Komisi I DPRD Balikpapan, Temui Peserta Aksi

Senin, 5 Maret 2018
Penggerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama Himpunan Mahasiswa Asal Buton (HIMAB), melakukan aksi penolakan UU MD3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD).
 
BALIKPAPAN-Peserta aksi penolakan UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, mendatangi Kantor DPRD Balikpapan. Dalam aksi tersebut disampaikan, UU MD3 dinilai menciderai prinsip demokrasi bangsa, di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (05/03/2018).

Koordinator Lapangan (Korlap) Amiruddin dalam orasinya menyampaikan, bila UU MD3 disahkan dinilai hak demokrasi masyarakat akan hilang, UU tersebut juga dinilai menjadikan lembaga tersebut antibodi alias kebal hukum.
Foto bersama di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan (Foto; dok.)
Aksi dilakukan tersebut merupakan wujud kepedulian mahasiswa Balikpapan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Balikpapan secara khusus. Aksi dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Asal Buton (HIMAB) mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Balikpapan.

Bahkan, Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Firta juga terlihat di lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengamanan dilakukan anggotanya. 

Amiruddin juga selaku Sekretaris Umum PMII Cabang Balikpapan mengungkapkan, penolakan UU MD3 tersebut merupakan perjuangan mahasiswa agar demokrasi dalam lembaga tersebut dapat berjalan. MPR, DPR, DPRD dan DPD merupakan lembaga kehormatan sebagai perwakilan rakyat di pemerintahan. Sehingga, dibutuhkan kesamaan visi dengan masyarakat agar hak-hak mereka dapat diperjuangkan.

Penolakan UU MD3 tersebut terjadi penolakan dikarenakan adanya, ada pasal-pasal polemik di antaranya pasal penghina kehormatan DPR.
 
Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Faisal Tola menerima peserta aksi, ruang rapat gabungan menyampaikan, pihaknya akan menyampaikan tuntutan disampaikan peserta aksi melalui perwakilan mereka. Beberapa tuntutan atau fakta integritas aksi tersebut juga ditanda tangani bersama sebelum disampaikan ke pusat. 

Adapun isi fakta integritas tersebut diantaranya, menolak pengesahan atas revisi undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, dinilai menciderai prinsip demokrasi yang luhur dan cacat hukum yuridis. Peserta aksi PMII dan HIMAB Balikpapan mendesak kepada Presiden RI agar segera mengeluarkan PERPPU untuk membatalkan UU MD3. Mendorong Ketua DPRD Balikpapan untuk menyuarakan tuntutan ke DPRD RI dan Mahkamah Konstitusi (MK).(ay)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website