Sejumlah Mantan Petinggi Militer dan Polisi akan Bersaing di Pilkada

Sejumlah mantan petinggi militer dan polisi akan ikut bersaing dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini. Panglima TNI menjamin netralitas aparatnya.
Tujuh belas mantan petinggi TNI dan POLRI maju dalam Pilkada serentak 2018 mendatang. Komisi Pemilihan Umum KPU merinci 10 anggota TNI/Polri yang maju untuk memperebutkan kursi Gubernur, Bupati, dan Wali kota sedangkan tujuh lainnya mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali kota.
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (Foto: VOA/Yudha)

Majunya belasan petinggi TNI dan Polri dalam Pilkada serentak 2018 ini menjadi sorotan terkait netralitas aparat keamanan. Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, saat memberi kuliah umum di Universitas Sebelas Maret UNS Solo, Senin siang (20/3) menjamin netralitas anggotanya dalam Pilkada serentak mendatang. Menurut Hadi, sanksi tegas akan diberikan pada anggota TNI yang tidak netral atau berpihak pada calon yang maju dalam Pilkada.

“Kemarin ketika saya sebelum ke Solo ini, ada informasi dari Bawaslu bahwa ada beberapa pelanggaran terkait netralitas aparat TNI di pilkada serentak. Saya langsung cek, karena netralitas menjadi concern saya, memang ada aturan yang mengikat ASN, TNI dan POLRI. Ternyata TNI tidak ada. Oke saya menjadi tenang.saya tekankan kepada seluruh prajurit saya, netralitas harus terus dijaga. Banyak Jenderal senior saya di TNI, memilih pensiun dan maju menjadi kepala pemerintahan dalam Pilkada 2018 ini. Saya sampaikan ketika para senior jenderal ini mencalonkan diri, maka sudah tidak ada hubungan secara kedinasan, artinya tidak ada fasilitas apapun dari TNI untuk mereka. Semua calon kepala daerah yang dari TNI, semua sudah pensiun, sudah menjadi warga sipil,” kata Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, bersama pimpinan dan ribuan mahasiswa UNS Solo. (Foto: VOA/Yudha)

Lebih lanjut Panglima TNI mengungkapkan sudah memberikan buku panduan bagi 450 ribu anggota TNI berisi aturan yang harus dipatuhi anggota TNI dalam Pilkada 2018 ini.

UU 34/2004 tentang TNI dan UU 2/2002 tentang Polri, anggota TNI dan Polri yang ingin maju sebagai kandidat dalam Pilkada harus terlebih dulu pensiun dari institusi, dan bukan sekedar nonaktif atau cuti.

Para petinggi TNI dan POLRI yang maju dalam Pilkada serentak 2018 ini antara lain Mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rachmaya untuk pemilihan gubernur Sumatera Utara, Mantan Dankor Brimob Irjen Polisi Murad Ismail untuk pemilihan gubernur Maluku, Brigjen TNI Edy Nasution untuk pemilihan gubernur Riau, Irjen Anton Charlyan, mantan Kapolda Jabar dan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin untuk pemilihan gubernur Jawa Barat, dan mantan Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin untuk pemilihan gubernur Kaltim.

Sementara itu, perwira TNI dan POLRI yang maju dalam pemilihan Bupati atau Walikota 2018 ini antara lain: AKBP Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, di Tapanuli Utara Sumatera Utara, Mayor TNI David Suardi, maju sebagai calon perseorangan di Kota Bengkulu, Bengkulu, Brigjen Pol Siswandi, mantan Kapolresta Cirebon di Cirebon, Jawa Barat; Kombes Pol. Dr. Syafiin di Jombang Jawa Timur; AKBP. Drs. Marselis S, mantan Kapolres Manggarai Timur di Manggarai Timur; Brigjen TNI (Purn) Almost Beard Maliogha di Kep. Siau Tagulandang Biaro, Sulut; Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga di Polewali Mandar, Sulbar; Brigadir Kepala Nichodemus Ronsumbre di Biak Numfor, Papua.

Kolonel. TNI (Purn) Sutarno di Subang, Jabar; Kolonel Muryanto Babay MM di Bolaang Mongondow, Sulut; AKBP Ilyas S.Sos di Kota Baubau, Sultra, dan sebagainya.

Pengamat politik dari FISIP Universitas Sebelas Maret UNS Solo, Doktor Andre Rahmanto, mengungkapkan bahwa selama prosesi pencalonan dari institusi TNI dan POLRI sesuai aturan dan perundang-undangan, partisipasi mereka tidak perlu dijadikan polemik. Andre optimis masyarakat yang memiliki hak pilih semakin cerdas dan netralitas TNI POLRI dalam Pilkada serentak akan terjaga.

“Kalau mereka yang dari unsur TNI POLRI ketika mencalonkan diri dalam Pilkada 2018 ini kan sudah berhenti dari TNI, menjadi warga sipil, dicalonkan oleh partai politik. Saya kira para pemilih di Pilkada ini semakin cerdas, punya referensi informasi yang baik. Saya lihat itu bebas bagi pemilih. Kalau secara ke dalam, internal TNI POLRI, kan sudah ada aturan tegas, saya optimis TNI dan POLRI bisa netral,” kata DR. Andre. [ys/ab]
Sumber: Voa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Design by Free WordPress Themes | Re Design by Raditya Designer Art - Jasa Buat Website