RUU CSR Direspon Positif, DPRD Balikpapan

Rabu, 28 Maret 2018
BALIKPAPAN-Sejumlah daerah menyambut baik atas inisiatif DPR akan menggodok RUU tentang CSR (Corporate Social Responsibility). Dalam rancangan undang-undang akan mengatur presentase akan dikeluarkan setiap perusahaan untuk kepentingan pemberdayaan masayarkat.
Foto: Abdollah Ketua DPRD Balikpapan (ay/jb)

Pembahasan Rencana Undang-undang tanggungjawab sosial atau CSR mulai bergulir dan menjadi perbincangan kalangan politisi. Saat ini pembahasannya baru pada tahap penyusunan naskah akademik oleh badan keahlian Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua DPRD Balikpapan Abdollah mengatakan, pihaknya belum mendalami mengenai RUU CSR tersebut. Ia juga harus mempelajari rencana tersebut, tidak serta merta setuju atas hal tersebut, demikian dikatakan usai rapat pandangan fraksi, Selasa (27/3.2018).

“Kami belum mendapatkan informasi mengenai pembahasan rancangan Undang-undang CSR. Bila demikian akan kita mengkaji lebih jauh lagi,” ungkapnya.   

RUU ini dibuat itu disebabkan bahwa dana CSR itu ada dalam setiap Undang-undang dan kadang-kadang tumpang tindih antar Peraturan Menteri dengan Undang-undang, maka dari itu DPR berinisiatif untuk menggabungkannya. Selain itu, ini juga supaya dana CSR bisa bersinergi dengan program pemerintah dalam rangka memberantas kemiskinan. 

Sementara Anggota Komisi I DPRD Balikpapan Abdul Jabbar menilai, rancangan Undang-undang tentang CSR yang akan diinisiasi DPR pusat merupakan sesuatu langkah yang baik. Dengan regulasi tersebut menjadi kewajiban dan aturan setiap perusahaan dalam menyikap pemberdayaan masyarakat sekitar.

Demikian juga mengenai nilai presentase yang akan dikeluarkan setiap perusahaan mencapai 1 hingga 3 persen. Abdul Jabbar menilai hal itu suatu ketegasan yang jelas agar setiap perusahaan dapat menunaikan kewajibannya demi kesejahteraan masyarakat.
Foto: Abdul Jabbar (ay/jb)
Nantinya, dalam RUU ini akan dibentuk wadah atau lembaga yang menyusun dan menyalurkan dana CSR. Namun itu juga dibentuk oleh perusahaan sendiri dan pemerintah melalui kementrian terkait akan mengarahkan pos mana saja yang perlu bantuan-bantuan. Untuk mengsinkron antara program pemerintah dengan perusahaan.

Termasuk menyikapi angka kemiskinan jumlahnya masih banyak sebagaimana data BPS mencapai 27 juta jiwa.(ay)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website