Pelayanan, Pembangunan Daerah Diperlukan Pengawasan

Balikpapan- Pembangunan di beberapa daerah diperlukan pengawasan bagi semua pihak. Termasuk anggota DPR RI di Dapil masing-masing, bahkan lebih dari itu diperlukan adanya perjuangan anggaran untuk pembangunan di daerah.

            Anggota Komisi II DPR RI DR. Ir. Hetifah Sjaifudian dari beberapa hasil kunjungan di beberapa Kota dan Kabupaten di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, menyampaikan beberapa program pemerintah harus dilakukan pengawasan dan pengawalan yang serba ekstra. Hal itu dinilai beberapa pelayanan masyarakat tidak berjalan maksimal.

            Ia mencontohkan, hasil kunjungan di Disdukcapil Balikpapan, proses pembuatan e-KTP cukup simpel dan singkat. Sementara implementasi dalam pelayanan masyarakat harus menunggu berminggu-minggu.
Hetifah Sjaifudian

            Dia menilai, pelayanan masyarakat dibeberapa instansi pemerintah belum berjalan maksimal.
            Termasuk pelayanan e-KTP terhadap Disabilitas masih dinilai kurang, pelayanan bagi disabilitas semestinya mendapatkan pelayanan khusus. Tanpa mengurangi hak-hak mereka sebagai warga negara. 

            “Dari hasil kunjungan kami beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian serius khususnya di wilayah Kaltim. Seperti di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), pihaknya mendorong pemanfaatan dana Desa yang maksimal. Termasuk, Bandara Kubar yang sempat tutup, yang memerlukan intensitas koordinasi antar pemerintah,” ungkapnya. 

            Sementara pembangunan infrastruktur lain Hetifah menilai, diperlukan adanya fisibility yang jelas dan tepat, tidak berdasarkan pesanan yang sarat dengan kepentingan. 

            Menanggapi pembangunan Pelabuhan Ambalat Kutai Kartanegara dan Pelabuhan Maloy, Kutai Timur ia menyatakan, Pemerintah Daerah seharusnya sadar akan kebutuhan daerah tersebut. Agar dalam pembangunan infrastruktur tersebut, tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. 

            “Kami menyadari, perlunya perjuangan bagi masyarakat Kaltim-Kaltara di pusat, untuk menyeimbangkan sumbangsi anggaran daerah ke pusat. Agar daerah Kaltim-Kaltara mendapatkan alokasi anggaran yang diinginkan sesuai kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing,” pungkas Hetifah.(ay)      
       

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website