DPRD Balikpapan Tengahi Sengketa Lahan, Batu Ampar dan Gunung Samarinda

Kamis, 1 Pebruari 2018
Balikpapan- Puluhan warga Batu Ampar dan Gunung Samarinda mendatangi Kantor DPRD Balikpapan, (Kamis, 1/2/2018). Kedatangan mereka mempertanyakan status lahan dalam pengurusan Izin Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) tak kunjung selesai. Meski kepengurusan surat atau permohonan izin mereka sudah berlangsung cukup lama.

Ketua DPRD Balikpapan Abdollah mengatakan, warga Balikpapan dalam pengurus IMTN harus mengetahui persis fungsinya. Demikian juga aturan dalam kepengurusan IMTN harus diikuti sesuai dengan prosedur yang ada.

“Proses IMTN adalah sebuah proses peningkatan penguasaan tanah negara. Sebagai dasar untuk ditingkatkan menjadi sertifikat sebagai kepemilikan sah atas tanah,” ungkap Abdollah saat hearing bersama warga di ruangan rapat DPRD Balikpapan.
Hearing DPRD Balikpapan bersama warga Batu Ampar dan Gn. Samarinda (poto: Ay)

Menurutnya, kepemilikan IMTN masih banyak celah untuk dilakukan gugatan bagi pihak lain. Dikarenakan, bila ada bukti kuat pihak lain atas kepemilikan lahan tersebut dengan sendirinya IMTN bisa batal, akan dilanjutkan proses hukum.

Ia mencontohkan, beberapa aset pemkot Balikpapan telah beralih ke pihak lain dikarenakan adanya gugatan pihak lain yang dimenangkan oleh pihak pengadilan. Seperti, Cemara Rindang dan Taman Bekapai. 

Sementara, pihak warga Batu Ampar dan Gunung Samarinda melalui pengacaranya Roy menjelaskan, kasus lahan warga Batu Ampar dan sebagian Gunung Samarinda merupakan kasus lama. Sudah puluhan tahun bahkan, telah berkali-kali pergantian camat hingga kini belum dapat terselesaikan. 

“Tidak terselesaikannya kasus ini dikarenakan adanya pengakuan dari pihak PT. IDM atas lahan warga tersebut. Adapun yang membingungkan adanya penguasaan lahan atas IDM yang sebelumnya hanya 5,3 ha setelah terbit surat hasil PK penguasaan lahan mereka menjadi 8 ha,” ungkap Roy. 

Roy menegaskan, kasus lahan ini agar pihak pemerintah Kota Balikpapan khususnya Kecamatan dan BPN/ ATR Kota Balikpapan dan BPN dan Tata Ruang Balikpapan segera menyelesaikan kasus tersebut. 

Adapun yang hadir dalam hearing tersebut diantaranya, Komisi I DPRD Balikpapan, BPN/ ATR Balikpapan, Kepala Kantor BPN dan Tata Ruang Kota Balikpapan Fachruddin, Bagian Hukum Pemkot Balikpapan dan Camat Balikpapan Utara.

Camat Balikpapan Utara Fachrul Rozji mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait khususnya BPN/ ATR dan BPN Tata Ruang Kota Balikpapan agar kasus lahan di kedua wilayah Balikpapan tersebut cepat terselesaikan.

“Kami akan melakukan tindak lanjut dan koordinasi lebih lanjut agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik,” harap Fachrul Camat Balikpapan Utara.

Untuk diketahui wilayah dalam sengketa tersebut diantaranya, RT. 26, RT. 39, RT. 34, RT. 35, dan untuk wilayah Gunung Samarinda RT. 52.(ay)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website