sikap  masyarakat terhadap perilaku keji LGBT. Mengapa terjadi? Sikap masyarakat secara umum menolak LGBT, apalagi bila mengikuti petunjuk agama maka LGBT sebagai kemaksiatan besar tidak boleh ditoleransi apalagi diberi ruang bergerak menyebarluaskan kerusakannya.

Bila saat ini ada dukungan besar terhadap kelompok LGBT, bahkan bisa menekan rektor Unand untuk membatalkan keputusannya, ini karena pelakunya adalah NGO local dan asing, media sekuler  yang diback up dengan kampanye global lembaga dunia yang bertema anti homophobia serta didanai korporasi raksasa atas nama HAM. Kemanusiaan dengan mengatas namakan HAM, LGBT makin kuat untuk menunjukkan eksistensinya.
Terlebih lagi mereka ingin punya kebebasan untuk merangkap diberbagai bidang termasuk dalam meraih pendidikan dan hal ini pun mendapat dukungan dari mereka yang membawa nama HAM. Kebijakan rektor universitas Unand untuk melarang adanya calon mahasiswa/mahasiswi yang mengidap LGBT, ini kebijakan yg benar.

Tidak ada yang salah, namun di mata HAM kebijakan tersebut ditentang sehingga rektor Unand pun menarik kebijakannya.  Keberadaan para LGBT ini bukan sesuatu hal yang baru saja terjadi. Tapi memang sudah ada sejak dulu di Indonesia. Hanya saja dulu LGBT masih jadi hal yang asing di tengah masyarakat, tetapi saat ini LGBT sudah tidak segan-segan lagi mereka muncul secara terang-terangan diranah publik.

Perilaku menyimpang yang ada pada kaum LGBT dapat merusak masyarakat, terlebih bagi generasi masa depan. Hal ini jelas tidak boleh dibiarkan.  Perbuatan menyimpang ini telah sangat jelas bertentangan, dalam nilai manusia secara fitrahnya. Seperti halnya pemberitaan dibeberapa media yang mendapati kurang lebih 144 orang yang melakukan kegiatan homosexual ditempat gym di daerah Jakarta.

Sistem demokrasi kapitalisme sendiri, sangat menjunjung tinggi terhadap kebebasan, salah satunya adalah kebebasan berperilaku dengan alasan HAM, walau perilaku itu berdampak negatif. Mereka menilainya dengan pandangan sesuka hati. Salah satu faktor makin meluasnya LGBT ini adalah karena ide Liberalisme barat, ide kebebasan yang bercokol kuat pada pemikiran setiap individu, hingga kini akan menyebar lagi secara luas. Islam  memandang hal ini merupakan sebuah kerusakan yang wajib dibasmi, termasuk juga pada sesuatu yang mendukung LGBT tersebut akan ditutup secara ketat.
Perilaku LGBT merupakan tindakan kriminal yang seharusnya dikenai sanksi tegas agar tidak menyebar, dibasmi dan tidak boleh diberi ruang untuk ia bersosialisasi diranah publik.

Dalam sistem Islam, Negara bertanggung jawab membentengi rakyat dari pemikiran merusak yang disebarluaskan oleh kelompok, media apalagi asing. Negara juga harus tegas menolak komitmen global lembaga dunia, yang bertentangan dengan syariat atau merugikan rakyat. Semua celah yang dapat memicu terjadinya LGBT akan ditutup secara ketat oleh negara, sehingga tidak ada peluang untuk berkembangnya virus LGBT tersebut di tubuh masyarakat. Tentunya hal itu hanya bisa terjaga apabila Syariah Islam menjadi dasar penerapan yang telah tersistem dalam segala aspek kehidupan  sebagai pelindungnya.

Dengan demikian, masyarakat akan aman, akan tenang serta akan terjaga dari virus LGBT yang merusak sendi kehidupan manusia. Dan penjagaan itu, hanya akan dapat terealisasi jika Syariah Islam diterapkan secara menyeluruh (Kaffah) dalam Naungan Khilafah Islamiyah.(*)

Penulis : Sitti Nur Shoffiyah Yani

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website