Aliansi Mahasiswa Balikpapan Menolak UU MD3

Senin, 12 Maret 2018
BALIKPAPAN-Puluhan mahasiswa Balikpapan tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Balikpapan mendatangi kantor DPRD Balikpapan. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi penolakannya terhadap UU MD3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD). Unjukrasa itu mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Balikpapan, Senin (12/3/2018) siang, di halaman gedung DPRD Balikpapan. 
 
Gabungan mahasiswa tersebut yakni, BEM-se Balikpapan, GMNI, HMI, GMKI, LMND dan KAMMI. 

Koordinator lapangan Angki Tuwijaya mengatakan, disahkannya UU MD3 adalah petanda matinya hak demokrasi rakyat, yang menjadi cita-cita luhur bangsa.
Ketua DPRD Balikpapan bersama peserta aksi demonstran (foto: ay)
Dalam aksi mahasiswa tersebut juga dihadiri Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Firta beserta puluhan anggota kepolisian yang  turut mengawal peserta aksi.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin menjelaskan, aspirasi disampaikan mahasiswa akan mereka kawal bersama-sama, selain bukan hak  DPRD Balikpapan untuk menolak. Hanya saja memfasilitasi aspirasi mahasiwa dalam penolakan UU MD3 tersebut.

Ketua DPRD Balikpapan Abdollah bersama Wakil Ketua I DPRD Balikpapan Thohari Asiz, Wakil Ketua III Syabaruddin turut hadir dalam aksi tersebut. Bersama anggota dewan lainnya diantaranya, Ketua Komisi I Faisal Tola serta anggota Komisi I Ali Munsyir Halim, Abdul Yazid.  

Adapun tuntutan mahasiswa dalam MD3 tersebut diantaranya, pasal 72, pasal 122 huruf K dan pasal 245 UU MD3. Mereka juga mendesak Presiden RI untuk segera mengeluarkan Perpu.

Sebagaimana dinyatakan, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) merupakan pasal yang menimbulkan kontroversi. Sebab pasal itu menyebutkan, Polri wajib mengikuti perintah DPR untuk memanggil paksa orang untuk hadir dalam rapat DPR (ayat 4). Bahkan pada ayat (5) polisi berhak melakukan penahanan.

Demikian juga, Salah satu pasal yang disoroti adalah Pasal 122 huruf k. Pasal itu berbunyi, "Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR".
Aliansi Mahasiswa saat melakukan orasi (Foto: ay)
Selanjutnya, Pasal 245 UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengenai pemberian izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap anggota DPR yang akan diperiksa penegak hukum.

Selaku Korlap Aksi Angki Tuwijaya menilai, pasal itu pun dianggap membuat lembaga legislatif semakin antikritik. Peserta aksi juga mengecam segala bentuk tindakan refresif aparat kepolisian kepada massa aksi demonstrasi tolak UU MD3.(*/ay)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website